Disintegrasi dan Separatisme, Buah dari Demokrasi


Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaan mereka tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020. Usai deklarasi ini, Papua Barat menyatakan merdeka dari Indonesia. Pernyataan sepihak ini dibuat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Mereka kemudian mengangkat Benny Wenda menjadi Presiden sementara Republik West Papua. Benny Wenda ini merupakan tokoh gerakan kemerdekaan Papua. (jabar.suara.com, 2/12/20)

Keinginan Papua Barat untuk melepaskan diri dari Indonesia terus bergejolak sejak tahun 1961, hingga pada tahun 1965 terbentuklah organisasi yang mencoba untuk memisahkan diri dari Indonesia atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), kemudian disusul gerakan-gerakan separatisme lainnya seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dll.

Rumitnya konflik di Papua memang sangat rawan terjadinya disintegrasi dan memunculkan gerakan separatisme. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui penelitiannya mengidentifikasi bahwa akar permasalahan di Papua disebabkan oleh empat faktor yaitu: pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Kedua, kekerasan dan pelanggaran HAM yang menyisakan ketidakadilan terhadap bangsa Papua. Ketiga, diskriminasi dan marjinalisasi orang Papua di tanah sendiri. Keempat, kegagalan pembangunan dimana proses pembangunan yang fokus pada infrastruktur, bukan kesejahteraan penduduk asli Papua.

Selain karena empat faktor tersebut, merebaknya gerakan separatisme dan ancaman disintegrasi –termasuk di Papua– memang menjadi produk dari liberalisasi politik dan tuntutan demokratisasi secara global. 

Anthony Giddens dalam Runaway World (1999) mengatakan globalisasi menjadi alasan bagi kebangkitan kembali identitas budaya lokal di berbagai belahan dunia. Nasionalisme lokal merebak sebagai respons terhadap kecenderungan globalisasi, seiring melemahnya negara-negara lama. Hal senada juga diungkapkan oleh John Naisbitt dalam bukunya yang monumenal Global Paradox (1994), mengatakan bahwa suatu saat akan terjadi penyebaran demokrasi global. Berkembangnya demokrasi justru membentuk sejarah baru yaitu terpecah-pecahnya negara-bangsa menjadi unit-unit kecil. (surabaya.tribunnews.com, 24/3/10)

Jadi bisa dikatakan bahwa gaungan "Papua Merdeka" bukan sekadar tuntutan dan ambisi politik dari gerakan separatisme karena kekecewaannya terhadap pemerintah pusat yang tidak adil, tetapi memang sudah menjadi konsekuensi dari demokrasi liberal yang menjadikan disintegrasi sebagai solusi dalam mengatasi ketidakadilan. Di Indonesia sendiri juga terwarnai sejarah pahit terhadap ancaman integrasi di beberapa daerah seperti Timor Timur dengan Fretilin hingga berhasil memisahkan diri dari Indonesia, Aceh dengan GAM, dan Maluku dengan RMS.

Kebijakan pusat berupa otonomi khusus atau otonomi daerah juga bukan solusi yang tepat. Sebab otonomi dalam demokrasi akan semakin memunculkan benih separatisme dan membuka peluang disintegrasi atas nama hak liberalisasi politik. Di Papua sendiri otonomi khusus dari pusat juga tidak menyurutkan gerakan separatisme untuk terus berjuang mendapatkan kemerdekaan.

Upaya disintegrasi juga terus dilakukan oleh kaum kafir penjajah untuk menghancurkan kesatuan suatu negara, terlebih persatuan ummat yang menjadi ancaman bagi mereka. Kaum kafir penjajah akan menanamkan pemahaman baru –seperti nasionalisme, patriotisme, kesukuan, dan kedaerahan– terhadap nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat –sebelum disintegrasi terjadi– sebagai upaya brain washing (cuci otak). Upaya ini terus digencarkan oleh kaum kafir penjajah sejak meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah (1924) hingga memperkecil negara-negara Muslim –terutama negara dengan mayoritas muslim terbesar seperti Indonesia, salah satu buktinya adalah lepasnya Timor Timur– agar semakin memperlemah Islam dan melanggengkan kedzaliman. Maka sangat jelas bahwa disintegrasi menjadi salah satu cara kaum kafir penjajah untuk menguasai umat Islam.

Hal ini sangat berbeda dengan Islam yang menjaga persatuan dan kesatuan negara. Perbedaan fisik, suku, ras, bahasa, budaya, bahkan kepercayaan bukan alasan untuk melakukan pemisahan dari Daulah Islam. Seluruh masyarakat daulah diberikan haknya secara sama –baik umat Islam maupun kafir dzimni– hingga mereka dapat merasakan kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan, dan keamanan tanpa ada diskriminasi.

Buktinya Khilafah mampu mengomandoi dan menyatukan ribuan suku dan kabilah hidup damai, rukun, dan memiliki toleransi yang sangat tinggi selama ±14 abad dengan wilayah hampir 2/3 dunia di 3 benua. Bahkan bangsa-bangsa non-muslim berbondong-bondong menyatakan diri menjadi bagian dari Khilafah dengan sukarela tanpa paksaan atau mereka dibebaskan dari kelaliman pengusa sebelumnya dengan jihad. Pengakuan ini juga datang dari salah satu penulis barat, Will Durant yang menyatakan bahwa:

“Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” (Will Durant – The Story of Civilization).

“Agama Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam pun telah memiliki cita-cita mereka, menguasai akhlaknya, membentuk kehidupannya, dan membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka, yang meringankan urusan kehidupan maupun kesusahan mereka. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka, sehingga jumlah orang yang memeluknya dan berpegang teguh padanya pada saat ini [1926] sekitar 350 juta jiwa. Agama Islam telah menyatukan mereka dan melunakkan hatinya walaupun ada perbedaan pendapat maupun latar belakang politik di antara mereka.” (Will Durant – The Story of Civilization).

Semestinya masyarakat Indonesia –termasuk di Papua– menyadari bahwa keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keamanan yang tidak diperoleh hari ini adalah akibat dari diterapkannya sistem kehidupan dan kepemimpinan kapitalisme sekuler-demokrasi neoliberalisme, serta jauhnya dari aturan-aturan yang datang dari Allah sebagai penguasa alam semesta (aturan Islam) yang sudah terbukti mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan bahkan menjadi negara yang kuat dan berdaulat.

Hanya Islam dalam sistem Khilafah yang mampu mengatasi disintegrasi dan gerakan separatisme –termasuk di Papua– serta terpeliharanya negara, yakni dengan adanya larangan untuk melakukan makar (bughat) dan memisahkan diri dari kekhilafahan. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Barangsiapa melepas tangannya (baiatnya) dalam mentaati pemimpin, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan tanpa memiliki hujjah, dan barangsiapa meninggal dalam keadaan tiada baiat di pundaknya maka matinya seperti mati jahiliyah.” (HR. Muslim)

Khalifah juga akan memberikan sanksi yang tegas kepada orang/kelompok yang melakukan bughat atau pemberontakan yang puncaknya akan diperangi, sebagaimana firman Allah:

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat: 9). Wallahu a'lam bishawab.[]

Oleh: Wahidah Nur Hasanah

Posting Komentar

0 Komentar