Dinasti Politik Tumbuh Subur di Alam Demokrasi

Pilkada 2020 sangat menyedot perhatian masyarakat. Pasalnya pesta demokrasi ini tetap diselenggarakan di tengah pandemi yang meroket jumlah terinfeksinya. Seakan sesuatu yang urgen dan mustahil ditunda. Masyarakat menduga ada kepentingan yang dipaksakan dari pilkada serentak ini yaitu ambisi dinasti politik. Hasrat penguasa untuk meregenerasi kekuasaan kepada keluarga dan kerabat demi melanggengkan kepentingannya. Demokrasi kini tak lagi bisa menutupi wajah aslinya. Dinasti politik menjadi karakter demokrasi.  

Seperti dilansir dari liputan6.com (18/12), kepopuleran sang biduan Iyeth Bustami alias Sri Barat ternyata tidak mampu mendongkrak suara. Iyeth yang berpasangan dengan Kaderismanto hanya mampu mendulang 50.570 suara (18%) di Pilkada Kabupaten Bengkalis. Beda halnya dengan Kasmarni, istri dari Amril Mukminin Bupati Bengkalis non-aktif yang tersandung kasus suap proyek jalan di daerah itu, mampu meraih 91.291 suara (33%).

Diberitakan jubi.co.id (22/12), sejumlah calon keluarga pejabat yang maju dalam pilkada 2020 unggul sementara. Mereka adalah istri, anak, menantu, keponakan atau kerabat dekat dari kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat. Bahkan keluarga presiden dan para menteri kabinet Indonesia Maju pun tak mau ketinggalan. 

Bahaya Dinasti Politik

Dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. (wikipedia.com) 

Dinasti politik tumbuh subur dalam alam demokrasi. Terbukti sejak demokrasi itu ada di negeri ini, dinasti politik setia membuntuti. Setidaknya ada tiga hal sebab suburnya dinasti politik:

Pertama, tidak adanya regulasi yang melarang praktik dinasti politik. Dahulu memang sempat bergulir UU Nomor 1 tahun 2015 pasal 7 poin (q) tentang Pilkada yang mengatur larangan dinasti politik. Tapi sayang di tahun yang sama MK membatalkan pasal itu melalui putusan Nomor 34/PUU-XIII/2015. Karena dinilai melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih. 

Kedua, lemahnya regenerasi dan pembinaan partai politik. Sehingga brand keluarga lebih menjual dibanding partai. Partai melalaikan tugasnya untuk mengedukasi rakyat agar melek politik. Partai bergerak hanya menjelang pemilu demi mendulang suara, setelahnya tak terlihat sepak terjangnya. 

Ketiga, masyarakat terlanjur terbiasa dengan praktik dinasti politik. Tidak adanya upaya pencerdasan pada masyarakat terkait politik oleh negara juga partai, membuat rakyat  bersikap pragmatis. Mereka tidak peduli dengan banyaknya istilah dalam perpolitikan, yang penting perut kenyang itu sudah cukup. Namun faktanya rakyat kenyang oleh bualan dan janji-janji manis belaka.

Dinasti politik secara alami akan melahirkan bahaya politik yaitu sikap otoritarianisme atau sikap otoriter dalam pemerintahan. Memaksakan prosedur pergantian rezim tapi dalam trah keluarga yang sama. Rakyat tak berdaya. Orang diluar keluarga, meski berkompeten dan amanah tidak akan bisa menembus bursa penguasa. Kadang tindak represif tak segan digunakan bila diperlukan.

Bahaya lainnya adalah korupsi. Ini sebenarnya konsekuensi logis dari ambisi dinasti politik. Untuk memuluskan cengkeraman dinasti politik ini setidaknya diperlukan 3 hal yaitu money politik, kapitalisme media dan budaya patronase. Butuh dana besar untuk membiayai hal tersebut. Untuk memenuhinya maka korupsi menjadi jurus jitu. Mereka mengekstraksi sumber-sumber keuangan daerah demi membiayai biaya politik yang mahal, mengembangkan bisnis keluarga dan meraup untung sebesar-besarnya.

Demokrasi Menyuburkan Dinasti Politik

Dimana ada demokrasi disitu ada dinasti politik. Sepertinya bukan slogan semata. Karena hal ini vulgar dipertontonkan di hadapan masyarakat saat ini. Konsep politik yang keliru menghasilkan kerancuan pada tataran praktis. Akar masalah dari dinasti politik ini terletak pada kapasitas sistem politik dan pemerintahan demokrasi dalam menghadapi tantangan zaman.

Demokrasi sangat menghindari sentralisasi (pemusatan) dalam aspek apapun. Dalam hal kekuasaan dikenal istilah Trias Politika yaitu pembagian kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dinasti politik massif bermain dalam pertarungan kursi eksekutif dan legislatif.

Tak cukup itu, distribusi kewenangan politik dan administrasi pun turut dibagi-bagi menjadi pusat dan daerah. Lebih dikenal dengan istilah desentralisasi atau otonomi daerah. Berdasarkan UU No.2 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami revisi beberapa kali hingga UU No. 12 tahun 2008 yang berlaku sampai saat ini.

Apa hasilnya dari berbagai revisi itu? Kekuasaan politik tetap ada digenggaman elite politik tertentu, bahkan menjadi legal konstitusional. Dinasti politik menjadi absah dilakukan karena dilindungi hak konstitusional warga negara.

Demokrasi secara legal mendukung praktik dinasti politik. Bagai dua sisi mata uang yang tak akan  terpisahkan. Menghentikan dinasti politik berarti harus mengenyahkan demokrasi.

Khilafah Menghempaskan Dinasti Politik

Sistem Islam memiliki aturan yang khas dan unik dalam pemerintahan, dikenal dengan sistem Khilafah. Islam menempatkan kedaulatan di tangan syara (Allah) dan kekuasaan di tangan umat.

Kedaulatan di tangan syara berarti aturan Allah di atas segalanya. Aturan yang diterapkan haruslah aturan buatan Ilahi bukan karangan manusia. Sedangkan kekuasaan ditangan umat, berarti umat bebas memilih pemimpin yang disukai asal terpenuhi berbagai kriterianya.

Islam menghendaki umat Islam memiliki satu pemimpin, yaitu kepala negara (Khalifah). Memenuhi 7 kriteria yaitu: muslim, laki-laki, baligh, berakal, merdeka, adil dan mempunyai kapabilitas (kafa'ah). Kriteria ini berlaku bagi semua penguasa, termasuk kepala daerah.

Umat memilih Khalifah yang diinginkan dan mengangkatnya dengan baiat oleh umat. Setelah sah, Khalifah memilih dan mengangkat para penguasa lain di bawahnya, termasuk kepala daerah.

Oleh karena itu, Islam tidak menerima sistem pewarisan (putra mahkota) ataupun dinasti politik. Semua itu terhempas dalam sistem Khilafah. Secara umum Khilafah menganut sistem sentralisasi, terkecuali urusan administrasi.

Kepala daerah yang telah dipilih dan diangkat Khalifah hanya diberi wewenang pemerintahan di wilayahnya saja. Tidak ada wewenang mereka dalam hal keuangan, peradilan dan pasukan.

Kepala negara terlarang melakukan hubungan kerjasama dan menerima suntikan dana dari negara lain (asing). Juga tidak diberi ruang untuk mengumpulkan dan mengembangkan harta dari ekstraksi keuangan daerah. Karena urusan keuangan terpusat menjadi wewenang Khalifah.

Jikapun pernah terjadi penyimpangan pada masa kekhalifahan tertentu, itu realitas penerapan politik yang mesti dikoreksi. Standarnya tetap harus dikembalikan kepada dalil-dalil syara.

Demikianlah cara Khilafah menghempaskan dinasti politik. Berbeda dengan demokrasi yang jelas melegalkannya. Sudah saatnya umat mencampakkan demokrasi dan menjadikan Islam sebagai solusi. Sistem Khilafah yang mengakomodir aturan Islam tentu lebih layak mendapat panggung kekuasaan di dunia ini, khususnya negeri ini. Wallahu 'alam.[]

Oleh: Nurjamilah, S.Pd.I

Posting Komentar

0 Komentar