Jurnalis Ini Sebut Demokrasi Mustahil Membuat UU Larangan Minol yang Islami



TintaSiyasi.com-- Bahasan RUU Minol (minuman beralkohol) yang kembali ramai disorot publik, mendapat tanggapan dari Jurnalis Media Umat Joko Prasetyo. Ia menilai pro kontra RUU Minol harusnya mampu menyadarkan kaum Muslim, bahwa demokrasi sistem kufur, sehingga mustahil akan melahirkan UU pelarangan minol yang islami.

"Jadi, pro kontra RUU minol semestinya menjadi contoh terakhir yang membuat kaum Muslim sadar, bahwa demokrasi itu sekufur itu. Ya, dalam sistem demokrasi ini kita tidak ada harapan mendapatkan solusi dengan kebaikan yang melahirkan larangan minol sesuai ajaran Islam. Kita hopeless atau mustahil," tuturnya dalam Bincang Media Umat Pro Kontra RUU Minol edisi 279, Ahad (6/12/2020) di kanal Youtube Follback Dakwah.

Menurutnya, sistem demokrasi adalah penyebab minol tidak bisa dilarang seperti larangan yang ada dalam Islam. Selanjutnya, ia menjelaskan kekeliruan anggapan yang mengatakan, dengan memperbanyak anggota DPR yang beragama Islam dapat mengakomodasi suara umat Islam. "Justru fakta membuktikan yang menolak fakta pelarangan minol tak sedikit dari anggota DPR yang beragama Islam. Mengapa begitu?," tandasnya.

Karena menurutnya, demokrasi telah melegalkan penolakan syariat Islam atas nama konstitusional. "Karena sistem (demokrasi) yang secara sistematis mengajak menjauhi syariat Islam dan menjadikan penolakan terhadap syariat Islam itu sebagai sesuatu hal konstitusional. Gara-gara demokrasi kan gitu," tegasnya.

Ia membandingkan, dalam Islam jika ada pemimpin yang membolehkan minol, pasti akan mendapatkan ditegur dan dihukum. Tetapi berbeda dalam sistem demokrasi, menurutnya, yang menolak pelarangan minol, bisa duduk di DPR menyuarakan aspirasinya, sekalipun salah.

"Jadi, orang yang melarang minol dan menolak pelarangan minol itu kedudukannya sama sederajat di DPR, istilahnya pemabuk dengan yang berakal waras itu kedudukannya sejajar," jelasnya.

"Orang shalih maupun pelaku kriminal itu sejajar," imbuhnya.

Menurutnya, demokrasi tidak akan mungkin mengemban menerapkan syariat Islam secara kaffah, karena demokrasi itu lahir dari rahim sekulerisme. "Yang misinya sejak awal bukan untuk menerapkan agama melainkan untuk memisahkan agama dari kehidupan," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas


Posting Komentar

0 Komentar