Jejaring Politik Dinasti, Wajah Demokrasi Masa Kini



Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 telah usai. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan Sistem Informasi dan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU), sederet kandidat yang terafiliasi dengan pejabat dan mantan pejabat telah memenangi pesta politik lima tahunan. 

Keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah salah satu yang termasuk di dalam deretan tersebut. Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya, yang berpasangan dengan Teguh Prakosa unggul di atas pasangan Bagyo-Supardjo di Pilwalkot Surakarta. Dimana pasangan Gibran-Teguh mengantongi 87,15% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika. 

Tidak hanya itu, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman unggul atas pasangan Akhyar Nasution-Salman Al Farisi di Pilwalkot Medan. Berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika, pasangan Bobby-Aulia mengantongi 55,29% suara .

Dari sini, kemenangan atas Gibran dan Bobby menjadi catatan sejarah baru bagi Jokowi sebagai presiden pertama di Indonesia yang memiliki anak menjabat kepala daerah yang hanya dalam waktu enam tahun kepemimpinannya.  

Kemenangan keluarga petahana dalam Pilkada 2020, menegaskan bahwa demokrasi tak bisa melepaskan diri dari politik dinasti. Mereka yang sedang membangun oligarki ini berlindung di balik narasi, “Demokrasi adalah cerminan hati suara rakyat”. Ini semakin memperjelas kebusukan demokrasi, terpilihnya pemimpin dapat diraih dengan popularitas, modal, atau pengaruh jabatan pihak lain sehingga akan melahirkan pemimpin yang tidak kompeten dan tidak memiliki kapabilitas.

Michels dalam bukunya "The Iron Law of Oligarchy", berpendapat bahwa saat seseorang berkuasa akan cenderung membentuk kubu, termasuk apabila itu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sementara, oligarki dekat dengan korupsi. 

Jeffrey A Winters juga berpendapat dalam bukunya Oligarchy. Ia mengatakan bahwa seorang oligarki adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Upaya penguasaan sumber daya tersebut lah yang memungkinkan seorang oligarki melakukan korupsi.

Politik dalam pemerintahan demokrasi memang identic dengan kepentingan dan kekuasaan yang seakan – akan tidak terbatas. Dalam system demokrasi, pasti terjadi kompromi – kompromi sesuai kepentingan masing – masing. Baik antara person, partai politik atau bahkan kompromi politik dengan rezim zdalim sekalipun.

Ini semua merupakan konsekuensi dari penerapan politik demokrasi yang lahir dari ideologi kapitalisme dengan asas sekularisme. Yaitu memisahkan agama dari kehidupan, dan sangat mempertaruhkan kebebasan. Kedaulatan rakyat hanya ilusi, karena keputusan di tangan kaum kapitalis dan pemilik kursi/petahana.

Dalam sistem demokrasi kapitalisme, suara rakyat adalah suara Tuhan sehingga tidak ada sedikit pun regulasi yang terbentuk berdasarkan halal atau haram. Perjuangan akan hak-hak rakyat hanya akan menjadi omong kosong, sebab kebijakan yang dibuat selalu mengalami benturan dengan kepentingan sekelompok orang ataupun partai politik. Hal inilah yang rentan menimbulkan benih korupsi, kolusi dan nepotisme. Asal ada uang, kebijakan dapat dipesan dan dibuat.

Ini jauh berbeda dengan Islam. Islam adalah agama sempurna yang menjadikan akidah dan syarat sebagai landasannya. Mendudukkan kekuasaan hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Dengan begitu akan lahir pemimpin handal, yang tidak sekadar maju mencalonkan diri, namun bersungguh-sungguh menjadikan posisinya kelak jika ia terpilih sebagai pemimpin adalah untuk menunaikan amanah.

Islam menetap tujuh syarat in’iqod yang telah Allah tetapkan dalam mengangkat seorang pemimpin. Metode pengangkatannya juga telah ditetapkan syariat, yaitu dengan baiat dari umat. Syariat telah menetapkan bahwa kekuasaan milik umat. Artinya umat pemilik hak dalam memilih kepala negara (khalifah) yang akan mengurusi urusan mereka.

Islam pun telah menjelaskan batasan kewenangan seorang pemimpin, yaitu menjadi pemegang amanah, menerapkan sekaligus penjamin terlaksananya syariat Allah. 

Sebagai mana berfirman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 49 yang artinya “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (TQS Al-Ma’idah: 49).

Wallahu a’lam bishshawab.[]


Oleh: Zulaikha (Mahasiswi IAIN Jember dan Aktivis Muslimah) 

Posting Komentar

0 Komentar