Kesejahteraan Hasil Mekanisme Negara, Ustazah Ratu Erma Beberkan Khilafah Sejahterakan Perempuan



TintaSiyasi.com-- Menyoroti anggapan perempuan perlu bekerja demi mendapat kesejahteraan, Pemerhati Kebijakan Keluarga dan Generasi, Ustazah Ratu Erma Rahmayanti, S. P angkat bicara. Ia mengungkapkan khilafah mampu menyejahterakan perempuan.

"Bagaimana gambaran dalam sistem Khilafah? Perempuan tidak bisa menyejahterakan dirinya, tidak dengan bekerja. Kesejahteraan itu hasil dari mekanisme sistem bernegara," tuturnya dalam acara Refleksi Akhir Tahun (RATU) 2020 bertajuk Berkah dengan Khilafah, Sabtu (26/12/2020) via daring.

Menurutnya, kaum perempuan, tentunya sangat beraharap bisa merasakan kesejahteraan, keadilan, keamanan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam masyarakat. 

"Karena itu Khilafah sebagai pelaksana syari’ah Islam akan menjalankan seperangkat aturan untuk menyejahterakan rakyat, termasuk didalamnya perempuan," ujarnya.

Ia menjelaskan ada tiga poin penting khilafah dalam menyejahterakan perempuan. "Pertama, memastikan semua laki-laki dewasa yang mampu, mendapatkan pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Supaya bisa bekerja, negara wajib menyediakan sistem pendidikan agar wali bisa punya skill untuk bekerja," jelasnya.

Menurutnya, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan dengan pengelolaan industri, pertanian, pertambangan, kehutanan, perairan, dan lain-lain, supaya rakyat bisa bekerja, dan memberi modal kerja bagi yg tidak punya.

"Jadi, perempuan itu bebas finansial. Ini bukan soal wali atau laki-laki menjadi lebih unggul atau digdaya daripada perempuan. Itu soal mekanisme syari’ah. Tidak akan ada kasus bu Yuli yang kelaparan dua hari hanya minum air, hingga meninggal. Tidak ada ibu bunuh diri atau membunuh anaknya karena kemiskinan," bebernya.

Ia mengajak untuk mengambil teladan dari Umar bin Khattab yang mengontrol warganya untuk memastikan tidak ada yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Bahkan ia katakan, Umar bin Khattab bersama asistennya ronda tiap malam, hingga menemukan keluarga tanpa ada suami, dan Umar sendiri yang mengantarkan makanan yang diambil dari baitul maal.

Ia memaparkan poin yang kedua. Menurutnya, negara wajib menyelenggarakan pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan menjamin keamanan untuk umum, baik laki-laki maupun perempuan.

"Jadi,mereka mendapatkan bukan dengan membelinya dengan harga mahal. Hasil dari pengelolaan harta rakyat itu negara bisa menyelenggarakan layanan penting untuk publik dengan gratis. Tidak ada diskriminasi," tandasnya.

Menurutnya, poin ketiga, perempuan dibolehkan untuk mengaktualisasikan passion-nya tanpa mengabaikan peran utama sebagai ibu. "Dia bisa menjadi dokter, profesor, dosen, pengusaha, pegawai, dan lain-lain dengan terikat pada hukum-hukum syara’ di wilayah publik," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar