Joko Prasetyo: Korupsi di Indonesia Masalah Sistemis Bukan Individu



TintaSiyasi.com-- Jurnalis Joko Prasetyo mengungkapkan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia adalah masalah sistemis bukan persoalan individu saja.

"Seperti kita semua pahamlah. Ya, ini masalah sistem, masalah individu ya mungkin saja ada seperi masalah individu yang serakah, lupa diri, tetapi secara umum tentu saja sistemis," ujarnya dalam acara Bincang Media Umat edisi 280 bertajuk Sungguh Terlalu, Senin (21/12/2020) di kanal Youtube Follback Dakwah.

Menurutnya, jika yang korupsi itu hanya individu atau oknum maka bisa dikatakan itu bukan masalah sistemis. Namun menurutnya, kasus korupsi yang terjadi pada faktanya bukan hanya dilakukan oleh segelintir individu saja namun pelakunya dari berbagai partai dan bukan hanya sekali terjadi tapi seringkali terjadi.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pelaku korupsi bukan hanya anggota partai politik yang duduk di DPR saja namun ada juga yang di eksekutif, seperti Juliari Batubara dan juga dari yudikatif.

"Dulu zaman Presiden SBY saya pernah wawancara Dirjen Otonomi Derah Djohermansyah Djohan di Kemendagri, Dia mengatakan separuh kepala daerah itu tertangkap KPK dan menariknya itu, bukan yang lainnya nggak korupsi, tapi ini masalah apes aja. Jadi sangat mungkin yang lainnya korupsi juga," ungkapnya.

"Kedua, saya tanya, Pilkada ini kan berbiaya mahal, kenapa nggak kayak dulu ditunjuk aja sehingga nggak ada kampanye gitu? Dia bilang justru reformasi 98 itu kan karena terjadi KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, korupnya itu kan orang-orang yg duduk di DPR semua bisa disogok karena jumlahnya cuman sedikit sekitar 550 orang. Coba kalau dipilih oleh rakyat, nggak dipilih DPR, masak sih rakyat yang ratusan juta ini mau disogok. Tapi sudah Pemilu langsung tetap saja korupsi, artinya kan ini masalah sistemis," jelasnya.

Dia mengungkapkan bahwa KPK lahir karena ketidakberdayaan instrumen negara dalam mengatasi masalah korupsi. Menurutnya, fakta menunjukan KPK juga sampai saat ini tak mampu mengatasi korupsi dengan baik. "Nah, KPK aja kan kita tahu sendiri 2019 lalu dilemahkan ya melalui revisi UU KPK," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan sistem yang buruk, siapa saja yang berkecimpung ke dalamnya akan menjadi buruk. Menurutnya hanya orang yang bisa berusaha keras untuk bisa menghindar dari pengaruh buruk demokrasi itu. "Tapi resikonya ya itu tadi, dia akan terlempar dari arena, atau karena terpaksa sehingga dia terlarut juga dalam suasana yang buruk itu," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar