Kebut Proyek Jargas, Kabar Baik untuk Kapitalis


Pemasangan Jaringan Gas (Jargas) di Kota Balikpapan menuju 15.600 sambungan. Proyek ini dikebut segera selesai agar Jargas siap untuk dipergunakan masyarakat. Antusiasme masyarakat pun meningkat karna pemasangan yang gratis tanpa dipungut biaya. 

Dengan dalih menekan subsidi, pemerintah mengalihkan penggunaan gas LPG yang dirasa membebani APBN karena impor, menjadi pembangunan jargas. Walhasil penggunaan gas bumi ini bisa mengurangi impor gas yang dilakukan pemerintah selama ini, dan dinilai bentuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

Untuk mempercepat realisasi pembangunan jargas, PGN akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan mengimplementasikan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha ( KPBU ). "Selain itu, kami juga menjalin partnership dengan mitra," tambahnya. (Sumber: Indo Premier )

Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah mekanisme klasik yang selalu dilakukan oleh pemerintah dengan swasta terhadap pengelolaan energi. Bukan hanya energi saja, sumber daya alam pada umumnya maka akan memakai prinsip ini. Pengelolaan tidak dilakukan secara mandiri oleh negara, tetap butuh uluran tangan swasta.

Padahal, melibatkan swasta tentu meniscayakan adanya investasi pada hajat umat dan liberalisasi energi. Tentang Investasi, Kementerian ESDM menilai bahwa peluang investasi pengembangan industri migas di Indonesia, baik di bidang hulu maupun hilir masih sangat menjanjikan. Dan dari peluang investasi ini menunjukkan adanya liberalisasi energi. Artinya energi bebas dimiliki siapapun selama memiliki modal untuk menguasai.

Dalam prakteknya, Jargas yang dielu-elukan ini bukanlah sebuah pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat secara gratis. Masyarakat tetap membayar pemanfaatan gas bumi ini dengan nominal tertentu di setiap bulannya. Pengelolaan gas bumi juga tidak dibidani negara sendiri, karna ada swasta yang bermain di sektor itu sendiri. Lantas, kabar baik apa yang umat kehendaki?

Padahal negeri ini diberikan sumber daya alam (SDA) berupa energi yang berlimpah. Hanya saja, pengelolaan yang bathil menjadikan nikmat itu tidak dirasakan oleh umat. Umat harus merogoh kocek yang tidak sedikit hanya demi penuhi kebutuhan. Inilah wujud penjajahan, kekayaan dieksploitasi demi meraih keuntungan materi bagi para penjajah. Dan umat, harus sengsara dengan kondisi tidak terpenuhi dengan baik kebutuhan energinya.

Dan terkait melibatkan swasta, ini merupakan karakteristik pengurusan negara terhadap hajat umat dalam sistem kapitalisme. Negara memposisikan dirinya bukan sebagai pelayan melainkan sebagai pihak yang mencari keuntungan dari pengaturannya terhadap urusan umat. 

Kapitalisme berhasil membuat negara berperan sebagai fasilitator dan regulator saja. Fasilitator artinya sebagai perantara antara rakyat dan para kapitalis. Pemerintah berusaha memenuhi hajat umat dengan melibatkan swasta di dalamnya, akhirnya berujung pada komersialisasi. Dan peran negara sebagai regulator tercemin dari bagaimana negara berusaha mengokohkan kepentingan para elit dengan berbagai kebijakan perundang-undangan semisal UU Minerba yang sarat dengan liberalisasi energi demi kepentingan korporasi.

Lantas bagaimana pengelolaan energi dalam Islam? Energi dalam pandangan Islam adalah bagian dari kepemilikan umum. Artinya pemanfaatannya dilakukan atas izin As Syari' untuk kemaslahatan umat.  Energi adalah kebutuhan bagi umat, sehingga seharusnya dikelola negara agar umat terpenuhi kebutuhannya.

Negara dalam Islam berfungsi sebagai raa'in. Ditegaskan Rasulullah Saw., “..Imam (Khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari).

Negara wajib mengurus kebutuhan umat dengan tulus dan mandiri. Artinya negara berusaha penuh memenuhi kebutuhan termasuk energi sebagai tanggung jawab besar di hadapan Allah ta'ala. Negara memposisikan diri sebagai pilar yang wajib juga taat pada Allah dalam mengatur urusan masyarakat, memudahkannya di berbagai aspek. Dan tentu secara mandiri, artinya tidak melibatkan pihak korporasi dalam pengelolaan hajat umat apalagi sampai korporat menguasai.

Pembangunan Jargas merupakan bagian dari teknologi untuk memudahkan umat terpenuhi hajatnya. Negara dengan sistem Islam bisa mengambil peran untuk melakukan ini. Agar gas bisa lebih mudah sampai ke tengah masyarakat maka dibuatlah pipanisasi, namun secara gratis atau biaya yang terjangkau. Dan Jargas ini diperuntukkan bagi semua masyarakat bukan dengan syarat tertentu.

Negara khilafah sebagai institusi pelaksana syariah Islam tentu menjadi satu-satunya negara yang bisa menjalankan mekanisme ini dengan shahih. Khilafah akan menetapkan pengelolaan energi di hulu dan hilir berdasarkan Islam. Dan khilafah juga pro terhadap perkembangan teknologi untuk memudahkan kemaslahatan umat dan membangun peradaban. Sudah saatnya, kita bersama memperjuangkan khilafah hingga terwujud di tengah-tengah kita. Wallahu a'lam bish shawab.[]

Oleh: Fani Ratu Rahmani
(Aktivis Muslimah dan Pendidik)

Posting Komentar

0 Komentar