Hukum Menyasar Mimpi? Delik yang Semakin Pelik


Baru-baru ini terdengar informasi yang menyita perhatian publik. Pasalnya, ada pelaporan kasus yang tidak menyentuh ranah hukum namun pengaduan diterima. Pelaporan tersebut terkait ucapan Ustadz Haikal Hassan atau yang akrab dikenal Babe Haikal. Beliau dilaporkan karena menyampaikan suatu mimpi saat prosesi pemakaman jenazah 6 laskar FPI yang terbunuh. Mimpi itu mimpi yang luar biasa, yaitu bertemu dengan Rasulullah saw. 

Seperti yang dilansir oleh berita CNN Indonesia, bahwa laporan itu dibuat oleh Sekjen Forum Pejuang Islam Husin Shahab ke Polda Metro Jaya pada Senin (14/12) lalu. Adapun alasan pihak pelapor khawatir pengakuan Haikal Hassan bermimpi bertemu Rasulullah SAW dijadikan alat politik untuk menyerang Negara. Laporan tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum Forum Pejuang Islam Gus Rofi'i. Rofi'i menuturkan seseorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah itu sebaiknya tidak perlu diceritakan. Sebab, hal itu juga berpotensi menimbulkan fitnah. (cnnindonesia. 16/12/2020)

Laporan ini diterima dengan nomor LP/7433/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 14 Desember. Pihak pelapor yakni Husin Shahab serta pihak terlapor adalah pemilik akun Twitter @wattisoemarsono dan Haikal Hassan. Perkara yang dilaporkan yakni tindak pidana menyebarkan berita bohong dan penodaan agama yang menyebabkan keonaran dan rasa kebencian Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 156 huruf a KUHP dan atau Pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (cnnindonesia. 16/12/2020)

Pelapor kelihatannya terburu-buru menyikapi mimpi Ustad Haikal Hassan dengan membuat delik aduan sebagai kasus penodaan agama atau kebohongan dihadapan publik. Sebab, apakah pelapor nantinya bisa membuktikan bahwa mimpi Ustad Haikal Hassan itu bohong? Lalu, mimpi apa sebenarnya Uastad Haikal? Perkara mimpi jika harus diangkat jadi delik hukum adalah tindakan irrasional dan tak berdasar. Bahkan perkara ini amat pelik tidak bisa mendatangkan bukti. Untuk apa dibesarkan? 

Tentunya ada maksud dan tujuan tertentu pelaporan itu dibuat dan diterima. karena ngotot betul untuk diproses. Untuk menyikapi peristiwa ini, diperlukan dianalisis agar tidak salah dalam merespon ataupun bertindak.

Pertama, dari alasan pelapor terkait mimpi Haikal Hassan terkesan ada nuansa ketakutan batin yang tersembunyi. Dengan mengatakan bahwa mimpi tersebut dikhawatirkan bisa memicu perlawanan terhadap Negara. Mengingat lascar FPI yang tewas adalah perbuatan aparat kepolisian. Sehingga pelapor merasa bahwa mimpi Haikal Hassan jika dipublikasikan kelak berpotensi jadi kobaran semangat melawan kepada Negara dan tidak lagi patuh pada hukum yang ada. Dan pelapor menganggap hal ini sebagai kepentingan politik kelompok tertentu.

 Kenapa pelapor takut jika itu benar untuk kepentingan kaum muslimin? Apakah mengungkap kebenaran telah dianggap sebagai kejahatan melawan Negara? Wow! Jika demikian, pelapor kelihatannya ingin kasus kejahatan dan kedzaliman yang menimpa kaum muslimin wabilkhusus lascar FPI diterima begitu saja dengan proses yang bagaimanapun. Inikah keadilan dalam wajah hukum positif Negara demokratis? Tanpa tabayyun dan saksi?

Kedua, kasus yang didelik dengan kebohongan dan penodaan agama tidaklah relevan. Betapa pelik! Adakah hukum didunia ini yang mampu menjatuhkan vonis pada mimpi sebagai kejahatan penodaan? Bagaimana pelapor membuktikan benar tidaknya mimpi Haikal Hassan bertemu dengan Rasulullah saw? Apakah dengan mengabarkan mimpi bertemu dengan Rasulullah jadi delik penodaan agama? Sekali lagi, delik ini sungguh pelik! Tidak ada pasal yang menyentuh mimpi dalam UU KUHP di Indonesia. Dan jika dikaitkan dengan pasal yang penodaan agama, jelas akan jadi pasal jaka sembung alias tidak nyambung!

Ketiga, kasus Haikal Hassan yang terkesan dipaksakan tidak berbeda dengan yang menimpa HRS. Pasal yang ditimpakan juga dipaksakan. Kelihatannya ada sentiment sosok yang kini sedang ditarget untuk dicari-cari kesalahnnya. Soal pasal? Urusan belakangan. Bahkan jika tidak ada pasalnya pun, akan dibuatkan pasal asal target tergenggam. Apalgi mengingat HRS maupunn Haikal Hassan adalah dua ulama yang kerap mengkrikitisi pemerintah dan tidak pro terhadap kebijakan rezim. Inilah sesungguhnya alasan yang rasional kenapa para ulama kian ditelisik dan dipantau setiap gerak-geriknya. Agar tidak terus menyampaikan kebenaran yang dianggap sebagai kebohongan bahkan keonaran.  

Begitulah penerapan hukum yang aneh di bawah sistem demokrasi yang menjunjung kebebasan dan nyata bablas. Bahkan perkara abstrak yang tidak dapat dibuktikan faktanya bisa dipidanakan dengan pasal-pasal yang tidak berhubungan langsung. 

Sangat berbeda dengan penanganan kasus dalam Islam. Kasus harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang nyata terindera didukung para saksi yang adil. Bagaimana hukum akan menyentuh mimpi yang tidak dapat dibuktikan dengan benda-benda yang nyata? Dan siapa yang akan jadi saksi bahwa mimpi itu benar atau tidak? Tentu saja Islam tidak pernah menjadikan syariat sebagai hukum yang mempersulit manusia, melainkan sebaliknya.

Sangat disayangkan, sebagai seoarang muslim, pelapor ternyata belum paham arti dari sebuah mimpi baik. Dalam Islam, bukankah Rasulullah saw pernah berpesan agar mengabarkan mimpi baik dan menyembunyikan mimpi buruk? Bertemu dengan baginda Nabi saw adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan indahnya. Orang-orang yang diberikesempatan mimpi bertemu dengan Rasulullah adalah istimewa. Bahkan dalam satu hadist, Rasulullah saw juga pernah mengatakan bahwa jika ummatnya bermimpi bertemu dengan Beliau, maka itu benar adalah Beliau. Karena setan tidak mampu menyamainya. 

 Ustad Haikal Hasan menyampaikan mimpinya bertemu dengan Rasulullah saw dihadapan khalayak merupakan tindakan yang benar, tidak salah menurut pandangan Islam. Apalagi jika beliau menyampaikannya mampu memberi efek positef bagi yang mendengarkan agar selalu istiqomah menjalankan perintah Allah dan berada dijalan yang lurus serta menentang kedzaliman. Ini bukan fitnah dan keonaran, tetapi amar makruf nahi munkar. 

Semua masyarakat berharap keadilan ditegakkan. Tetapi bagaimana mungkin keadilan itu bisa tegak jika ulama terus diburu? Ajaran Islam selalu didiskriminasi? Kritik berujung buih? Harapan keadilan dalam bingkai sistem demokrasi ibarat merindukan matahari terbit di malam hari. Very imposibble!

Oleh karena itu, saatnya rakyat Indonesia khususnya kaum muslimin saling bergandeng tangan dan menguatkan untuk berani menantang kedazaliman dan menolak ketidakadilan. Bersatu padu memperjuangkan syariat Islam sebagai solusi tuuntas untuk segala permasalahan negeri. Sehingga tidak akan ada lagi kasus-kasus hukum dengan delik yang pelik apalagi sampai menyasar mimpi. Wallahu a’lam bissawab.[]

Oleh: Nahdoh Fikriyyah Islam
Dosen dan Pengamat Politik

Posting Komentar

0 Komentar