Gurita Korupsi Mencengkeram Dana Bansos


Pandemi Covid-19 masih melanda. Ekonomi rakyat masih susah. Tidak sedikit buruh atau karyawan yang terkena PHK. Alhasil beban kehidupan rakyat pun bertambah berat. Ironisnya, alih-alih negara memberikan jaminan kehidupan bagi rakyat, korupsi dana bansos oleh Mensos menambah luka di dada.

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tengah menjadi sorotan. Juliari ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap dari pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) pandemi Covid-19 saat ini. KPK memaparkan total uang yang diduga diterima Juliari Batubara sebesar Rp 17 miliar. Uang tersebut diperoleh dari fee sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial yang berasal dari kesepakatan fee penunjukan rekanan pengadaan bansos. (detik.com, 6/12/2020).

Juliari Peter Batubara merupakan menteri keempat yang terjerat kasus korupsi di era kepemimpinannya Presiden Jokowi Widodo, setelah Imam Nahrawi eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Idrus Marham eks Menteri Sosial dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan . Penangkapan Edhy tak berselang lama dari kasus korupsi yang menjerat Juliari Peter Batubara.

Dugaan korupsi dana bansos Covid-19 Juliari pun terancam hukuman mati. Menolak lupa pernyataan Firli pada Juli 2020, ia pernah mengatakan tuntutan hukuman mati bagi koruptor anggaran penanganan pandemi Covid-19. Ia juga mengklaim telah mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi di masa bencana atau pandemi saat ini dapat diancam dengan hukuman mati. 

Kepada CNNIndonesia.com, tepatnya di Gedung Transmedia, Jakarta, 9/7/2020, Firli membeberkan bahwa apa yang ia katakan tidaklah main-main. Ia meminta jikalau ada yang tertangkap atas kasus korupsi, maka pelakunya diancam hukuman mati dan bahkan dieksekusi hukuman mati. Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi tersebut telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Noor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apakah hukuman mati dalam sistem Kapitalisme memberikan solusi? Melihat dari pengalaman di negara lain, menurut  peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch) Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa hukuman mati terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Menurutnya, negara yang telah menerapkan hukuman mati meraih skor rendah dalam indeks persepsi korupsinya. Contohnya China dan Iran, yang peringkatnya bahkan berada di bawah Indonesia. Opsi yang lebih baik yakni pidana penjara dan perampasan aset pelaku korupsi. Namun disayangkan dua jenis hukuman itu tidaklah diterapkan secara maksimal.  

Kasus korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat. Menjadi problem bagi pemerintah dalam memberantas para koruptor. Inilah gambaran para pejabat yang tidak memiliki kesadaran dalam beriman kepada Allah Swt. Sifat tamak dan kerakusan akan kekuasaan sudah melekat dan mendarah daging dalam dirinya. Di sisi lain, sistem aturan yang dipakai adalah aturan buatan manusia yang sudah pasti memiliki kecacatan dan kelemahan dalam penerapannya. Bukan memakai aturan yang sudah mutlak dari Allah Swt,.

Islam memiliki mekanisme yang solutif dalam upaya mencegah dan menindak pelaku korupsi. Mekanisme ini yaitu:

Pertama, sistem penggajian yang layak. Islam sangatlah menolak adanya perilaku eksploitatif terhadap para karyawan. Sebab, membayar upah karyawan tepat pada waktunya termasuk amanah yang harus sesegera mungkin ditunaikan. Besarnya upah pun harus disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk bisa hidup sejahtera karyawan. Seperti dalam hadis berikut:

"Bayarlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya, dan beri tahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan." (HR Baihaki).

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Suap dan hadiah yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti memiliki maksud tertentu, sebab buat apa memberikan sesuatu bila tidak ada maksud terselubung. Mereka adalah pelayan negara dimana sudah mendapatkan kesejahteraan dan jaminan. 

Dalam kisahnya Abdullah bin Rawahah yang tengah menjalankan tugas dari Nabi Muhammad Saw. untuk membagi dua hasil bumi Khaybar separuh diberikan kepada kaum muslimin dan sisanya diberikan kepada orang Yahudi. Kemudian datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separoh untuk orang Yahudi. Tetapi tawaran itu ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”.

Ketiga, hukuman setimpal. Hakikatnya, seorang akan takut jika menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya sendiri. Termasuk jika ditetapkan hukuman yang setimpal dan membuat jera bagi pelaku korupsi. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda, ”Perampas, koruptor (mukhtalis) dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan.” (HR Ahmad, Ashab as-Sunan dan Ibnu Hibban).

Hukuman koruptor dalam Islam dikenai dengan hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Demikianlah mekanisme Islam untuk menuntaskan kasus korupsi. Dengan adanya aturan Islam yang dipakai akan membuat seseorang patuh dan tunduk akan hukum Allah Swt,. Dan adanya sistem yang mendukung yaitu kembali ke naungan Daulah Islam secara menyeluruh. Sesungguhnya hanya sistem Islam yang dapat memberikan solusi tuntas dan terbaik yang layak dipakai ketika semua solusi pemberantasan korupsi dalam sistem demokrasi kapitalis sudah tidak mempan lagi. Wallahu'alam bi ash-shawab.[]

Oleh: Nisaa Qomariyah, S.Pd., Praktisi Pendidikan dan Muslimah Peduli Negeri

Posting Komentar

0 Komentar