Demokrasi: Ngemis Suara Rakyat, Rebutan Kursi, "Go" Politik Dinasti?


Gonta-ganti rezim, otak-atik undang-undang, bagi-bagi kekuasaan dan jabatan. Demikian  kehidupan yang biasa terjadi dalam atmosfer alam demokrasi saat ini. Padahal, besar harapan rakyat bisa hidup dengan sejahtera, aman, dan sentosa. Tapi apa yang terjadi?

Ketimpangan sosial yang terlihat begitu kentara antara si "miskin" dan si "kaya". Diskriminasi hukum untuk oposisi dan sulitnya mencari keadilan bagi mereka yang tidak memiliki kuasa atas jejaring politik pemerintahan. Harapan itu punah seketika tatkala rakyat dihadapkan dengan kondisi ketimpangan sosial, diskriminasi hukum dan sulitnya mencari keadilan di negeri ini. 

Beda sekali saat mereka ngemis-ngemis untuk mendapatkan suara rakyat, merelakan diri blusukan sana-sini, mendatangi ulama dan tokoh umat. Pesta demokrasi berlalu kursi kekuasaan pun didapat, lantas masih dirasa terlalu singkat lima tahun dalam menjabat. 

Tak sedikit pejabat publik yang kecanduan empuknya kursi kekuasaan, pada akhirnya melanjutkan kembali kontestan politik yang kedua kali. Lagi-lagi ngemis suara rakyat memberi harapan dan janji-janji jika terpilih lagi memimpin 5 tahun kedepan. 

Rasa dinasti politik seperti pilkada tanggal 9 Desember 2020, keluarga petahana yang memenangkan pemilu patut diduga mengambil kesempatan "aji mumpung" ketika salah satu anggota keluarga menjadi penguasa.

Keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada dalam deretan tersebut. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa unggul telak atas pasangan Bagyo-Supardjo di Pilwalkot Surakarta. Pasangan Gibran-Teguh mengantongi 87,15% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika.

Menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman unggul atas pasangan Akhyar Nasution-Salman Al Farisi di Pilwalkot Medan. Pasangan Bobby-Aulia mengantongi 55,29% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika.

Kemenangan Gibran akan menjadikan Jokowi sebagai presiden pertama di Indonesia yang memiliki anak menjabat kepala daerah. Catatan sejarah baru ini, pun ditorehkan Jokowi hanya dalam waktu enam tahun kepemimpinannya (Katadata.co.id 12/12).

Ini menjadi bukti valid bahwa rakyat dijadikan objek meraih kekuasaan semata yang bersifat pragmatis. Kedaulatan rakyat  yang seharusnya menjadi visi besar yang wajib dicapai dalam demokrasi, terpatahkan karena politik dinasti.

Sedangkan sistem pemerintahanan Islam tentunya berbeda dengan republik, kekhaisaran, federasi, ataupun monarki. Sistem Pemerintahan Islam adalah sistem khilafah, yaitu kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia.

Sumber hukum Pemerintahan Islam diambil dari Al-Qur'an, sunnah, qiyas, dan ijma' shahabat. Begitupun dengan kedaulatan negara, syara' dijadikan sebagai kedaulatan tertinggi dan kekuasaan sepenuhnya milik umat. Allah SWT berfirman dalam Al- Maidah ayat 48:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: "Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu."

Mengangkat satu Khalifah (pemimpin) hukumnya fardhu bagi seluruh kaum muslimin. 

"Apabila dibai'at dua orang Khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya." (HR.Muslim)

Jadi Islam bukan hanya agama ritual semata, akan tetapi sistem yang sempurna dan menyeluruh, yang bisa menyelesaikan masalah kehidupan yang bersumber dari hukum syara'.

Oleh: Amah Muna, Sahabat Muslimah Kendal

Posting Komentar

0 Komentar