KBM Tatap Muka: Tumbalkan Kesehatan Atas Nama Pendidikan



Melalui Surat Keputusan Bersama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (SKB 4 Menteri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021.

Dalam surat itu, tertuang bahwa sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dapat melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara luring atau tatap muka. Hal ini diperkirakan akan dimulai pada Januari 2021 mendatang.

Sebelumnya, Nadiem Makarim, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa pembukaan sekolah mengacu pada peta zona penyebaran Covid-19. 

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) akan memperbolehkan sekolah di Kukar melakukan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka mulai Januari 2021 mendatang.
Plt Disdikbud Ikhsan Nor melalui Kabid SD Tulus Sutopo mengatakan, mekanisme tatap muka terbatas seperti, siswa tidak harus masuk sekolah setiap hari, namun ada jadwal di hari hari tertentu, dan nantinya tidak ada jam istirahat, dimana pelajaran tersebut dari pagi sampai siang hari kemudian pulang.

"Dalam satu minggu akan di bagi 2 kelompok yaitu, Senin, Selasa, Rabu kelas 1, 2, dan 3, kemudian Kamis, Jum'at, Sabtu untuk kelas 3, 4, dan 5, serta 6 dan jam istirahat di tiadakan, karena melanggar standar Covid-19, sehingga rawan bagi anak anak" paparnya.

"Semuanya akan kita serahkan ke sekolah untuk mengatur proses KBM tatap muka, pada intinya semua ketentuan yang sudah di tetapkan tersebut jangan dilanggar atau pun tidak di terapkan," ungkap Tulus.

Padahal seiring dengan adanya kebijakan tersebut data menyatakan bahwa tujuh kota/kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) berstatus merah pandemi virus Covid-19. Di kawasan ini dipastikan terdapat setidaknya 51 orang pasien positif masih menjalani perawatan.
“Kaltim terdapat tujuh kota/kabupaten berstatus merah,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Setyo Budi Basuki, Minggu (22/11/2020).
Satgas Covid-19 Kaltim mencatatkan enam kota pusat pandemi virus; Samarinda, Kutai Timur (Kutim), Kutai Kartanegara (Kukar), Bontang, Balikpapan, dan Paser. Status Berau menyusul menjadi merah dimana dilaporkan terdapat 73 pasien positif sedang menjalani perawatan.

Kabupaten Kukar dilaporkan tertinggi jumlah pasien covid sebanyak 521 kasus disusul Samarinda (474), Kutim (367), Balikpapan (325), dan terendah Paser (68). Totalnya terdapat 2.100 pasien Covid-19 masih menjalani perawatan di Kaltim.
Pandemi Covid-19 menyentuh angka 17.728 kasus pertengahan November ini. Samarinda, Balikpapan, dan Kukar menjadi sebaran virus.

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara luring menuai pro – kontra masyarakat. Alasan masyarakat yang pro terhadap kebijakan pemerintah tersebut karena melihat banyaknya kesulitan baik dari segi fasilitas yang kurang memadai, kondisi psikososial yang terganggu baik pelajar maupun pengajar, dan hal lain yang membuat tidak efektifnya proses pembelajaran yang dilakukan.

Bagi yang kontra terhadap kebijakan ini jelas karena pandemi belum juga kunjung berakhir, terlebih jika melihat data Satgas Covid-19 di atas wilayah Kaltim terutama masih banyak yang masuk ke dalam kategori zona merah. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat
Kebijakan KBM luring pada Januari 2021 pun sangatlah berisiko dikarenakan waktu tersebut berdekatan dengan Pilkada dan liburan penghujung tahun yang identik dengan banyaknya kerumunan orang yang berinteraksi atau melakukan kontak seacara langsung.

Ditambah lagi pemerintah tak mampu menjamin masyarakatnya dalam wilayah satuan pendidikan memiliki pembekalan protokol kesehatan yang sesuai standar. Kekhawatiran berbagai kalangan pun wajar karena jika flash back, kebijakan serupa sempat menghasilkan kluster baru di Korea Selatan yang notabenenya merupakan negara dengan masyarakat yang tingkat kedisiplinannya cukup tinggi.
Bukan pesimis, tapi inilah realita pahit yang harus diterima. Memperbaiki kondisi pendidikan saat ini dengan menumbalkan kondisi kesehatan masyarakat adalah kesalahan yang fatal. Kebijakan ini menunjukkan bentuk pengalihan tanggung jawab dan lepas tangannya negara untuk meriayah rakyatnya dengan sungguh-sungguh.

Dilematis memang kondisi yang terjadi saat ini, menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana sistem yang diemban oleh negara yakni kapitalisme tidak mampu memberikan solusi yang efektif. Justru yang ada solusi yang diberikan pemerintah adalah solusi yang hanya akan menghasilkan masalah baru.
Pandemi bukanlah penyebab utama permasalahan dalam sektor pendidikan dan kesehatan negeri ini, jauh sebelum itu sektor vital tersebut memanglah sudah bermasalah akibat cacat bawaan sistem yang diterapkan.

Dalam penangan Covid-19 pun pemerintah sedari awal terkesan melakukan kebijakan‘trial and error’. Padahal harusnya dalam hal ini dibutuhkan tindakan yang cepat dan tepat karena ‘musuh’ saat ini adalah virus yang tak kasat mata. Jadi dalam hal pembuatan kebijakan seharusnya jangan coba-coba yang khawatir nantinya korban justru akan melonjak. Dalam pandangan Islam, nyawa seorang manusia itu sendiri lebih berharga daripada dunia dan seisinya.

Jika merujuk kepada syari’at bukan trend internasional bukan pula kebijakan trial and error, dari sisi negara harusnya negara saat ini berfokus kepada penanggulangan pandemic secara maksimal dengan membuat kebijakan yang efektif tanpa memikirkan kalkulasi untung rugi. Sehingga tak hanya sektor pendidikan, sektor lain pun pasti akan pulih.

Yaitu membuat kebijakan praktis dengan melakukan test dan tracing secara menyeluruh dan secepat mungkin. Kemudian setelah itu, menentukan dimana pusat penyebaran wabah tersebut lalu melakukan lock down wilayah yang merupakan penyebaran virus tersebut agar wilayah lain yang masih aman bisa beraktifitas secara normal, sebagaimana sabda Rasulullah “Jika kalian mendengar wabah baru terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kaliab tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (H.R Bukhari)
Jika hal tersebut dilakukan sedari awal kemunculan pandemi tentu tidak akan memberikan efek yang teramat parah seperti saat ini.

Inilah realita jika kehidupan manusia dan seisi dunia diatur dengan sistem cacat buatan manusia yakni kapitalisme. Dalam membuat kebijakan standar yang digunakan seringkali labil, tak jelas arah, setengah-setengah dan lain sebagainya yang kian memperparah kondisi negara pengembannya. Tak heran karena sistem ini menjadikan asas manfaat dalam setiap kebijakan yang ada, manfaat bagi para korporat bukan rakyat.

Berbeda halnya ketika dalam membuat suatu kebijikan menjadikan syari’at Islam sebagai sebuah standar baku. Sebab Islam tak hanya sekedar agama, tapi lebih dari itu Islam adalah ideologi yang darinya terpancar berbagai aturan kehidupan sekaligus solusi solutif dalam memecahkan problematika kehidupan tanpa menghasilkan masalah baru seperti halnya kapitalisme.
Jadi campakkan kapitalisme! Hanya Islam yang mampu memelihara jiwa dan memberikan pendidikan terbaik untuk ummat sejak dulu, kini, dan nanti. Wallahu a’lam.

Oleh : Mutiara Putri Wardana

Posting Komentar

0 Komentar