Ketika Kiprah Buruh Tak Lagi Berpengaruh


Diketahui ada 11 klaster di dalam omnibus law UU cipta lapangan kerja (cilaka) yang sudah disahkan menjadi undang-undang.  Namun khusus klaster ketenagakerjaan ada tujuh substansi yang diajukan pemerintah. Diantaranya adalah waktu kerja, rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, upah minimum, pesangon PHK, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.

Pemerintah dalam hal sebagai penengah antara kaum buruh dengan pengusaha sudah merasa berlaku adil dalam mengakomodir aspirasi kedua pihak terkait perubahan undang-undang. Tapi jika benar demikian, mengapa isi UU tidak juga menghilangkan unsur eksploitatif terhadap tenaga kerja? Cukuplah kalangan buruh ketika itu mengalah (padahal penuh harapan sistem kerja outsourcing dihapus) dengan aturan lini kerja yang boleh dialih dayakan terbatas hanya lima jenis (UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan). Maka jangan juga merambah ke lini inti produksi yang secara kiprah, posisi para buruh di bagian ini lebih berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan suatu perusahaan padat karya. Ini artinya undang-undang cilaka telah memberikan keleluasaan kepada perusahaan padat karya melepas tanggung jawabnya terhadap pemberian jaminan-jaminan tenaga kerja yang layak yang seharusnya menjadi hak buruh.

Dalam hal ini adalah perusahaan jasa/ penyuplai/pengerah tenaga kerja (PJTK) atau bisa disebut perusahaan alih daya yang secara UU baru, menanggung segala urusan tiap-tiap personal buruh. Mulai rekrutmen pekerja baru, jaminan sosial hingga pesangon (untuk buruh tetap). Tetapi alih-alih mengevaluasi buruh kontrak untuk memperoleh promosi menjadi tetap, justru di saat-saat terakhir masa kontrak, buruh dihimbau membuat surat lamaran kerja baru untuk sekedar bisa bekerja kembali. Itupun biasanya dengan syarat standby dahulu satu atau dua bulan.

Fakta perusahaan merumahkan buruh terlebih dahulu sebelum pembaharuan kontrak seperti ini tidak bisa lantas kemudian kita menyudutkan pihak PJTK sebagai penyebab seorang buruh tidak mendapatkan kepastian terkait pekerjaannya. Sebab di samping sudah ada payung hukumnya, jika dilihat dari segi kewajiban mengangkat seseorang menjadi buruh tetap, kewajiban berikutnya adalah memberi jaminan pesangon akibat PHK. Sedangkan hal ini adalah perkara berat bagi PJTK.

Seperti diketahui, mereka juga tidak memperoleh jaminan dari pihak perusahaan pemberi kerja untuk memakai jasa PJTK secara berkelanjutan. Bisa jadi karena masa kontrak kerjasama antara kedua perusahaan telah habis atau terjadi perekonomian sedang lesu, perusahaan pemberi kerja seketika memutus hubungan kongsi dengan PJTK. Akhirnya, PHK bagi karyawan outsourcing pun tak terelakkan. Jikapun nantinya ada program jaminan kehilangan pekerjaan dari pemerintah, bisa ditegaskan justru muncul masalah sosial yang baru terkait unsur keadilan.

Begitu juga bagi perusahaan pengguna jasa PJTK yang bisa dipastikan melakukan moratorium karyawan tetap baru. Dengan meminjam istilah manajemen resiko, kebijakan ini sangat bisa diambil sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakstabilan pergerakan pasar. Artinya suatu perusahaan pemberi kerja tidak akan lagi mengambil opsi mengikat para buruhnya dengan hubungan yang bersifat tetap melalui perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) kecuali sangat sedikit.

Perlu diketahui, buruh outsourcing secara hukum tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja. Dengan demikian walau ada peluang menjadi buruh dengan ikatan tetap, PKWTT tersebut hanya berlaku antara buruh dengan pihak PJTK. Sekali lagi itupun biasanya diingkari dan disiasati agar tidak terjadi.

Secara mendapatkan bermacam cuti selama perjalanan masa kontrak juga akan sulit. Karena buruh kontrak memang belum mendapat fasilitas cuti kecuali libur dengan cuti bersamanya pemerintah. Belum lagi berkurangnya upah yang diterima sebab terpotong biaya administrasi yang diambil PJTK. Lebih jauh dengan status kontraknya, tidak akan ada istilah pesangon jika sewaktu-waktu berhenti kerja. Yang lebih memprihatinkan adalah kaum buruh kontrak tidak akan berani membentuk serikat perjuangan buruh. Jangankan demikian, suara sumbang bernada protes pun akan berpengaruh terhadap status kontraknya.

Tetapi tampaknya pemerintah terkesan berat sebelah. Lebih memilih memudahkan jalan para kapitalis. Padahal ada tiga prinsip yang harus disertakan sehingga investasi kedepannya bisa dilakukan dengan prinsip-prinsip UUD 1945. Yang pertama adalah adanya kepastian mendapatkan pekerjaan layak. Kedua, menerima pendapatan memadai. Dan ketiga memperoleh jaminan sosial yang pantas. Namun ketiga prinsip ini nampaknya tidak terlihat di dalamnya. Jadi atas nama UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi 'tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan', sudah sepatutnya undang-undang cilaka ini tidak diteruskan.

Kemudian apa yang harus dilakukan jika tidak puas terhadap suatu RUU yang telah disahkan menjadi UU? Hukum positif telah menentukan cara, yakni mengajukan permohonan uji materi di mahkamah konstitusi (MK). Tetapi di tempat ini cenderung memerlukan waktu yang lama. Sedangkan jika melihat peluang yang ada, sangat besar kemungkinkan pihak penggugat akan dikalahkan. Sebagaimana penyelesaian sengketa pilpres 2019, uji materi UU KPK dan UU ormas juga demikian.

Lantas ada satu cara praktis, yaitu cara politik dengan penerbitan Perppu yang dalam sekejap mampu membatalkan suatu UU. Tetapi tampaknya mustahil karena secara inisiatif, pemerintahlah yang menyodorkan RUU ini. Namun demikian, tetaplah suatu produk politik seyogyanya diselesaikan dengan cara politik juga. Bahkan seandainya terjadi publik turut turun ke jalan karena Perppu belum juga dikeluarkan pun termasuk bagian dari strategi politik. Malah taktik demikian telah dilindungi UU Nomor 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Jikalau permasalahan tersebut tuntas dengan terbitnya Perppu, apakah lantas selesai begitu saja? Tentu tidak. Kejadian serupa akan terulang kembali, sebab terdapat seribu celah bagi mereka yang berkuasa untuk merajai belantara keadaan. Mulai test water dengan melempar wacana, mengalihkan opini publik hingga menunda suatu kebijakan kontroversi. Tengok bagaimana kenaikan iuran bulanan BPJS yang sempat dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada bulan April 2020, namun tak lama kemudian pada bulan Juli 2020 dinaikkan kembali oleh pemerintah.

Bukan berniat menyinggung kawan-kawan buruh yang sedang berjuang. Namun sebelum berharap perubahan, alangkah baiknya memahami dahulu akar masalah yang menjadikan suatu persoalan muncul. Dan perlu dicatat, UU perburuhan, investasi, pemilu, perpajakan, pendidikan, kesehatan, listrik, pangan, air dan yang terbaru UU minerba dan omnibus law cilaka adalah suatu produk politik yang berangkatnya dari/ dengan kendaraan yang bernama demokrasi. Jadi alat transportasi inilah yang seharusnya ditangani terlebih dahulu.

Di sisi lain, demokrasi dalam konteks menghukumi sesuatu mengharuskan mekanisme pengambilan jumlah suara terbanyak dengan mengabaikan kebenaran meski sedikit. Apalagi para anggota parlemen dinilai condong ke pemerintahan yang semakin cenderung kepada para kaum bermodal daripada berdiri menjadi oposisi. Sebab hampir keseluruhan anggota fraksi partai juga berperan sebagai pengusaha atau paling tidak komprador kapitalis. Artinya dalam menyelesaikan masalah, mereka lebih menggunakan akal yang menonjolkan asas manfaat daripada halal dan haram. Padahal kita tahu keterbatasan akal manusia itu sendiri. Tak ayal semua aspirasi yang berseberangan dengan pihak pengambil kebijakan bakal mental menjadi hal yang sia-sia. 

Mengutip ungkapan profesor Fahmi Amhar seorang peneliti dan penulis buku, seharusnya umat sadar bahwa pengusaha tanpa syari'ah cenderung menindas, buruh tanpa syari'ah akan tertindas. Jadi hanya syari'ah Islam yang mampu menghilangkan celah penindasan dengan mengakomodir dan menangani masalah perburuhan dengan segala kelengkapan instrumen yang terdapat di dalamnya.

Tak hanya itu, Islam juga sanggup menjawab seluruh problematika kehidupan umat. Mulai masalah personal hingga regional. Ambil misal, Islam memandang bonus demografi suatu negeri menjadi keberkahan tersendiri. Dengan kata lain, negara seharusnya bisa leluasa membangun rumahnya sendiri dengan kemampuan tiap-tiap individu warga yang begitu besar jumlahnya tanpa campur tangan negara lain. Meskipun nantinya membutuhkan bantuan tenaga kerja ahli dari luar, hal tersebut hanyalah terbatas pada transfer ilmu pengetahuan saja.

Begitu juga terkait regulasi. Kendati nantinya mengharuskan musyawarah di ruang permusyawaratan, sumber hukumnya tidak boleh tidak harus berasal dari Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Dengan demikian dari segi waktu, tenaga bahkan biaya sangat bisa ditekan bahkan dihilangkan karena memang super praktis dan tidak perlu repot merencanakan undang-undang seperti sekarang. Sehingga dikarenakan faktor efisiensi dan keefektifan sistemnya, kemajuan peradaban pun berpeluang besar terwujud.

Adalah peradaban Islam yang menempatkan manusia pada fitrahnya, memuaskan akal dalam menjawab seluruh permasalahan. Dan pada gilirannya, tercapailah kondisi jiwa yang tenteram. Keadaan demikianlah yang seharusnya menjadi keinginan seluruh umat termasuk juga kalangan buruh. Wallahu a'lam.[]

Oleh: Zainul Krian

Posting Komentar

0 Komentar