Kaya Harta Namun Miskin Hati, Tragedi Korupsi Marak


Tak pernah habis kasus korupsi di Indonesia, makin bertambah dan malah menjadi tren setter dunia bahwa kasus korupsi yang ada di Indonesia menempati tempat ke-3 negara terkorup se-Asia, prestasi yang memalukan, sistem demokrasi berhasil membuat para koruptor tumbuh subur dan tanpa tindak tegas dalam memberikan hukuman.

Puncak peringatan Hari Korupsi Sedunia diperingati pada 9 Desember 2020 lalu. Pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga giat melakukan peringatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) dengan membuat logo Hakordia 2020. Peringatan ini hanyalah sekedar peringatan, tanpa adanya kesadaran para koruptor tetap gila harta meskipun hidup sudah bergelimang harta.

Dalam hal ini KPK juga menyampaikan penyadaran kepada publik melalui surat edaran No. 30 Tahun 2020 tentang imbauan penyelenggaraan kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia. Dinyatakan dalam surat edaran tersebut, korupsi adalah kejahatan luar biasa dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa.

Tak hanya itu, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang terjadi pada Sabtu (5/12/2020) dini hari juga menambah daftar kelam kasus korupsi di Indonesia. Dugaan korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 dengan status tersangka Juliari ini turut menjerat pejabat Kemensos dan sejumlah pihak yang menjadi pemberi suap.

Perkara ini berawal dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemensos RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 Triliun. Juliari meminta fee tiap paket bansos, disepakati sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos hingga total yang didapatkan Juliari adalah Rp17 M.(Mnews)

Julianto yang di kabarkan memiliki harta sebanyak 47 M ini ternyata masih serakah dan terus kekurangan uang sehingga berani korupsi Bansos Covid-19 yang seharusnya di salurkan untuk masyarakat yang membutuhkan, yang mungkin bansos ini hanya setara dengan jajan anak cucunya per jam, sungguh memalukan, manusia yang tak pernah puas dan bersyukur atas apa yang Allah berikan padanya, sehingga hak rakyat pun dicurinya. Pendidikan tinggi dalam sistem demokrasi, hanya bisa melahirkan para pejabat berwatak pencuri.

Dalam perkara korupsi yang tak pernah usai publik perlu mengingat beberapa kasus korupsi yang masih terekam pada ingatan antara lain kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang diperkirakan negara mengalami kerugian lebih dari Rp13,7 triliun, kasus PT Asabri Rp10 triliun, kasus Pelindo II Rp6 T, kasus Bupati Kotawaringin Timur dengan total kerugian hingga Rp5,8 triliun dan 711.000 dolar AS, kasus BLBI Rp4,58 triliun, kasus E-KTP yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto senilai Rp2,3 triliun, dan masih banyak kasus megakorupsi lainnya. (kompas.com, 17/01/2020).

Perlu kita pahami bahwa tindakan korupsi ini seakan sudah menjadi penyakit menular yang sulit mendapatkan obat kecuali hukuman yang tegas, korupsi semakin dalam sistem demokrasi.

Perlu kita tahu bahwa kasus korupsi ini bisa dihentikan dengan mudah dan pasti memberikan efek jera bagi para pelakunya yaitu dengan hukuman mati, seperti yang tertera di dalam Al-Quran untuk menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, aturan ini hanya bisa di terapkan dalam sebuah sistem yaitu Khilafah. Khilafah adalah satu satunya sistem pemerintahan dalam Islam yang terbukti nyata melahirkan keadilan, tak hanya bagi muslim namun juga non muslim.

Dalam Khilafah Islam, berkaitan dengan harta, calon pejabat/pegawai negara akan dihitung harta kekayaannya sebelum menjabat. Selanjutnya saat menjabat pun selalu dihitung dan dicatat harta kekayaan dan penambahannya.

Jika ada penambahan yang meragukan, maka diverifikasi apa ada penambahan hartanya itu secara syar’i atau tidak. Jika terbukti dia melakukan kecurangan/korupsi, maka harta akan disita, dimasukkan kas negara dan pejabat/pegawai tersebut akan diproses hukum.

Khalifah Umar bin Khaththab pernah membuat kebijakan, agar kekayaan para pejabatnya dihitung, sebelum dan setelah menjabat. Jika bertambah sangat banyak, tidak sesuai dengan gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan untuk menyitanya.

Khilafah Islam sangat fokus dalam memberangus tindak korupsi. Dalam Islam tindakan suap-menyuap diharamkan. Bahkan, pihak-pihak yang terlibat mendapatkan laknat Allah SWT. Rasulullah saw. bersabda, “Allah melaknat penyuap dan yang disuap dalam urusan hukum.” (HR Tirmidzi). Ketika diancam oleh laknat Allah, berarti hidup seseorang akan jauh dari rahmat dan berkah-Nya.

Di akhirat kelak, nasibnya pun akan merugi. Ingatlah sabda Nabi saw., “Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka.” (HR Ath-Thabrani). Suap merupakan “penyakit” yang berbahaya sebab ia merusak akhlak individu dan sosial serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelas, tegaknya Khilafah Islam akan menghasilkan sebuah peradaban yang berkeadilan dan menyejahterakan untuk seluruh alam.[]

Oleh: Fitri Khoirunisa,A.Md
(Aktivis Back To Muslim Identity)

Posting Komentar

0 Komentar