Kebakaran Hutan Terulang, Bagaimana Tangung Jawab Penguasa?




Kebakaran hutan terjadi lagi, tepatnya di Papua. Disinyalir hal tersebut disengaja untuk membuka lahan sawit. Padahal hutan menjadi tempat strategis dalam pemenuhan kebutuhan penduduk setempat. Ironi, kekayaan alam yang melimpah namun masyarakat sulit memanfaatkannya. Ditambah kerusakan lingkungan hasil kebakaran, asap, banjir bandang, dll sangat membahayakan masyarakat dan merugikan negara.
Berdasarkan data Forest Watch lndonesia/FWI, sebenarnya hutan alam di Bioregion (daerah yang sangat luas hutannya) Papua sudah berkurang sebesar 200 hektare/tahun antara tahun 2013-2018. Hal ini tidak lain terjadi karena ancaman yang terus menghantui hutan Papua, berupa industri ekstraktif yang mewujud dalam bentuk IUPHHK-HA (HPH), perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Padahal kehidupan masyarakat di Bioregion Papua masih banyak bergantung pada alamnya, termasuk hutan.
Kehadiran industri ekstraktif memberikan dampak berupa kerusakan ekologi, yang secara otomatis akan turut membawa dampak berupa kerusakan di ranah ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Masuknya kebijakan pembangunan dari luar, berikut budaya manusia ‘pendatang’ yang melekat dalamnya juga mempengaruhi keseluruhan cara, perilaku, gagasan dan sikap hidup orang Papua. Fwi.co.id (28/7/2020).
Telah diketahui juga siapa pelaku dari kebakaran hutan di Papua. Investigasi bersama Greenpeace International dengan Forensic Architecture menemukan dugaan anak usaha perusahaan Korea Selatan, Korindo Group di Papua melakukan pembakaran hutan di provinsi itu secara sengaja untuk usaha perkebunan kelapa sawit.
Mengutip rilis dari situs Greenpeace, perusahaan Korindo memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Papua dan telah menghancurkan sekitar 57.000 hektare hutan di provinsi tersebut sejak 2001.
"Sebuah wilayah yang hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan," demikian rilis di situs Greenpeace yang diakses pada Jumat (13/11).
Dalam penelitian tersebut, tim gabungan dua organisasi menggunakan citra satelit NASA untuk mengidentifikasi sumber panas dari kebakaran lahan yang berlokasi di Merauke, Papua tersebut. Cnnindonesia.com (13/11/2020).
Kejadian ini bukan yang pertama, sudah sering kebakaran hutan dan lahan menimpa negeri ini. Para pelaku yang beragam menjadikan aparat sulit memberikan sanksi, apalagi jika pelaku adalah perusahaan besar dan orang penting maka hukum akan kandas tak tentu rimba. Negara kesulitan untuk menindak pelaku, bisa jadi ada transaksi politik antara pejabat dengan mereka.
Fakta dan kesimpulan ini terungkap dalam penelitian tentang 'Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan' dari peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) Herry Purnomo.
Kerumitan di lapangan, menurut Herry, terjadi karena para pelaku pembakar hutan, baik masyarakat maupun kelas-kelas menengah dan perusahaan selalu berhubungan dengan orang-orang kuat, baik di tingkat kabupaten, nasional, bahkan sampai tingkat ASEAN.
"Tidak mudah bagi bupati yang akan menuntut (pembakar hutan), bisa jadi yang punya (kebun) kelapa sawit, membakar hutan, berhubungan dengan partai tertentu yang kuat di daerah, sehingga bupati atau gubernur tidak gampang juga (bertindak), harus melihat konstelasi politik," kata Herry pada BBC Indonesia, Rabu (23/9).
Aktor-aktor tersebut, berdasarkan hasil penelitiannya, bekerja seperti bentuk "kejahatan terorganisir".
Ada kelompok-kelompok yang menjalankan tugas berbeda, seperti mengklaim lahan, mengorganisir petani yang melakukan penebasan atau penebangan atau pembakaran, sampai tim pemasaran dan melibatkan aparat desa.
Namun tak hanya di tingkat pusat, pemilik lahan bisa saja kerabat penduduk desa, staf perusahaan, pegawai di kabupaten, pengusaha, atau investor skala menengah dari Jakarta, Bogor, atau Surabaya. Bbcnewsindonesia. (23/9/2015).
Fakta diatas menunjukan lndonesia dengan sistem Demokrasi Kapitalisme tidak bisa berbuat banyak ketika berhadapan dengan para pemodal. Negara dicengkeram oleh kekuatan uang, biaya meraih kursi yang mahal menjadikan pejabat tak berkutik dihadapan mereka. Para pejabat tersandera demi kepentingan materi dengan menggadaikan kedaulatan negara.
Hutan dalam pandangan lslam adalah milik negara. Oleh karena itu, dalam sistem lslam ada lembaga atau departemen yang mengatur urusan kehutanan demi kemaslahatan seluruh warga negara. Pengelolaan Khalifah atas hutan sedemikian rupa, dipertanggung jawaban kepada Allah SWT, sebagaimana sabda Rosulullah saw: “Seorang pemimpin adalah pemelihara, dan dia bertanggung jawab terhadap pemeliharaannya.” (HR. Bukhari Muslim).
Dalam pengelolaan hutan, swasta tidak boleh berperan sebagai pemilik atau bermitra dalam kepemilikan dengan negara. Swasta bisa bekerja untuk BUMN dengan menyewakan peralatan dan tenaga ahli mereka dalam proyek-proyek tertentu. Swasta bisa berperan dalam industri pengolahan hasil hutan yang terpisah dari pengelolaan hutan itu sendiri.
Pembakaran hutan dalam lslam dibolehkan terkait pepohonan musuh dalam strategi peperangan. Jika sangat diperlukan dalam memenangkan peperangan, Rosulullah saw bersama kaum muslim pernah membakar pepohonan milik Yahudi Bani Nadlir.
Pembakaran pohon milik orang kafir diluar peperangan tidak diperbolehkan. Bagi individu boleh membakar rerumputan dan semak-semak berduri yang bukan pohon untuk membersihlan tanah buat penyiapan lahan. Namun harus diperhatikan kondisi musim agar jangan sampai panasnya menyebabkan meluaskan pembakaran hutan hingga tak terkendali. Asap pembakaran pun tidak boleh menimbulkan gangguan pada tetangga/masyarakat. Dalam hal ini Rosulullah saw bersabda: “Tidak masuk syurga orang yang tetangganya menjadibtidak aman oleh gangguannya.” (HR. Muslim).
Pengelolaan yang profesional oleh aparat negara akan menjaga kekayaan hutan. Dalam hal ini peran masyarakat dan kontrol negara sangat diperlukan, jika tidak bencanalah akibatnya.
Dengan mekanisme yang sesuai syariat lslam maka hutan di lndonesia dan dimanapun akan terjaga kelestarian ekosistemnya. Kehidupan akan berjalan dengan baik karena manusia sangat memerlukan alam/hutan dalam memenuhi kebutuhannya. Allahu a’lam.[]


Oleh: Umi Hanifah S.Ag (Komunitas Aktif Menulis)

Posting Komentar

0 Komentar