Kemiskinan Meningkat, Khilafah Solusi Tepat

Negeri zamrud khatulistiwa kini tengah merana. Alamnya yang subur dan penuh kekayaan alam ternyata tak mampu membuat penduduknya hidup makmur. Sebelum diterpa badai Covid-19, per Maret 2020 angka kemiskinan telah menghampiri 26,42 juta jiwa penduduk Indonesia (bps.go.id, 15/7/2020). Angka ini terus naik seiring pandemi makin parah. Bank Dunia bahkan mengingatkan ada 8,5 juta jiwa yang  berpotensi jatuh miskin jika pemerintah tidak memberikan perlindungan sosial selama krisis akibat pandemi. (nasional.kontan.co.id, 20/12/2020)

Faktor penyebab kemiskinan yang seringkali diungkap oleh media, sebagaimana dilansir liputan6.com pada 8 April 2019, selalu berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya jumlah lapangan kerja, sikap malas bekerja, jumlah beban hidup keluarga dimana semakin banyak anggota keluarga, maka potensi miskin makin besar. Terakhir, terbatasnya sumber daya alam dan modal turut disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya kemiskinan.

Benarkah demikian? Jika ditelaah lebih jauh, maka akan kita dapati bahwa rendahnya tingkat pendidikan terjadi akibat mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau oleh rakyat kecil. Padahal seharusnya pendidikan menjadi kebutuhan dasar rakyat yang mendapat support besar dari pemerintah. 

Begitu pula dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Adalah tugas negara untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat. Agar rakyat bisa bekerja sesuai keahliannya dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta terhindar dari kemiskinan. Untuk itu, negara harus merancang tata kelola perekonomian yang dapat menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat. 

Sikap malas dan pandangan beban hidup meningkat akibat bertambahnya jumlah anggota keluarga adalah dampak dari penerapan sistem pendidikan sekuler, yang memisahkan antara ilmu dan agama. Sehingga masyarakat tumbuh dengan cara pandang yang salah. Akibatnya ketika menjalani kehidupan dan memahami konsep rezeki, bukan Islam yang dijadikan standar perbuatan, melainkan nilai-nilai sekuler yang yang menghamba pada materi.

Begitu pula dengan keterbatasan sumber daya alam dan modal. Bukankah negeri ini gemah ripah loh jinawi? Dengan aneka bahan tambang tersimpan di perut bumi. Sumber daya ini adalah modal besar bagi negara untuk mengurus kebutuhan rakyat. Namun yang terjadi kekayaan alam justru diserahkan kepada swasta, asing, maupun aseng. Sehingga kekayaan dikuasai oleh para korporat, sementara rakyat makin melarat.

Hal ini juga dikuatkan oleh laporan dari Credit Suisse, sebuah perusahaan keuangan yang berpusat di Zurich Swiss, yang menyebut bahwa satu persen kelompok terkaya di Indonesia menguasai 53,5 persen kekayaan negara. Lima persen golongan terkaya mengendalikan 71,8 persen kekayaan Indonesia. Sementara itu, 10 persen kelompok terkaya mengontrol 77,9 persen dari total kekayaan. (m.republika.co.id, 16/10/2016)

Ini artinya kemiskinan di Indonesia lebih disebabkan oleh buruknya tata kelola negara, sebagai dampak dari penerapan kapitalisme demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjadikan manusia sebagai pemilik kedaulatan. Manusia bebas membuat aturan untuk mengatur kehidupannya. Tak heran jika pihak yang kuatlah yang menang dan berhak merumuskan aturan, tentu untuk memuluskan kepentingan diri dan kelompoknya. 

Demokrasi juga memberi kebebasan dalam kepemilikan harta. Harta apa saja bisa dimiliki, tak peduli harta itu milik pribadi,  umum, bahkan milik negara. Tidak ada batasan mengenai cara memperoleh dan mengembangkan harta. Apakah melalui kongkalikong dengan penguasa. Apakah dengan menikung aturan negara. Atau bisa pula dengan jalan haram lainnya. Semua legal atas nama kebebasan. Inilah watak sejati ideologi kapitalisme. Intinya di mana ada kapital (harta, keuntungan materi), semuanya bisa dibuat legal.

Sistem rusak dan merusak, yakni kapitalisme demokrasi, harus segera dicampakkan dari kehidupan. Terlebih, kapitalisme demokrasi adalah sistem jahiliyah (QS Al Maidah: 50). Haram umat Islam menjadikannya sebagai aturan kehidupan. Saatnya umat kembali pada sistem Islam yang terbukti mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Islam memiliki metode baku dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pertama, penerapan sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Pendidikan Islam dirancang untuk mengokohkan akidah Islam. Sehingga terbangun kesadaran tiap individu muslim akan hubungannya dengan Allah SWT. Pendidikan juga menjadi sarana mengokohkan keyakinan bahwa Allah Maha Memberi Rezeki kepada setiap hamba-nya dengan kadar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga bertambahnya beban dalam keluarga tidak akan menjadi penyebab kemiskinan. Juga setiap amal manusia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Artinya, kemalasan dalam bekerja mencari nafkah serta aneka kemaksiatan dalam memperoleh dan membelanjakan harta hanya akan menjadi kehinaan bagi pelakunya di yaumil hisab.

Kedua, penerapan seperangkat sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok per individu rakyat. Mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sistem ekonomi Islam juga mengatur kepemilikan; cara memperoleh, mengembangkan, dan memanfaatkan harta secara halal; kewajiban bekerja bagi laki-laki dewasa; kewajiban nafkah; sampai larangan menimbun harta. Jika semua ini diterapkan, maka kemiskinan dapat diatasi dengan mudah.

Ketiga, penerapan sistem sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melalaikan kewajiban, mengambil harta yang bukan haknya, atau mengembangkan dan memanfaatkan harta dengan cara yang haram. Sanksi berat juga berlaku bagi penguasa korup yang bergandeng mesra dengan para korporat. Tidak ada pihak yang kebal hukum dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda seandainya Fathimah binti Rasulullah mencuri, maka baginda Rasul sendiri yang akan menjatuhkan sanksi.

Ketiga hal ini hanya akan terwujud dalam sistem Khilafah. Karena Khilafah adalah satu-satunya institusi yang bisa menerapkan syariat Islam secara kaffah. Berharap kemiskinan yang makin meningkat bisa teratasi, maka Khilafah adalah satu-satunya solusi yang tepat.

Jika saat ini Khilafah dicitranegatifkan sebagai ancaman dan pemecah belah, itu semata-mata karena musuh-musuh Islam tidak ingin Khilafah hadir kembali. Mereka adalah pihak yang mengambil untung besar dari penerapan sistem kapitalisme demokrasi. Mereka pula yang mengeruk dan menguasai kekayaan di negeri-negeri Muslim. Saatnya umat Islam menyadari fakta buruk ini dan bangkit bersama menyatukan langkah untuk menggaungkan ide syariah dan berjuang menegakkan Khilafah. Wallahu a'lam bish showab.[]

Oleh: Wati Ummu Nadia
(Aktivis Muslimah dan Pemerhati Sosial)

Posting Komentar

1 Komentar

  1. Jk kita beriman kpd Allah dan RasulNya, mk hrs iman jg bhw semua yg dibawa Rasulullah berupa Syari'at Islam adlh benar dan wajib diterapkan dlm kehidupan, yg bertujuan utk memberikan Rahmat bg alam

    BalasHapus