Islam Mustahil Tegak dalam Sistem Demokrasi



Demokrasi adalah istilah asing yang maknanya jelas-jelas bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Demokrasi adalah jalan hidup, tujuan, idealitas dan filosofi politik orang-orang kafir. Demokrasi adalah thaghut yang harus dienyahkan.

Duane Swank, Ph.D. menyatakan, “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan, jalan hidup, tujuan dan cita-cita serta sebuah fisafat politik. Istilah demokrasi juga berkaitan dengan negara yang memiliki bentuk pemerintahan demokratik. Kata demokrasi sendiri bermakna pemerintahan (kekuasaan) rakyat. Presiden AS, Abraham Lincoln mendeskripsikan pemerintahan demokrasi dengan pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.” Demikian dikutip dalam buku Pengantar Ilmu-ilmu Politik karya Prof. Miriam Budiardjo.

Sistem pemerintahan satu-satunya yang ditetapkan nas-nas syariah untuk menopang penerapan Islam secara menyeluruh adalah sistem Khilafah bukan demokrasi. Imam Muslim menuturkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah bersabda:

“Bani Israel pernah diurus oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku. Yang ada adalah para Khalifah dan jumlahnya banyak.” Para Sahabat bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi saw. menjawab, “Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak-hak mereka. Sesungguhnya Allah Swt. menanyakan kepada mereka atas pengaturan mereka.” (HR. Muslim)

Rasulullah tidak hanya menyampaikan risalah Allah semata, namun beliau juga diperintahkan untuk mengatur urusan umatnya, sebagaimana para nabi yang diutus oleh Allah untuk mengatur urusan Bani Israel. Hanya saja, sepeninggal Rasulullah tugas pengaturan urusan umat tidak diserahkan kepada nabi yang lain seperti halnya Bani Israel, namun diserahkan kepada para Khalifah. Sebab, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, dan tidak ada nabi sepeninggal beliau Saw.

Hadits riwayat Muslim di atas menjelaskan kepada kita semua bahwa penguasa yang ditunjuk oleh Allah Swt. untuk mengatur urusan umat Islam adalah Khalifah, bukan raja, presiden, kaisar dan lain sebagainya. Hadits di atas juga menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang ditetapkan wahyu adalah sistem Khilafah. Para ulama mu’tabarah dari seluruh madzhab telah menetapkan bahwa kewajiban mengangkat seorang Khalifah termasuk perkara yang telah disepakati (mujma’ ‘alayhi). Di dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nazha’ir juz I halaman 285, Imam as-Suyuthi menyebutkan:

“Tidak diingkari perkara yang masih diperselisihkan (mukhtalaf fiihi) dan yang diingkari hanyalah perkara yang sudah disepakati (mujma’ ‘alayhi).”

Penerapan Islam dalam sistem demokrasi, sebagaimana yang diusung beberapa kelompok kaum Muslim, jelas-jelas telah menyalahi perkara yang telah disepakati. Pasalnya, presiden, raja, kaisar atau perdana menteri bukanlah pihak yang ditunjuk oleh syariah untuk mengatur urusan rakyat dengan syariah Islam. Seperti halnya anak perempuan bukanlah pihak yang ditunjuk oleh syariah untuk menjadi wali nikah. Jika anak perempuan menikahkan seorang wanita, pernikahannya tidak sah. Sebab, anak perempuan tidak sah dijadikan sebagai wali pernikahan.

Begitu pula wewenang untuk menerapkan syariah Islam secara menyeluruh dalam sebuah negara. Wewenang ini diberikan kepada seorang Khalifah dan orang-orang yang ditunjuk oleh Khalifah, bukan diberikan kepada raja, presiden, perdana menteri, maupun kaisar. Demokrasi memang bisa menjadikan seorang Muslim menjadi penguasa, tapi bukan jalan untuk menegakkan sistem Islam secara kaaffah. Wallahu a’lam bish-shawab.

Oleh: Al Azizy Revolusi
(Editor dan Kontributor Media)

Posting Komentar

0 Komentar