Derasnya Arus Pluralisme di Penghujung Tahun


Isu pluralisme memang tidak ada habisnya di negeri ini. Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang Muslim seakan dipaksa untuk turut meyakini pluralisme beragama. Melihat kenyataan bahwa Indonesia mengakui secara resmi 6 agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Dilansir dari bisnis.com (25/12), menyebutkan di awal menjabat sebagai Menag baru, Yaqut Cholil Qoumas ingin menjamin hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Dia tak ingin ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halamannya tersebab perbedaan keyakinan. Menag harus melindungi semua mazhab agama.

Tak hanya itu pada Kamis malam (24/12) dia pun menyambangi Gereja Blenduk (GPIB Immanuel) di kota lama, Semarang untuk meninjau perayaan Natal. Dia menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi menteri semua agama. 

Pluralisme Bagian dari Demokrasi

Pluralisme terdiri dari dua kata, plural (beragam) dan isme (paham) yang berarti paham atas keberagaman. Pluralisme agama dimaknai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama sama dan karenanya kebenaran setiap agama relatif, oleh karena itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanyalah  yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. (wikipedia.com)

Dari makna di atas jelas bahwa pluralisme bertentangan dengan Islam. Karena Islam meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar dan diridhoi Allah adalah Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ali-Imran ayat 19:

إن الدين عند الله الاسلام
 
"Sesungguhnya agama (yang diridhoi) di sisi Allah hanyalah Islam."

Juga firman Allah dalam QS. Ali-Imran ayat 85:

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه...
 
"Barangsiapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya..."

Diperkuat dengan fatwa MUI Nomor 7/Munas VII/MUI/11/2005 tanggal 29 Juli tahun 2005 tentang pengharaman pluralisme agama dan pelarangan umat Islam menganut agama ini.

Ini dalam posisi Islam dihadapkan pada agama-agama resmi yang diakui negara. Apalagi kepada kelompok Ahmadiyah dan Syiah yang terkategori kelompok sesat dan menyesatkan menurut MUI. Harusnya Menag lebih berhati-hati terhadap persoalan ini.

Karena pernyataan di atas mengandung ambigu. Bila yang dimaksud melindungi berarti perlindungan atas hak-hak warga negara, itu memang kewajiban negara. Tapi jika yang dimaksud membatalkan fatwa MUI tentang aliran sesat, maka pernyataan ini keliru dan bisa menimbulkan kegaduhan masyarakat. Akan menimbulkan ketidakharmonisan baru antara umat Islam dan pemerintah. 

Pluralisme memang selalu menjadi jurus jitu dalam mendiskreditkan umat Islam yang taat pada ajaran agamanya. Ujungnya bermuara pada intoleransi dan radikalisme. Umat Islam seakan dipaksa bertoleransi pada paham yang diharamkan agamanya. Jika tidak, maka label intoleransi dan radikalisme siap disematkan.

Toleransi dalam bingkai demokrasi bukan hanya dalam konteks membiarkan agama lain beribadah dan berkeyakinan berbeda. Tetapi mengharuskan umat Islam juga terlibat dalam memeriahkan dan melaksanakan ritual agama mereka juga. Bahkan pasrah menerima penistaan agama dari kelompok-kelompok sesat yang menunjukkan inkonsistensi pada syahadat Islam dan rukun iman.

Demokrasi memang telah menjadikan pluralisme sebagai bagian dari pengaturan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itulah mengapa demokrasi sangat menjunjung tinggi pluralisme.

Alih-alih menjadi solusi bagi keberagaman dan toleransi, apalagi kerukunan antar umat beragama. Pluralisme dalam bingkai demokrasi malah memperuncing konflik keagamaan.

Khilafah Menghargai Pluralitas bukan Pluralisme

Pluralitas dan pluralisme sering disamakan maknanya. Padahal keduanya sangat berbeda. Pluralitas adalah kemajemukan atau keberagaman, bisa dalam banyak hal diantaranya ras, suku bangsa, bahasa, agama dan lain-lain. Sementara pluralisme adalah paham yang menganggap semua agama sama. Tidak boleh menganggap agama tertentu benar sementara yang lain salah.

Islam merupakan agama paripurna yang telah menetapkan sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang mampu menerapkan seluruh aturannya secara kaffah. Termasuk memperlakukan non muslim yang menjadi warga negaranya. Sistem itulah yang dinamakan Khilafah. 

Islam sebagai sebuah aturan negara sejak berdiri di Madinah Al-Munawwaroh dan dilanjutkan kekhilafahan selanjutnya selama 13 abad telah memperlihatkan keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat yang plural. Semuanya bisa hidup berdampingan sebagai warga negara yang dipenuhi hak-haknya untuk bisa hidup aman, damai dan sejahtera dibawah naungan sistem khilafah.

Mereka membayar jizyah yaitu harta yang khusus ditarik dari non muslim dan kafir dzimmi sebagai tanda ketundukan mereka kepada khilafah. Kompensasinya mereka akan dilindungi dan dibiarkan menganut agama serta beribadah menurut agama mereka. Jaminan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256:

لا اكراه في الدين

"Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam."

Walau demikian warga non muslim tidak dibenarkan menonjolkan simbol-simbol keagamaan mereka di ranah publik. Apalagi mengajak umat Islam untuk ikut terlibat dalam ritual ajaran agamanya. Mereka hanya dibiarkan dan tidak akan diganggu melaksanakan ibadahnya serta tidak dipaksa meninggalkan agama mereka. 

Sementara bagi kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan. Yang telah menistakan ajaran Islam. Maka hal yang pertama akan dilakukan adalah mengajak mereka untuk bertaubat agar kembali pada jalan yang benar. Jika bersikukuh pada kesesatannya, setelah didakwahi dan diberi peringatan. Maka sanksi tegas akan dijatuhkan kepada mereka berupa hukuman mati.

Tidak ada toleransi bagi kesesatan dan penistaan terhadap Islam. Khilafah tidak akan membiarkan toleransi yang kebablasan. Karena urusan akidah dan tauhid adalah pokok agama. Sehingga siapapun tidak boleh mempermainkannya.

Demikianlah cara Islam dengan sistem khilafah-nya menyikapi keberagaman dan mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Hanya Khilafah yang terbukti mampu mewujudkan toleransi hakiki hingga semua warga negara yang plural dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Tidakkah kita merindukannya dan ingin ikut memperjuangkan tegaknya khilafah kembali?[]

Oleh: Nurjamilah S.Pd.I

Posting Komentar

0 Komentar