Kasus Penembakan Laskar, Romo Syafi'i: Pernyataan Kapolda Metro Jaya Terbantahkan Fakta yang Ada



TintaSiyasi.com-- Menanggapi pernyataan Kapolda Metro Jaya terkait penembakan enam laskar FPI, Anggota komisi III DPR RI Romo Muhammad Syafi'i mengatakan pernyataan Kapolda itu terbantahkan oleh fakta yang ada.

"Dua statement Kapolda Metro Jaya langsung terbantahkan oleh fakta yang ada," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (8/12/2020) di Jakarta.

Ia mengungkapkan pernyataan Kapolda yang tidak sesuai fakta, yaitu Kapolda mengatakan terjadi pengerahan massa, faktanya hanya ada delapan mobil yang di dalamnya ada HRS, istri, anak, menantu, serta empat orang cucunya, dan juga para laskar pengawal.

"Kemudian Kapolda bilang ada upaya untuk menghalangi penyidikan, itu juga salah. Faktanya mereka bukan menuju Jakarta, malah berlawan arah dari Jakarta," ungkapnya.

"Bahwa diksi tembak-menembak yang dinyatakan oleh Irjen Pol Fadil Imran itu perlu diverifikasi, karena pengakuan dari pihak FPI, bahwa mereka tidak pernah bawa senjata tajam apalagi senjata api, maka berarti tidak mungkin ada peristiwa tembak-menembak dan ketika dicek di lapangan juga itu tidak terbukti ada kejadian tembak menembak," tambahnya.

Dia menghimbau kepada masyarakat agar tidak buru-buru mengambil kesimpulan, apalagi terhadap konfrensi pers yang dilakukan Kapolda Metro Jaya, karena menurutnya itu masih keterangan sepihak.

Selanjutnya ia menjelaskan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Polisi harusnya melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Menurutnya semua persoalan hukum harus di lakukan menurut due process of law atau criminal justice system bukan dengan membunuh seperti yang terjadi terhadap enam orang laskar FPI.

"Oleh karena yang terjadi itu di luar peraturan hukum yang memberi mandat kepada kepolisian untuk menegakkan hukum, maka kita harus berkesimpulan peristiwa itu adalah peristiwa pelanggaran hukum, dan karena pelanggaran hukum itu sampai menghilangkan enam nyawa orang lain sekaligus, maka ini sudah extra judicial killing yaitu pelanggaran HAM berat," terangnya.

"Oleh karena itu, kita mendesak agar tim independen pencari fakta segera dibentuk dan Komnas HAM harus segera turun tangan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum, maka Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran harus dicopot, berikut juga Kapolri jenderal Pol Idham Azis, demi memberi kepastian hukum dan memberikan wajah Polri yang promoter yang benar-benar melindungi, melayani dan mengayomi rakyat," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar