Jurassic Park di Pulau Rinca, Anugerah atau Bencana?



Kawasan Labuan Bajo saat ini menjadi prioritas utama dalam pengembangan wisata oleh pemerintah. Salah satu area yang mulai dikembangkan adalah pulau Rinca yang berlokasi di Kabupaten Manggarai Barat. Area ini akan dijadikan sebagai salah satu destinasi wiasata premium dengan tema Jurassik Park. 

Dilansir dari Kompas.com, Senin (26/10/2020), Pemerintah pusat telah menganggarkan dana sebesar Rp 69,96 miliar untuk menata kawasan dengan sejumlah vila, guesthouse, restoran maupun kafetaria, tentu dengan tambahan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, tujuan utama konsep ini adalah untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dengan mengembangkan potensi yang ada secara yang berkelanjutan (Kompas.com, 19/1/2020).

Namun, upaya pemerintah ini justru menuai pro dan kontra dari masyarakat. Meski diklaim sangat menguntungkan, ternyata banyak yang menganggap bahwa proyek ini justru membawa pada bencana terutama bagi kebelangsungan hidup komodo itu sendiri. 

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wiratno, mengklaim bahwa pembangunan ini tidak melanggar kaidah konservasi karena berada dalam zona pemanfaatan wisata, BBC News Indonesia, Senin (26/10/2020).

Sebaliknya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati menilai bahwa pembangunan Proyek ini tidak berbasis keilmuan dan bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Alih-alih melestarikan komodo dan habitat alaminya, pembangunan tersebut justru akan membuat komodo tersiksa yang berujung pada musnahnya hewan unik ini selamanya, Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Karena itu, Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat, Aloysius Suhartim Karya menyeru pada dunia internasional agar mendesak pemerintah RI untuk  menghentikan pembangunan destinasi Jurassic Park, Kompas.com, Senin( 26/10/2020)

Watak Dasar Rezim Kapitalistik dalam Sistem Demokrasi

Dalam sistem Demokrasi, adanya pertentangan pendapat merupakan hal yang wajar dimana suara rakyat dianggap sebagai suara Tuhan. Namun, dalam perjalanannya, suara rakyat itu sudah bertransformasi menjadi suara segelintir orang yang diwakili oleh pemilik modal atau kapital. Hal ini tampak dari kebijakan yang ditetapkan oleh Rezim yang terkesan tidak memihak rakyat meski mereka tidak menghendaki, termasuk dalam proyek Jurassic Park ini.

Dalam kacamata ekonomi Kapitalis, kebutuhan manusia identik dengan keinginan. Jika suatu barang atau jasa memiliki kegunaan maka barang tersebut layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian,  barang yang memiliki kegunaan menurut mereka adalah segala sesuatu yang bersifat primer atau non-primer yang diinginkan oleh sebagian orang  karena dianggap mampu memberi kepuasan meskipun sebagian yang lain menganggap berbahaya. Artinya, sesuatu  itu tetap dianggap memiliki nilai guna selama masih ada yang menginginkan (Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam). 

Secara tidak langsung, prinsip inilah yang menyebabkan pemerintah tetap ngotot menjalankan proyek Jurassic Park meski banyak pihak yang memprotes. Proyek ini dianggap menguntungkan karena dapat menarik investasi meski dampak buruk yang dihasilkan bisa jadi jauh lebih besar. 

Pemerintah sendiri mengklaim, alasan utama dijualnya wisata komodo ini, karena komodo merupakan hewan yang hanya ada di Indonesia sehingga memiliki nilai jual tinggi. Bahkan pemerintah mengakui jika proyek ini bersifat komersil, dengan dalih tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan hewan langka tersebut. Disebutkan ada Pulau Rinca dan Pulau Komodo, salah satunya akan dijadikan massive tourism, salah satu lainnya dijadikan six stars.

Dalam Rakornas Percepatan Pengembangan 2 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah tetap akan mempromosikan proyek wisata Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia berpikir, komodo ini cuma satu-satunya di dunia, jadi harus dijual. Kalau orang mau ke sana memang harus membayar mahal. Ia juga tidak menampik kalau proyek ini dikatakan bersifat komersil karena tujuannya adalah untuk merawat binatang ini,  cnnindonesia.com, Jumat (27/11/2020).

Tidak bisa dipungkiri, sebuah negara memang membutuhkan banyak dana untuk melancarkan pembangunan dan pemenuhan belanja negara. Tujuannya adalah untuk memenuhi hajat hidup rakyat banyak. Namun, dengan mengekploitasi kekayaan alam secara ugal-ugalan, apalagi untuk kepentingan segelintir orang, maka sama saja dengan menggiring negeri ini ke jurang kehancuran. Kita bisa menyaksikan bahwa semua kekayaan ini baik tambang emas, batubara, minyak dan lain-lain telah dikuasai asing. Tak ada lagi yang tersisa untuk anak cucu kelak. 

Dampak terparah dari penguasaan ini adalah, asing akan mengendalikan semuanya, tidak hanya sektor ekonomi. Dengan demikian, siapa pun yang akan berkuasa di negeri ini akan bergantung kepada asing, karena mereka yang mempunyai modal dan menguasai lahan. Jadi mereka bisa mengendalikan rezim yang berkuasa, mengendalikan regulasi, sampai pada kebijakan-kebijakan di tingkat mikro.

Dampak Eksploitasi Satwa Langka 

Upaya eksploitasi satwa langka dalam proyek wisata komodo tentu akan menimbulkan beberapa dampak yang nyata, diantaranya:

Pertama, mengganggu habitat makhluk hidup. Baik dalam skala sekecil atau besar, pembangunan kawasan konservasi pasti berdampak secara ekologis karena berpotensi mengancam kelestarian alam dan lingkungan. Pembabatan hutan, sebagian rumput, perdu, dan pohon habitat asli akan menyebabkan terjadinya perubahan komposisi tanaman yang bakal mengarah kepada kerusakan ekosistem berupa musnahnya sejumlah spesies flora dan fauna tertentu.

Kedua, pembangunan sudah pasti diiringi dengan dibukanya akses jalan baru bagi kendaraan bermotor. Keberadaan jalan baru ini selain meningkatkan polusi suara dan udara, juga menjadi ancaman khusus bagi berbagai fauna yang ada di kawasan hutan konservasi.

Ketiga, sejumlah fasilitas akan berdiri seiring dengan pembangunan yang dilakukan. Namun, umumnya fasilitas yang dibangun tidak pernah ada kaitannya dengan aktivitas konservasi, mialnya sejumlah vila, guesthouse, restoran maupun kafetaria, dan tambahan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Hal ini kemungkinan besar malah bisa mengubah struktur tanah, mengubah pola resapan serta aliran air hujan yang mengakibatkan timbulnya erosi dan perubahan topografi alam, yang menjadikan kualitas lingkungan di kawasan konservasi berikut kawasan di sekitarnya makin terdegradasi.

Keempat, pembangunan bisa memicu meningkatnya penggunaan tenaga listrik, bahan bakar minyak, penggunaan air dan produksi sampah. Buntutnya terjadi peningkatan polusi (udara, suara, cahaya maupun tanah) di sekitar kawasan konservasi, yang pada gilirannya membuat kelestarian alam lingkungan makin rusak. 

Kelima, dari sini jelas, bahwa keberadaan Jurassic Park di Pulau Rincah bukannya membawa berkah melainkan membawa bencana dan kerusakan.

Cara Islam Memelihara Satwa Langka 

Islam sejak jaman Rasulullah SAW sudah memberlakukan kawasan konservasi, yang kemudian diikuti para Khalifah sesudah beliau yaitu dengan konsep "HIMA". Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada hima kecuali milik Allah dan Rasulnya." (Riwayat Al-Bukhari)

Menurut Omar Naseef, Hima adalah kawasan yang didirikan secara khusus untuk perlindungan kehidupan liar dan hutan yang merupakan inti undang-undang lingkungan Islam. Hima adalah suatu usaha untuk melindungi hak-hak sumber daya alam yang asli.  Rasulullah SAW mencagarkan wilayah sekitar Madinah sebagai Hima untuk melindungi tumbuh-tumbuhan dan kehidupan lain.

Pada zaman Nabi SAW, terdapat beberapa hima, antara lain Hima ar-Rabdzah dan Hima an-Naqi yang terletak di dekat Madinah sebagai tempat kavalari. Nabi SAW melarang berburu binatang pada radius empat  mil di sekitar Kota Madina. Masyarakat dilarang merusak tanaman dalam radius 12 mil di sekitar kota tersebut.

Para Khalifah juga menetapkan beberapa hima. Umar Ibnu Khattab menetapkan Hima al-Syaraf dan Hima al-Rabdah yang cukup luas di dekat Dariyah. Khalifah Usman bin Affan memperluas Hima al-Rabdah hingga mampu menampung 1000 ekor binatang setiap tahun (Agung Sasongko, Republika.co.id, 15 Februari 2019)

Allah SWT berfirman dalam surat al-An'am ayat 38 yang artinya, 

"Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan."

Ahli hukum Islam (fuqoha) Izzal-din Ibn Abd al-Salam yang hidup pada abad ke-13 telah menetapkan hak-hak ternak dan binatang lainnya terhadap manusia yang ditulis dalam kitab Qawaid al- Ahkam, sebagai berikut :

Pertama, bahwa manusia harus menyediakan makan bagi mereka; kedua, manusia harus tetap menyediakan makanan walaupun binatang itu sudah tua atau sakit sehingga tidak menguntungkan bagi pemiliknya; ketiga, bahwa manusia tidak boleh membebati binatang melampaui kemampuannya; keempat, bahwa manusia tidak boleh menempatkan binatang itu bersama dengan segala sesuatu yang dapat melukainya, entah karena jenis yang sama maupun jenis yang berbeda, yang mungkin dapat mematahkan tulang, menanduk  atau menggigitnya; kelima, bahwa munusia harus memotong (menjagal) dengan adab yang baik, tidak menguliti atau mematahkan tulangnya sehingga tubunhnya menjadi dingin dan nyawanya melayang.

Keenam, bahwa manusia tidak boleh membunuh anak-anak di depan induknya, dengan cara memisahkan mereka; ketujuh, bahwa manusia harus memberikan kenyamanan dan tempat minum satwa itu; kedelapan, bahwa manusia harus menempatkan satwa jantan dan betina bersama pada musim kawin; kesembilan, bahwa manusia membuang mereka dan kemudian menjadikannya sebagai binatang buruan; kesepuluh, bahwa manusia tidak boleh menembak mereka dengan apa saja yang membuat tulangnya patah atau menghancurkan tubuhnya, atau memperlakukan mereka yang membuat daging hewan tersebut tidak syah untuk dimakan (haram).

Sebuah kisah, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat, ada di antara sahabat yang mengambil anak burung dari dalam sarang hingga induk burung tersebut kebingungan mencari. Nabi segera mencari tahu kenapa, dan setelah itu memerintahkan untuk segera mengembalikan anak burung tersebut ke asalnya. 

Pada kisah yang lain; ada di antara sahabat yang membakar sarang semut, seketika itu Nabi melarang untuk tidak membinasakan semut-semut, terlebih dengan membakar rumahnya.

Ini sangat berbeda jauh dengan rezim kapitalistik yang gemar mengeksploitasi alam demi memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya. Kerakusan sistem Demokrasi, telah menjadikan manusia sebagai pemangsa dari segala pemangsa (top predator) di alam ini  yang berangkal dari nafsu serakah dalam diri manusia. 

Sebagaimana firman Allah: 

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut (disebabkan) karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah meresakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (TQS. Ar Ruum: 44).[]

Oleh: Ida Royanti
(Founder Komunitas Aktif Menulis)

Posting Komentar

1 Komentar

  1. biasanya mentalitas "penganut" filosofi Kapitalisme dan Komunisme punya kecenderungan memandang dunia dari sudut pandang pemilik modal/pengusaha dan buruhnya.

    Padahal lebih baik kalau dilihat bahawa negara diibaratkan seorang bapak, swasta diibaratkan anak, dan apa yg dikelola diibaratkan keledai seperti halnya kisah Lukman al Hakim. jadi negara dan swasta saling berkontribusi dan saling mengerti, harapannya menghasilkan mentalitas yg lebih baik.

    BalasHapus