Hikmah Zawajir dan Jawabir dari Penerapan 'Had' Pencurian


Seperti diketahui, terdapat anggapan di tengah masyarakat jika diterapkan hukum pidana Islam untuk tindak pidana pencurian, maka tidak sedikit warga yang akan kehilangan tangan. Sebab dengan hanya melihat tingginya angka kejahatan pencurian, betapa semakin memperkuat asumsi tersebut.

Dari data tahun 2018 untuk daerah ibukota Jakarta saja, total 3.138 laporan kasus pencurian yang masuk ke polda metro jaya. Artinya rata-rata ada 9 kasus setiap hari (tirto.id 28/3/2019). Apalagi di tengah pandemi seperti tahun 2020 ini. Yang oleh kepala bagian penerangan umum (kabagpenum) Polri, menjelaskan angka kejahatan meningkat selama penerapan PSBB.

"Berdasarkan evaluasi untuk tindak kejahatan pada minggu ke-15 dan 16, secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 11,8 persen," katanya di Mabes Polri, (cnn.indonesia 20/4/2020). Menurut dia, tren kejahatan yang mengalami peningkatan terbanyak adalah pencurian dengan pemberatan. Dengan berpatokan fakta di atas, wajar saja jika ada anggapan bahwa akan banyak warga yang berpotensi kehilangan tangan.

Namun bukannya memakai nalar yang pas, masyarakat malah ikut-ikutan merasa cemas. Padahal tidak sedang terlibat kasus pencurian. Fenomena kekhawatiran masyarakat seharusnya tidak akan terjadi jika sebelumnya memahami tujuan pelaksanaan had (hukuman) potong tangan serta ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat diterapkannya pidana itu.

Secara syar'i, had yang bentuk jamaknya hudud berarti hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara’ dan dilaksanakan oleh negara untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama serta menghapus dosa pelakunya. Dengan kata lain disamping sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah ﷻ, penerapan had pencurian sebagai zawajir (pencegahan) dan jawabir (penebus dosa). Sangat berbeda dengan hukum positif demokrasi saat ini yang sebab terkendala HAM, kemudian hukum pidana Islam justru diganti dan didominasi oleh bentuk hukuman kurungan.

Meskipun kepolisian telah membagi kasus pencurian menjadi tiga kategori yaitu pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan alias maling dan pencurian dengan kekerasan, tidak lantas mengubah bentuk pidana kurungannya. Lebih jauh, tidak ada jaminan untuk orang lain tidak berbuat hal serupa kendati juga telah mengetahui lamanya pidana kurungan yang diancamkan.

Hal ini dikarenakan penanganan tindak pidana ini lebih berkutat pada aspek kuratifnya saja. Itupun seringkali dimanfaatkan oleh narapidana tertentu dengan menyulap hotel prodeo menjadi tempat yang sangat nyaman ditempati. Alhasil, harapan terhukum untuk mendapatkan ketrampilan sebagai bekal keluar penjara atau paling tidak mendapatkan pembinaan akhlak sebagai bentuk rehabilitasi di dalam lapas, justru berpotensi besar menimbulkan masalah-masalah sosial yang baru. Sebab kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang cenderung over load dengan berbagai dampak buruk lainnya.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem pidana Islam. Suatu pengaturan yang fungsi utamanya menjaga harta benda hingga melindungi nyawa setiap warga negaranya. Disamping mendesak pemerintah menyediakan program pendidikan sekolah yang berasaskan aqidah Islam agar terbentuk karakter individu muslim yang bertaqwa, tahap penyelidikan berlanjut penyidikan terhadap faktor penyebab terjadinya pencurian pun akan dijadikan pertimbangan sangat khusus oleh penegak hukum untuk diambil langkah berikutnya.

Ambil misal, seseorang yang mencuri karena kelaparan maka tidak boleh serta merta pengadilan lantas memutuskan bersalah. Sedangkan pihak yang berkewajiban menjamin kebutuhan pangan atau penyedia sarana pendidikan akhlak dan pekerjaan layak, tidak tersentuh hukum sama sekali. Sebab dalam hal ini adalah kerabat mampu yang bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya. Jika tidak memiliki atau memang hidup sebatang kara, negara berkeharusan hadir sebagai pengganti peran keluarganya.

Artinya selain aktif sebagai pelaku ekonomi, negara juga senantiasa menyediakan konsep kemudahan berikut akomodasi yang dibutuhkan masyarakat agar bisa leluasa mendapatkan ilmu atau sekedar penguatan akhlak dan bebas berketerampilan untuk bekerja atau berniaga. Dengan begitu, kegiatan sosial ekonomi akan terdongkrak sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Lantas pada gilirannya tidak akan ada alasan untuk mencuri kecuali memang sebab penyakit mental yang sebenarnya bisa disembuhkan. Inilah salah satu bentuk penanganan total dari segi preventifnya yang tidak dimiliki sistem pidana lain.

Pun syarat pencurian yang membolehkan pelaksanaan had, sangat berlapis. Pertama, caranya yang dengan sembunyi-sembunyi. Baik tidak atau dengan sepengetahuan dan tanpa kerelaan pemiliknya. Kedua, harta yang diambil tidak termasuk haram atau syubhat. Kecuali empunya tergolong dzimmi. Ketiga, harta curian merupakan milik pribadi empunya. Dan keempat, harta yang dicuri harus sudah memenuhi ukuran/ nishab tertentu.

Khusus untuk ukuran/nishab terdapat perbedaan batasan minimal diantara para ulama'. Namun terlepas hal itu, sudah menjadi kewenangan sang penguasa (Khalifah) untuk mengambil salah satu ketentuan dari beberapa pendapat ulama' yang berbeda. Sebab salah satu tugas pokok dan fungsi penguasa dalam Islam ialah senantiasa meneguhkan keadilan dengan salah satunya menegakkan hudud di tengah masyarakat. Mengingat, perkara demikian terkait hubungan umum manusia bersama manusia yang lain. Lantas, jika aspek preventifnya telah optimal serta dampak ancaman had potong tangan menjadikan orang lain ngeri, maka seseorang akan berpikir seribu kali untuk melakukan pencurian. Demikianlah peran zawajir (pencegahan) bekerja.

Sedangkan sebagai jawabirnya, bila memang terjadi keputusan hukum dengan konsekuensi dipotongnya tangan terpidana, yang bersangkutan akan terbebas dari adzab akhirat. Sebagaimana hadits Nabi ﷺ, "Kalian berbai’at kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak membuat-buat dusta yang kalian ada-adakan sendiri dan tidak menolak melakukan perbuatan yang ma’ruf. Siapa saja menepatinya maka Allah akan menyediakan pahala; dan siapa saja yang melanggarnya kemudian dihukum di dunia maka hukuman itu akan menjadi penebus (siksa akhirat) baginya. Dan siapa saja yang melanggarnya kemudian Allah menutupinya (lolos dari hukuman dunia), maka urusan itu diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak maka Dia akan menyiksanya; dan jika Dia berkehendak maka akan memaafkannya.” (HR Bukhari dari ‘Ubadah bin Shamit). Wallahu a'lam.[]

Oleh: Zainul Krian

Posting Komentar

0 Komentar