Dilema Daring dan Luring Sama-sama Berisiko!


Kabar terbaru datang dari sektor pendidikan. Melalui Surat Keputusan Bersama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (SKB 4 Menteri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021.

Dalam surat itu, tertuang bahwa sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dapat melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara luring atau tatap muka. Hal ini diperkirakan akan dimulai pada Januari 2021 mendatang. (https://presisi.co/read/2020/11/20/1776/skb-4-menteri-kbm-tatap-muka-dimulai-januari-2021-begini-tanggapan-kadisdik-samarinda)

Pihak berwenang dari berbagai daerah di Indonesia pun sudah ramai yang mendukung diadakannya KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) tatap muka tanpa melihat lagi seberapa besar presentasi penyebaran Covid-19. 

Di Kaltim misalnya, termasuk salah satu provinsi yang mendukung KBM secara tatap muka yang akan dilaksanakan pada bulan januari tahun 2021 mendatang, padahal di waktu yang sama mayoritas kabupaten dan kotanya zona merah.

Dilansir dari liputan6.com, Satgas Covid-19 Kaltim mencatatkan enam kota pusat pandemi virus; Samarinda, Kutai Timur (Kutim), Kutai Kartanegara (Kukar), Bontang, Balikpapan, dan Paser. Status Berau menyusul menjadi merah dimana dilaporkan terdapat 73 pasien positif sedang menjalani perawatan.

Kabupaten Kukar dilaporkan tertinggi jumlah pasien covid sebanyak 521 kasus disusul Samarinda (474), Kutim (367), Balikpapan (325), dan terendah Paser (68). Totalnya terdapat 2.100 pasien Covid-19 masih menjalani perawatan di Kaltim.

Pandemi Covid-19 menyentuh angka 17.728 kasus pertengahan November ini. Samarinda, Balikpapan, dan Kukar menjadi sebaran virus. (https://www.liputan6.com/regional/read/4414565/tujuh-kota-di-kaltim-status-merah-covid-19)

Ini menjadi bukti penyebaran virus corona masih berada dalam tingkat rawan yang amat sangat berbahaya penularanya, ditambah lagi dengan sistem yang tidak memadai saat ini akan memperburuk keadaan.

Menurut WHO (World Health Organization) untuk pelaksanaan kegiatan masyarakat, positivity rate-nya harus di bawah 5 persen dalam dua pekan berturut-turut. Sedangkan diIndonesia positivity rate-nya masih tinggi. 

Dikutip dari tirto.com, Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman mengatakan pembukaan sekolah memang harus mempertimbangkan banyak faktor. Meski sejumlah faktor itu terpenuhi, akan tetapi ia tetap ragu kebijakan ini tidak memberikan dampak buruk apa-apa sebab persentase kasus positif (positivity rate) Indonesia masih tinggi. “Masih di atas 10 persen,” ujar Dicky kepada reporter Tirto, Selasa (24/11/2020).

Tidak hanya itu, perhimpunan dan pendidikan guru (P2G) juga menyatakan penolakan kegiatan belajar mengajar tatap muka pada 2021 mendatang karena sejumlah alasan. Seperti kesiapan pemerintah daerah dan pihak sekolah untuk memenuhi Infrastuktur protokol kesehatan yang masih meragukan,tingkat kedisiplinan yang masih kurang, serta kekhawatiran munculnya klaster penularan baru disekolah.

Memang bener daring yang sudah berlangsung lebih dari 8 bulan ini sudah mulai membuat jenuh dan stres, tidak sedikit kasus yang terjadi akibat daring, mulai dari sulitnya jaringan internet, keterbatasan alat komunikasi, bahkan kasus menyangkut nyawa.

Tapi kita tetap tidak bisa memungkiri, pembelajaran secara laring pun dihadapkan dengan berbagai kerawanan masalah yang mungkin akan muncul, bisa jadi penularan Covid-19 benar-benar akan lebih meluas lagi dan pastinya lebih sulit untuk diatasi.

Mengingat bahwa kesadaran, kedisiplinan sebagian besar orang belum siap akan hal ini, termasuk semua perangkat sekolah, bisakah kita tidak risau dan yakin bahwa semua akan berjalan normal dan baik baik saja?

Pemerintah tidak seharusnya menyerahkan kewenangan keputusan dan penangan seutuhnya kepada pemerintah daerah, sebab pendidikan dan kesehatan merupakan kewajiban negara. 

Kita perlu tahu dan pahami bahwa pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka sebenarnya tidak akan menjadi persoalan jika dijalankan dengan sistem yang benar, sehingga semua sarana dan pra-sarananya tersedia dan memadai.

Awalnya pemerintah memutuskan pembelajaran jarak jauh sebagai solusi untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, tapi sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Hingga akhirnya muncul berbagai masalah lain. Bukannya memperbaiki lagi kebijakan yang sudah terlanjur dijalankan, pemerintah malah mengoper kewenangannya pada pemerintah daerah, hingga muncul wacana KBM tatap muka pada januari mendatang yang kembali menimbulkan kekhawatiran dan resiko yang amat besar. 

Kebijakan new normal ini bisa saja menjadi tidak normal karena merujuk pada sistem kapitalis yang sudah terbukti gagal, sebab ia menyelesaikan masalah dengan masalah dan condong lebih mementingkan materi dan perekonomian bahkan kesannya memang menomerduakan nyawa manusia.

Meskipun wacana masuk sekolah pada tahun 2021 yang akan datang memiliki berbagai persyaratan yaitu, sekolah memberjalankan protokol kesehatan, menyediakan handsanitizer, tempat mencuci tangan dan lain sebagainya. Namun dibeberapa wilayah terpencil mengalami kesulitan dalam mencari dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dana bos yang diberikan pun tidak pernah tersisa, bahkan kadang kala pihak sekolah sendirilah yang memenuhi keperluan sekolah dengan uang pribadi mereka.

Sebelum mencoba-coba sebuah kebijakan dengan mempertaruhkan nyawa, lebih baik jika mengatasi akar permasalahannya terlebih dahulu. Tentunya saat ini diperlukan solusi yang tepat dan akurat dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini dan segala problematika yang ditimbulkan.

Padahal jika kita melihat kembali pada kilas balik sejarah Islam, saat terjadi wabah penularan atau tidak, Daulah Islam wajib memberikan fasilitas dan jaminan untuk pendidikan yang berkualitas dan mampu menunjang para pengajar untuk memberikan pengajaran yang optimal.

Namun saat ini pemerintah menerapkan sistem kapitalis-sekuler yang memperhitungkan untung-rugi sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Jadi persoalan yang ada di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan berbagai sektor lainnya tidak akan mungkin tuntas dalam sistem kapitalis-sekuler. Selalu saja ada masalah-masalah serupa. Sebab biang kerok terjadinya semua permasalahan dunia saat ini ada pada sistemnya.

Jika ingin menyelesaikan masalah ini tanpa harus berisiko akan mendapatkan masalah lain, maka kita harus merujuk pada syari'at Islam. Karena Islam merupakan sistem kompherensif yang mencakup segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan seluruh aspek kehidupan.

Islam memandang bahwa nyawa setiap manusia amatlah berharga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim." (HR an-Nasai, at-Tirmidzi dan al-Baihaqqi)

Maka dari itu, sekarang adalah waktunya untuk menyadarkan umat, bahwa kebijakan new normal salah satunya dengan KBM tatap muka ini bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat tapi justru membuktikan ketidakbecusan pemerintah dalam menghadapi masalah di dunia pendidikan. Sehingga, meskipun berisiko kebijakan ini tetap diambil mengingat dalam sistem ini solusi yang dibuat hanyalah solusi tambal sulam saja. Mengatasi masalah yang satu, masalah yg lain pun muncul. 

Berbeda dengan seorang pemimpin muslim (dalam Daulah Islam) yang akan meminimalisir jumlah korban dan menjadi pelindung bagi rakyatnya. Dari awal, Islam akan melakukan langkah menghentikan penyebarluasan wabah seperti, memisahkan yang sehat dan yang sakit dan kemudian mengkarantina orang-orang yang sudah terjangkit wabah, sehingga yang lain tetap bisa beraktifitas normal. Pemimpin negara pun tetap akan memperhatikan orang yang dikarantina dan berupaya mencari vaksin demi penyembuhan bagi yang tertular.

Seandainya pun keadaan sudah terlanjur begini, dalam sistem Islam akan dicari solusi untuk umat yang berlandaskan Islam pula. Mengingat bahwa negara yang menganut sistem Islam memiliki baitul mal yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Negara dapat menunjang fasilitas yang diperlukan masyarakat seperti, membangun sanitasi yang baik dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas.

Namun, hal ini hanya bisa didapatkan dari penerapan sistem Islam dalam bingkai Khilafah yang tunduk dan taat kepada aturan Allah SWT pemilik semesta alam. Wallahu a'lam bi ash-Shawab.[]

Oleh: Cahya Wulan Ningsih, Siswi SMP HSG Khoiru Ummah

Posting Komentar

0 Komentar