Dua Satu Dua: Momentum Pengharapan bagi Umat



Apakah Anda masih ingat, Jum’at, 2 Desember 2016 atau lebih dikenal aksi 212? Ya, tentu saja, hari itu penting diingat sebagai momentum umat Islam dengan bergandengan tangan dalam menyampaikan kebenaran. Berkumpulnya umat Islam pada hari itu menandai satu dari rangkaian protes terhadap penghinaan ayat suci Al-Qur’an (Surah al-Maidah ayat 51) yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta saat itu.

Jutaan aksi massa berkumpul di seputar Bundaran Hotel Indonesia saat itu diawali dan dilanjutkan dengan rangkaian aksi lain sebelum dan sesudahnya. Aksi Damai 212 didahului oleh aksi sebelumnya pada 4 November 2016, dikenal dengan nama Aksi 411. Dalam Aksi 411, beberapa organisasi masyarakat Islam, menyatakan haramnya hukum memilih dan dipimpin oleh pemimpin yang kafir (non-Muslim).

Aksi ini merupakan reaksi awal terhadap kalimat penghinaan Surah al-Maidah ayat 51 yang dinyatakan oleh Ahok sebagai ayat untuk membohongi umat. Ahok yang notabene beragama Kristen dalam pidatonya pada 27 September 2016 di hadapan sejumlah masyarakat di Kepulauan Seribu, menyatakan pembelaan dan pembenaran terhadap status jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia menyatakan bahwa umat Islam jangan mau dibohongi oleh Surah al-Maidah ayat 51. Hal ini terkait larangan Allah SWT dalam surah tersebut untuk menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai bithanah (sahabat dekat ataupun pemimpin yang dipercaya).

Pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu tersebut seketika memicu serangkaian aksi protes selain Aksi 411. Aksi-aksi tersebut diawali pada 14 Oktober 2016 (Aksi 1410), lalu dilanjutkan aksi ke 3 yaitu Aksi 411. Setelah Aksi 212 yang besar-besaran (akbar), masih ada beberapa aksi menyusul, yaitu aksi pada 11 Februari 2017 (Aksi 112), aksi pada 21 Februari 2017 (Aksi 212 Jilid II), aksi pada 31 Maret 2017 (Aksi 313). Terakhir adalah aksi pada 5 Mei 2017 (Aksi 55), sebagai bentuk dukungan kepada lembaga pengadilan untuk memberikan vonis yang adil kepada Ahok.

Keseluruhan rangkaian aksi tersebut dilakukan oleh umat Islam dengan damai. Tidak terjadi kericuhan ataupun konflik yang berarti, walaupun terjadi kerumunan massa yang luar biasa banyak yang berdatangan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta masyarakat pulau Jawa hingga dari luar pulau Jawa.

Implikasi dari rangkaian aksi tersebut adalah dijeratnya Ahok dengan pasal 156a tentang penodaan agama dengan pasal 156 KUHP sebagai alternatif. Namun sayang, umat Islam harus mengelus dada karena dalam pengadilan tersebut jaksa menghilangkan pasal penodaan agama untuk Ahok. Ancaman hukuman 5 tahun penjara juga dihilangkan dan Ahok hanya dituntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Rangkaian aksi damai dan elegan yang telah dipertontonkan oleh umat Islam tersebut sesungguhnya menunjukan kesamaan sikap dan pendapat dalam menyampaikan ketidaksukaan terhadap tindak penistaan ayat suci Al-Qur’an. Aksi ini merupakan momentum spiritual yang meledak karena dipicu oleh rasa tidak rela terhadap tindak penistaan tersebut. Momentum spiritual ini jelas menunjukan kecintaan umat Islam terhadap Al-Qur’an sebagai pedoman dalam kehidupan.

Rangkaian aksi yang dilakukan oleh umat Islam ini juga sekaligus merupakan momentum politik, karena umat Islam mendesak agar pemerintah bersikap tegas pada siapapun yang melakukan penistaan terhadap Islam. Umat Islam juga menginginkan adanya kekuatan yang konkret untuk mencegah terjadinya penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Dan kekuatan itu hanya ada di tangan institusi negara.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan, suatu hari Abu Dzar berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (menjadi seorang pemimpin)? Lalu, Rasul memukulkan tangannya ke bahuku dan bersabda, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini (kepemimpinan) adalah amanah, ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya)” (Hadits Riwayat Muslim). 

Dari pemahaman hadits di atas jelas bahwa kepemimpinan itu harus digenggam dengan penuh tanggung jawab dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Kepemimpinan juga merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah kelak. Karena itu, seorang pemimpin harus kuat dalam komitmennya menegakkan kebenaran dan bertanggung jawab dalam mengurus rakyatnya. 

Ini bukan perkara remeh, karena jika ada satu orang saja terzalimi dari rakyatnya, maka seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkannya di Hari Penghisaban kelak. Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga.” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Terkait kepemimpinan menurut Islam, yang terpenting dari pemilihan pemimpin seperti yang sudah dilakukan pada pemilihan presiden di 2019 lalu dan ajang pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 yang akan datang, adalah tanggung jawab para pemimpin yang terpilih. Presiden ataupun kepala daerah harus sadar akan komitmen dan tanggung jawab dari kepemimpinan yang Allah amanahkan kepadanya.

Amanah kepemimpinan sesungguhnya bukan untuk berbangga diri karena terpilih. Kepemimpinan juga bukan merupakan sarana untuk memperkaya diri. Kepemimpinan harus dilandasi oleh semangat mengurus rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Dan sebaik-baiknya kepemimpinan adalah jika dan hanya jika sesuai dengan peraturan dari Allah SWT, Sang Pembuat Aturan yang terbaik.

Di sinilah letak kewajiban pemimpin untuk memperhatikan kondisi dan apa yang diperlukan oleh rakyatnya. Jangan sampai terjadi keadaan rakyat menderita, sementara pemimpinnya tidak peduli, bahkan menari di atas penderitaan rakyatnya. Atau rakyat kelaparan, sementara para pejabat negara berfoya-foya dengan uang hasil suap dan korupsi, seperti yang dilakukan oleh Menteri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo dan kroni-kroninya baru-baru ini.

Melalui momentum Aksi 212, kesamaan pendapat dan sikap umat Islam sesungguhnya sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai upaya pendiskreditan terhadap Islam dan ideologinya. Anehnya, pelaku pendiskreditan terhadap Islam dan ideologinya justru banyak dilakukan oleh para pejabat pemerintahan di negeri ini. 

Kesamaan pendapat dan sikap ini penting untuk terus dipupuk dan diarahkan mengikuti alur yang benar sesuai tuntunan dalam Islam. Kesamaan pendapat dan sikap umat Islam ini juga merupakan upaya yang komprehensif untuk menangkal perpecahan di kalangan kelompok-kelompok Islam dan konflik dengan kelompok non-Muslim. Dan ini tentu merupakan salah satu tugas pemimpin negara dalam mengurus segala problematika yang terjadi dalam negara, bukan malah menjadi pelaku pemecah belah rakyatnya.

Jadi 212 merupakan momentum persatuan umat dalam menangkal kezaliman, siapapun pelakunya. 212 juga merupakan momentum pengharapan bagi umat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. []

Oleh: Dewi Purnasari, Aktivis Dakwah di Kota Depok

Posting Komentar

0 Komentar