Hukuman Mati, Mungkinkah akan Terealisasi untuk Sang Menteri?


Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya seorang pejabat menyembunyikan korupsinya, pasti akan ketahuan juga. Begitulah kiranya peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sang menteri Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial penanganan corona.
Seperti yang diketahui, beberapa hari lalu publik telah dibuat tercengang dengan munculnya berita penangkapan seorang menteri dan pejabat lainnya oleh KPK yang diduga melakukan tindakan korupsi terhadap dana bantuan sosial penanganan corona atau Covid-19. Publik pun dibuat marah dengan kemunculan berita tersebut. Pasalnya, saat ini dana bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantu kesulitan ditengah kondisi pandemi. Bukannya tersalurkan dengan baik, kini bantuan sosial tersebut malah dikorupsi oleh sang menteri. 

KPK diketahui telah menetapkan lima tersangka terkait kasus korupsi program bansos penanganan Covid-19. Mereka yakni Mensos Juliari P Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta. Dalam kasus korupsi ini, Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek bansos. Keduanya lalu menunjuk langsung para rekanan yang dilibatkan dalam proyek bansos itu.(CNNIndonesia, 7/12/2020) 

Kasus suap ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp.5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode. Perusahaan rekanan yang jadi vendor pengadaan bansos diduga menyuap pejabat Kementerian Sosial lewat skema fee Rp.10.000 dari setiap paket sembako yang nilainya Rp.300.000. (Kompascom, 7/12/2020)

Juliari Batubara menambah deret nama menteri yang telah tersandung kasus korupsi. Banyak yang beranggapan bahwa kasus korupsi yang dilakukan ditengah kondisi pandemi seperti ini dapat dijatuhi hukuman mati jika terbukti ada kerugian Negara didalamnya. Lantas, mungkinkah hukuman mati akan benar-benar dijatuhkan kepada sang menteri? Lalu, bagaimana cara Islam dalam memberantas korupsi?

Polemik Hukuman Mati pada Kasus Korupsi Sang Menteri 

Terkait pernyataan Firli Bahuri selaku Ketua KPK yang sesumbar akan memberikan hukuman mati pada pelaku korupsi anggaran bantuan sosial Covid-19, sepertinya masih belum hilang dalam ingatan. 
Seperti yang dilansir oleh CNNIndonesia (7/12/2020), "Ini tidak main-main. Ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati," kata Firli kepada CNNIndonesia.com, di Gedung Transmedia, Jakarta pada 29 Juli 2020 lalu.

Setelah mencuatnya pernyataan ketua KPK tersebut, kini topik hukuman mati bagi pelaku korupsi sedang menjadi perbincangan yang hangat ditengah publik. Ada yang begitu mendukung, ada pula yang beranggapan bahwa hukuman mati tersebut hanya sebuah wacana yang tidak akan terealisasikan. Bahkan ada yang menanggapi bahwa hukuman mati bagi koruptor selama pandemi hanya sebatas slogan agar KPK seolah-olah terlihat serius dalam tindak pemberantasan korupsi. Hukuman mati yang dianggap mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku kriminal termasuk para koruptor tersebut, tampaknya masih menimbulkan pro dan kontra. 

Seperti yang telah dikutip oleh Kompas.com (6/12/2020), Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM Zaenur Rohman menilai wacana penerapan pidana mati dalam kasus dugaan suap yang menjerat Juliari Batubara tidak pada tempatnya. Ia juga menambahkan, pasal hukuman mati tidak bisa disangkakan lantaran dalam kasus Juliari Batubara tergolong kasus suap dan tidak menimbulkan kerugian Negara secara langsung. Zaenur menyarankan KPK menerapkan ancaman hukuman maksimal, yakni seumur hidup, terhadap Juliari. Kemudian, penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Terlepas dari semua itu, sudah sepatutnya agar hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Termasuk bagi mereka para pejabat tidak bermoral yang begitu tega dan berani melakukan korupsi ditengah kesulitan rakyat dimasa pandemi. Dalam UU Tipikor pasal 2 ayat 2 terdapat aturan tentang pidana mati bagi pelaku korupsi. Sayangnya, aturan itu hanya sebatas narasi formalitas dan wacana belaka. Karena, hingga hari ini belum pernah ada realisasinya.

Tamak, Sifat Bawaan dalam Sistem Politik Demokrasi

Dalam sistem politik demokrasi, ketamakan sudah menjadi sifat bawaan yang tidak bisa ditutupi. Pejabat sampai menteri saja masih belum merasa puas dengan gaji yang tinggi, sehingga mereka berani melakukan korupsi tanpa memikirkan jeritan rakyat yang berjuang melawan berbagai kesulitan selama pandemi.

Sungguh ironi, disaat rakyat sedang jungkir balik untuk melanjutkan hidup ditengah pandemi seperti ini, para pejabat dan menteri justru sibuk untuk terus memperkaya diri. Selama kepentingan pribadi mereka dapat terealisasikan, kesengsaraan rakyat pun tidak akan mereka hiraukan. 

Padahal jika ditelusuri, harta kekayaan pribadi milik Juliari Batubara saja sudah mencapai Rp.47 miliar. Belum lagi dengan gaji pokok yang diterima oleh seorang menteri sebesar Rp.5.040.000 per bulan. Ditambah tunjangan yang diterima oleh seorang menteri negara adalah sebesar Rp.13.608.000 tiap bulannya. Jika diakumulasi, setiap bulan Juliari mendapatkan gapok dan tunjangan Rp.18.648.000. Tidak hanya itu, menteri juga akan mendapatkan fasilitas rumah, kendaraan dinas hingga jaminan kesehatan.
Belum puas dengan kekayaan yang telah dimiliki, Juliari Batubara malah sampai hati memanfaatkan penderitaan rakyat dengan mengeruk uang Negara. Kini, ketamakan telah  membuat sengsara dan membawa malapetaka. Bukan hanya rakyat yang sengsara, ketamakan itu juga telah merugikan dirinya, karena rakyat begitu sangat menanti agar Juliari segera masuk ke dalam bui. 

Begitulah sistem demokrasi yang sudah gamblang meminggirkan agama dalam kehidupan. Sehingga, tidak heran jika sistem demokrasi akan melahirkan individu-individu yang miskin moral dan nurani. Perkawinan antara demokrasi dan kapitalisme menghasilkan individu-individu kapitalistik. Sistem sekuler yang melandasi keduanya tidak membentuk pemimpin dan pejabat bertakwa. Justru melahirkan pemimpin serta pejabat yang khianat dan zalim. Maka, tidak heran jika demokrasi sendirilah yang memberikan jalan lebar kepada para pejabat untuk melakukan korupsi.

Solusi Islam dalam Memberantas Korupsi
Berbeda halnya dengan sistem demokrasi yang terlihat semakin menyuburkan korupsi, Sistem Islam  dalam naungan Khilafah justru mampu menangkal serta memberantas korupsi. Khilafah yang merupakan institusi untuk menerapkan sistem Islam akan menyiapkan instrumen pencegahan dan penindakan bila ada pejabatnya yang terdeteksi melakukan korupsi. Diantara pencegahan tersebut, khilafah akan memberlakukan:

Pertama, Waskat (pengawasan melekat). Pemerintahan Islam akan membentuk Badan Pengawasan/ Pemeriksa Keuangan. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al amwal fi daulah Khilafah menyebutkan, untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan/ Pemeriksa Keuangan. Ditambah lagi keimanan yang kokoh akan menjadikan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah. Firman Allah surat Al Fajr ayat 14 yang artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”. 

Kedua, pemberian gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Pemerintahan Islam memberikan gaji yang cukup kepada pejabat/pegawainya. Gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Para pejabat akan diberi gaji yang mencukupi, tunjangan serta fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Dengan begitu, pemberian gaji yang cukup bisa memininalisir angka kecurangan dan penyalahgunaan jabatan.
Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah; jika belum beristri hendaknya menikah; jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan; jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan), hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin).” (HR Abu Dawud)

Ketiga, larangan menerima suap dan hadiah. Para pejabat dilarang menerima hadiah selain dari gaji yang mereka terima. Rasulullah bersabda, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Imam Ahmad).

Keempat, ketakwaan individu juga mencegah seorang Muslim berbuat kecurangan, karena dia tidak ingin memakan dan memberi kepada keluarganya harta haram yang akan mengantarkannya masuk neraka. Firman Allah SWT surat Attahrim ayat 6 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

Kelima, amanah. Dalam pemerintahan Islam setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi syarat amanah. Yaitu wajib melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana Firman Allah yang tercantum dalam surat Almukminun ayat 8:
“Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat (melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan janjinya (menepati janjinya baik kepada Allah maupun kepada manusia).”(Ibn Abbas Tanwir Miqbas, Tafsir surat Almukminun ayat 8)

Keenam, penghitungan kekayaan. Maka calon pejabat/pegawai negara akan dihitung harta kekayaannya sebelum menjabat. Selanjutnya saat menjabat pun selalu dihitung dan dicatat harta kekayaan dan penambahannya. Jika ada penambahan yang meragukan, maka diverifikasi apa ada penambahan hartanya itu secara syar’i atau tidak. Jika terbukti dia melakukan kecurangan/korupsi, maka harta akan disita, dimasukkan kas negara dan pejabat/pegawai tersebut akan diproses hukum.Hal ini pernah berlaku. 
Khalifah Umar bin Khatthab pernah membuat kebijakan, agar kekayaan para pejabatnya dihitung, sebelum dan setelah menjabat. Jika bertambah sangat banyak, tidak sesuai dengan gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan untuk menyitanya. Cara ini sangat efektif untuk mencegah adanya tindakan korupsi.

Ketujuh, penerapan aturan haramnya korupsi dan sanksi yang keras. Pemerintahan Islam juga menetapkan aturan haramnya korupsi/suap/kecurangan. Hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati.
Inilah cara yang dilakukan oleh Khilafah Islam untuk membuat jera pelaku korupsi/suap/kecurangan dan mencegah yang lain berbuat. Berdasarkan laporan bahwa ada kecurangan, Khalifah Umar kemudian membagi kekayaan Abu Hurairah (Gubenur Bahrain), Amru bin Ash (Gubenur Mesir), Nu’man bin Adi (Gubenur Mesan), Nafi’ bin Amr al-Khuzai (Gubenur Makkah), dan lain-lain. Pada zamannya, beliau juga melarang para pejabat berbisnis, agar tidak ada konflik kepentingan. Khalifah Umar juga pernah menyita kekayaan Abu Sufyan dan membagi dua, setelah Abu Sufyan berkunjung ke anaknya Muawiyah-saat itu menjadi gubernur Syam.( Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Khilafah, hlm.123).

Demokrasi terbukti tidak mampu menyelesaikan serta memberantas korupsi. Bahkan pergantian pemimpin juga tidak mampu menjamin terselesaikannya permasalahan korupsi yang seperti tidak pernah mati. Karena dalam hal ini, bukan hanya individu saja yang salah, tapi sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem yang rusak dan merusak. Sehingga, ini juga menegaskan bahwa mustahil demokrasi mampu menuntaskan permasalahan korupsi. Lalu, bagaimana bisa permasalahan korupsi akan selesai jika sistem demokrasi ini masih terus saja dipakai?  Disaat sistem demokrasi tidak mampu menjadi harapan, maka sistem Islam dalam naungan Khilafah mampu menjadi alternatif yang dapat menghentikan kasus korupsi serta melahirkan pemimpin dan pejabat yang tidak akan menghianati rakyat. Wallahu ‘alam Bishawab.[]

Oleh: Eka Yustika, SP
(Muslimah Peduli Umat)

Posting Komentar

0 Komentar