Dinasti Politik Pilkada 2020: Inikah Wajah Baru Oligark dalam Demokrasi Nepotis?



Bak cendawan di musim hujan, dinasti politik tumbuh subur. Mudah dijumpai di semua partai politik, di semua tingkatan pemerintahan dan berbagai daerah di Indonesia. Pilkada serentak tahun 2020 kian menunjukkan penguatan dinasti politik. 

Riset yang dilakukan Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Northwestern, Amerika Serikat, Yoes C. Kenawas menyatakan, fenomena dinasti politik meningkat tajam di Pilkada 2020 dibanding 2015. Pada 2015 hanya ada 52 peserta Pilkada yang memiliki kekerabatan dengan pejabat. Sedangkan pada Pilkada 2020, ada 158 calon yang memiliki hubungan dengan elite politik. Terjadi peningkatan sangat drastis yaitu 300 persen atau tiga kali lipat penambahannya. Menurutnya, dari 158 calon yang ikut Pilkada sebanyak 67 di antaranya berpotensi menang (jubi.co.id, 17/12/2020).

Pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai ketiadaan aturan yang melarangnya bukan berarti praktik dinasti politik benar. Pencalonan kandidat yang terafiliasi dengan pejabat dan mantan pejabat seperti Gibran dan Bobby, telah menabrak etika. Pasalnya, mereka terkesan karbitan atau dipaksakan. Dipaksakan jadi mumpung ayahnya menjabat.

Adapun peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai, dinasti politik bisa mengarah kepada oligarki, korupsi dan rusaknya demokrasi. Menurutnya, jika kerabat pejabat atau mantan pejabat ingin mencalonkan diri di Pemilu setidaknya berjeda satu periode masa jabatan dari pendahulunya. 

Pandangan Egi tersebut selaras dengan Michels, seorang pemikir terkemuka dalam bukunya, The Iron Law of Oligarchy. Ia berpendapat, saat seseorang berkuasa akan cenderung membentuk kubu, termasuk bila itu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sementara, oligarki dekat dengan korupsi (katadata.co.id, 12/12/2020). 

Ya, beberapa pakar dan pemerhati politik telah mengkhawatirkan keberadaan dinasti politik. Dinasti politik, oligarki, korupsi dan demokrasi yang tergerogoti, menjadi wajah buram politik di negeri ini. Wajah baru oligark dalam demokrasi nepotis. 


Dinasti Politik, Keniscayaan dalam Demokrasi

Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (mkri.id, 10/7/2015), politik dinasti atau dinasti politik dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga.

Di Indonesia, tak ada pelarangan membangun dinasti politik. Bahkan MK membatalkan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015 huruf r mengenai larangan calon kepala daerah yang masih memiliki hubungan keluarga dengan petahana. Menurut MK, pasal tersebut merupakan aturan diskriminatif karena membatasi hak berpolitik bagi orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana.

Menurut Dosen Ilmu Politik Fisipol UGM Ari Dwipayana, tren politik kekerabatan (dinasti politik) itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit sistem dalam menimbang prestasi.

Disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Jika dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Misalnya anak atau keluarga para elit masuk institusi yang disiapkan seperti partai politik.

Di negeri ini, dinasti politik berjamuran di DPR. Formappi menyebutkan, DPR periode 2019-2024 berisi setidaknya 48 anggota legislatif dengan hubungan kekerabatan tertentu pada level elite politik di tingkatan teratas. Di tingkat daerah, LIPI mencatat beberapa dinasti misalnya Dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, Dinasti Narang di Kalimantan Tengah, Dinasti Sjahroeddin di Lampung, hingga Dinasti Fuad di Bangkalan (Madura). 

Dinasti politik daerah yang terkenal adalah Dinasti Chasan Sochib (Kelompok Rau) di Banten. Dalam satu periode sama, hampir seluruh anggota keluarga memegang jabatan penting. Ratu Atut Chosiyah sang anak sebagai Gubernur Banten dua periode, Ratu Tatu Chasanah (anak) sebagai Wakil Bupati Serang periode 2010-2015 dan Bupati Serang periode 2016-2020, Airin Rahmy Diany (menantu) sebagai Walikota Tangerang Selatan selama dua periode 2011-2020, hingga anak dan menantu yang menduduki berbagai posisi lainnya.

Munculnya nama Gibran dan Bobby pada Pilkada 2020 pun dimaknai publik membawa isyarat sama bahwa Presiden sedang mencoba membangun dinasti Joko Widodo di politik nasional dan daerah. Menurut Yoes C. Kenawas, ada empat penyebab dinasti politik tumbuh subur: 

Pertama, Pemilu di Indonesia memberikan ruang bagi kerabat elit politik untuk ikut dalam kompetisi elektoral.

Tidak ada aturan yang bisa melarang keluarga para politikus dan pejabat publik menggunakan hak konstitusionalnya berpartisipasi dalam pemilihan legislatif, presiden dan kepala daerah. 

Desain Pemilu yang menitikberatkan pada figur individu politikus turut berkontribusi pada berkembangnya dinasti politik. Mereka yang berasal dari dinasti politik menikmati keuntungan seperti warisan jaringan politik dan akses sokongan finansial yang tidak dinikmati oleh politikus dari luar dinasti politik.

Kedua, lemahnya institusionalisasi partai politik. 

Seolah telah menjadi konvensi, kepala daerah biasanya merangkap sebagai petinggi partai. Mereka bebas menunjuk kerabatnya menduduki jabatan strategis di tubuh partai dan mencalonkan anggota keluarganya dalam berbagai ajang kompetisi elektoral. 

Hal ini diperparah adanya simbiosis mutualisme antara kepentingan dinasti politik dan partai politik. Dinasti politik memerlukan rekomendasi partai untuk berkompetisi. Partai membutuhkannya untuk mendulang suara pada saat pemilihan dan untuk membiayai kegiatan operasional partai.

Ketiga, kecenderungan petahana menyalahgunakan kekuasaannya guna memenangkan keluarga mereka dalam pemilihan. 

Mobilisasi aparatur sipil negara dan penyelewengan anggaran belanja daerah adalah dua modus operandi yang jamak ditemui dalam beberapa Pilkada yang diikuti anggota dinasti keluarga. 

Keempat, adanya segmen pemilih yang tidak menganggap hadirnya dinasti politik sebagai masalah. 

Mereka berpendapat bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam kompetisi elektoral. Sebagian lain memang ‘dipelihara’ kesetiaannya oleh jaringan dinasti politik melalui berbagai program yang dirancang khusus untuk para loyalis.
 
Namun jika ditelisik, dinasti politik merupakan konsekuensi logis penerapan demokrasi. Berkredo Vox Populi Vox Dei (suara rakyat suara Tuhan), demokrasi “menghargai” suara mayoritas rakyat. Dalam praktik Pemilu maupun Pilkada, pemimpin yang dipilih oleh suara terbanyak maka ia akan menjadi pemenang. 

Demi meraih suara terbanyak inilah, berbagai upaya dilakukan. Baik dengan menonjolkan ketenaran ala selebritis, mengeluarkan dana besar untuk iklan diri hingga serangan fajar, maupun mengandalkan efek jabatan yang tengah diemban kerabatnya. Peraihan suara pun lazim diwarnai praktik menghalakan segala cara ala Machiavelli. Berbagai kecurangan biasa dipertontonkan.

Sebagaimana penilaian Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin, bahwa pencalonan keluarga presiden di Pilkada berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab presiden memiliki semua sumber daya untuk bisa memenangkannya mulai dari kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum, finansial dan lain-lain. 

Dalam demokrasi, tujuan politik adalah untuk meraih kekuasaan. Bahkan kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri. Saat seseorang telah mencapai tahta kuasa, ia tak hanya mengamalkan prinsip ‘jika sudah duduk lupa berdiri,’ tetapi ia berupaya memperluas kekuasaan dengan menempatkan kerabatnya pada posisi jabatan strategis. 

Tak salah jika berbagai kalangan menyebut fenomena ini sebagai aji mumpung. Mumpung berkuasa, mumpung memiliki segenap kekuatan untuk membuat gurita kekuasaan, mengapa tidak? Tak masalah saat sosok yang dihadirkan adalah karbitan. Meski minim pengalaman dan tak memiliki kompetensi, yang penting adalah kerabat sendiri sehingga mudah dikendali demi kepentingannya atau pihak di belakangnya. 

Maka membangun dinasti politik dalam alam demokrasi adalah keniscayaan. Bukan sebuah anomali. 
Justru demokrasi sendiri yang memberi ruang praktik dinasti politik. Secara teori, demokrasi akan tegak dengan pilar kebebasan. Dalam praktiknya, ia berkelindan dengan liberalisme dan kapitalisme. 

Prinsip ini mengandalkan kebebasan tanpa batas dan mendasarkan segala sesuatu pada keuntungan material semata. Jadilah demokrasi mengantar pada pragmatisme politik. Yang utama dari politik adalah kekuasaan, kemenangan dan kekuatan. Dan ketiganya akan mudah diraih dengan model dinasti politik.


Potret Buram Dinasti Politik: dari Oligarki hingga Korupsi

Bagi politikus, membentuk sebuah dinasti politik adalah pilihan rasional. Umumnya, politikus memang ingin mempertahankan kursi kekuasaan mereka selama mungkin. Saat hasrat tersebut terbentur aturan pembatasan masa jabatan, memperpanjang umur kekuasaan melalui kerabat adalah cara yang paling masuk akal. 

Sejumlah politikus memanfaatkan situasi tersebut untuk memperluas kekuasaannya dengan “naik kelas” ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Atau “pindah kamar” dengan menguasai lembaga legislatif jika sebelumnya menguasai eksekutif. Makin panjang umur dan jangkauan kekuasaan dinasti politik, makin lama keluarga tersebut menikmati berbagai keuntungan yang menyertai jabatan, baik keuntungan legal maupun ilegal.

Namun dinasti politik tidak melulu dilihat sebagai strategi ekspansif. Ada kalanya membentuk dinasti politik justru merupakan cara bertahan. Berkuasanya trah Soekarno di PDIP, trah Yudhoyono di Partai Demokrat, ataupun trah Djojohadikusumo di Partai Gerindra bisa dilihat sebagai strategi mempertahankan keutuhan partai dan daya tarik elektoral di tengah rendahnya loyalitas anggota partai politik dan pemilih.

Adapun keikutsertaan Gibran dan Bobby dalam Pilkada 2020 juga bisa dimaknai sebagai sebuah strategi bertahan Presiden Jokowi untuk tetap relevan dalam kancah politik pasca 2024. Jokowi bukanlah Megawati, SBY, atau Prabowo Subianto yang datang dari keluarga elit dan menguasai struktur partai yang didirikan. 

Jokowi hanyalah “petugas partai” dari keluarga sederhana dan tidak cukup punya modal finansial mendirikan partai sendiri. Tanpa penerus, sulit membayangkan seorang Jokowi bisa tetap relevan dalam panggung politik Indonesia. 

Namun, apapun strategi yang dilakukan dalam membangun dinasti politik, tetap berpotensi melahirkan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut antara lain:

Pertama, menjadikan partai sekadar sebagai mesin politik. 

Hal ini akan menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, atau dinasti politik yang tidak melalui proses kaderisasi.

Kedua, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas.
 
Padahal calon lain bisa jadi lebih kompeten dan berintegritas lebih sehingga Pilkada menjadi tidak obtektif karena tidak berdasarkan kemampuan dan keahlian yang sebenarnya. 

Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga berpotensi terjadinya negosiasi dan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Ketiga, hanya melanggengkan kekuasaan segelintir orang (kaum oligark) dan kebijakan berpihak pada kelompoknya.

Studi yang dilakukan Setyaningrum dan Saragih (2019) menemukan bahwa kehadiran dinasti politik berefek negatif pada kinerja pemerintah daerah. Mereka cenderung menghasilkan kebijakan yang hanya ditujukan bagi sebagian kecil pemilih loyal mereka. Akhirnya banyak yang lupa memperjuangkan kepentingan rakyat.

Keempat, rawan korupsi. 

Dinasti politik membuka celah melakukan korupsi. Faktanya, pengadaan dan pembahasan anggaran mendominasi sektor yang paling banyak dikorupsi kepala daerah sepanjang 2016. Sementara enam dari sebelas kepala daerah pelaku korupsi diketahui berkaitan dengan dinasti politik di daerahnya. Fenomena ini mengonfirmasi dinasti politik turut melanggengkan korupsi. 

Demikianlah, meski tak melanggar undang-undang namun dinasti politik menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibutuhkan solusi mendasar untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya fenomena ini.


Strategi Islam Mewujudkan Kekuasaan Tanpa Nepotisme

Pragmatisme politik adalah aspek yang sangat menonjol dalam praktik demokrasi. Sungguh berbeda dengan penerapan politik Islam. Dalam pandangan Islam, politik merupakan aktivitas mengatur urusan rakyat berlandaskan syariah Islam. Jadi tujuan berpolitik bukanlah kekuasaan. Kekuasaan hanyalah sarana agar hukum Allah Swt bisa diterapkan.

Begitu pula saat seseorang diangkat menjadi pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam. Ia mesti memiliki visi melayani, karena posisi pemimpin adalah khodimatul ummat (pelayan umat). Yaitu berupaya mengatur urusan dan memenuhi kebutuhan (pokok) rakyat, serta menghilangkan perselisihan di antara mereka. 

Jabatan kepemimpinan bukanlah hal yang sangat didamba sebagaimana kehendak manusia masa kini yang rela menempuh cara apa saja demi meraihnya. Kepemimpinan adalah amanah, bahkan musibah. Tak heran ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah pada masa Bani Umayyah, beliau menangis terisak-isak sambil mengucapkan innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun. 

Pemimpin Islam menyadari betul bahwa jabatan kekuasaan adalah amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan.Tak hanya di hadapan rakyat, tapi juga kelak dihisab di hadapan Sang Maha Penguasa Jagat Raya. Inilah pengendali utama yang membuatnya berhati-hati agar jalannya proses politik senantiasa berada di jalur ilahi. 

Pemimpin dalam sistem Islam diangkat bukan karena aji mumpung. Pun bukan berdasarkan nepotisme, jalur keturunan dan kekerabatan. Pemimpin diangkat berdasarkan syarat in’iqad (sah/wajib): muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. 

Kemampuan ini merupakan keharusan. Karena jika ia lemah, tentu tak sanggup menjalankan urusan rakyat berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Mahkamah madzalim berwenang untuk menetapkan jenis-jenis kelemahan yang tidak boleh ada pada diri pemimpin, sehingga ia dinilai sebagai orang yang mampu dan berkemampuan. 

Demikian pula, seorang pemimpin hendaknya merdeka yaitu terlepas dari pengaruh dan dikte orang atau bangsa lain. Bagaimana ia mampu mengatur urusan rakyat yang berpihak pada hajat mereka jika ia disetir dan dikendalikan oleh pihak lain? Apalagi jika pengendalinya justru dalam posisi memusuhi umat dan syariah Islam.

Pengangkatan pemimpin dalam Islam juga tidak bertele-tele, dengan prinsip birokrasi sederhana dan berbiaya minimal. Jika ia berposisi sebagai calon khalifah, maka mutlak baginya untuk memperoleh ba’iat sebagai tanda ketaatan rakyat terlebih dahulu. Jika dalam posisi pemimpin (kepala) daerah, maka khalifah berwenang untuk mengangkatnya.   

Sebagai kepala negara, Rasul Saw telah mencontohkan pengangkatan pemimpin daerah. Hal yang sama dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dan telah menjadi ijma’ Sahabat. Berdasarkan dua dalil ini, wali (gubernur) dan ‘amil (setingkat bupati/walikota) ditunjuk dan diangkat oleh kepala negara (khalifah). Jadi, kepala daerah tidak dipilih baik langsung oleh rakyat atau oleh wakil mereka.

Perlu diingat, hal mendasar dari kepemimpinan daerah bukan apakah pemimpin daerah itu dipilih rakyat atau tidak. Yang mendasar adalah pengaturan dan pemeliharaan berbagai urusan, kepentingan dan kemaslahatan rakyat benar-benar terwujud. 

Sebagaimana kepala daerah diangkat oleh kepala negara, maka pemberhentian mereka juga dilakukan oleh kepala negara. Para wali dan ‘amil bisa diberhentikan baik karena ada sebab pelanggaran, penyimpangan, kezaliman, ketidakmampuan atau karena faktor lainnya. Bisa juga mereka diberhentikan tanpa sebab dan kesalahan tertentu. Rasul saw. pernah memberhentikan Muadz bin Jabal dari jabatan wali Yaman tanpa sebab. Khalifah Umar ra. juga pernah memberhentikan Ziyad bin Abi Sufyan tanpa sebab tertentu.

Dengan itu masyarakat dan pejabat akan paham bahwa jabatan kepala daerah adalah jabatan biasa dan pemangku jabatan bisa diberhentikan kapan saja. Sehingga jabatan kepala daerah tidak akan diagungkan dan orang pun tidak akan berlomba-lomba mengejar jabatan tersebut bahkan dengan menghalalkan secala cara.

Jadi, dinasti politik tidak diakui dalam sistem pemerintahan Islam. Kekuasaan dihadirkan pada pundak seseorang bukan karena keturunan (kerabat) tapi karena orang tersebut berkemampuan. Di samping syarat-syarat wajib lainnya.  

Dari uraian di atas, mana sistem pemerintahan dan karakter peminpin yang layak mengatur urusan umat dengan baik? Tentu sistem dan pemimpin Islam yang mendasarkan aktivitas politik bersumber pada ajaran Allah Swt dan Rasul-Nya.[]



Oleh: Puspita Satyawati
Analis Politik, Media, dan Dosen Online UNIOL 4.0 Diponorogo

Posting Komentar

0 Komentar