Demokrasi: Mengapa Sampai Hati Dana Bansos Dikorupsi?


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona(covid-19) dituntut dengan hukuman mati.

Sebelumnya, KPK menetapkan Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona (covid-19). Selain itu, empat orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka, yakni pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima suap senilai total Rp. 47 Miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial (bansos) berupa sembako untuk penanganan covid-19.(cnnindonesia.com, 6/12/2020)

Kasus korupsi di negeri ini seperti tak ada habisnya. Belum genap sebulan heboh korupsi benih lobster, kini rakyat dikagetkan dengan adanya berita korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona (covid-19) dan mirisnya pelaku yang diduga korupsi adalah Mensos, astaghfirullah. Disaat rakyat berjuang sendiri melawan corona sungguh tega pelaku korupsi ini mengambil hak rakyat disaat pandemi, benar-benar tak berhati.

Persoalan korupsi sejatinya bukan persoalan sederhana yang semata-mata hanya disebabkan oleh faktor kerakusan individu. Kerakusan ketika gaya hidup metarialisme yang semata-mata hanya mengejar kesenangan duniawi telah merasuk kedalam hati, darah dan dagingnya serta mengabaikan keimanannya. 

Persoalan korupsi telah menjadi persoalan sistemik yang susah untuk dihindari. Maraknya kasus korupsi mulai dari tingkat daerah hingga pusat adalah akibat dari mahalnya dana kampanye yaitu sekitar 20  hingga 100 milliar, mahar politik dan biaya politik sebagai syarat mengusung calon saat kampanye.

Praktek ini meniscayakan keterlibatan para investor dan para cukong politik atau kapitalis dalam permainan pemilihan pejabat negara, anggota dewan hingga kepala daerah. Inilah konsekuensi dari penerapan sistem demokrasi yang berbiaya tinggi. Para calon yang terpilih karena jasa kapitalis ini disaat menjabat wajib memuluskan kepentingan-kepentingan bisnis mereka sebagai bentuk timbal baliknya.

Pesta demokrasi yang berbiaya mahal ini pun, membuat para pejabat akan berusaha untuk balik modal baik untuk dirinya maupun partai pengusungnya. Praktek suap-menyuap pun seolah menjadi tradisi dan tak bisa dihindari. Lebih dari itu ideologi kapitalisme adalah ideologi kemaslahatan dimana tidak ada yang lebih bernilai selain nilai materi. Inilah yang mendorong para pejabat Kementerian membuat aturan yang menguntungkan dirinya sendiri. Maka tak heran setiap pergantian menteri pasti terjadi pergantian aturan di Kementerian tersebut. Karena masing-masing mencari cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Maka umat Islam seharusnya menyadari agar segera mencampakkan sistem kapitalisme demokrasi yang menjadi biang kerok semakin suburnya korupsi di negeri ini. Sebaliknya umat harus menjadikan Islam sebagai solusi tuntas dalam memberantas korupsi.

Mekanisme Khilafah dalam Mencegah Korupsi

Didalam sistem Islam terdapat mekanisme rinci yang akan dilakukan negara untuk mencegah terjadinya korupsi oleh pejabat negara.

Pertama, rekrutmen sumber daya manusia aparat negara wajib berasaskan profesionalitas dan integritas bukan berdasarkan koneksitas atau nepotisme. Mereka yang menjadi aparatur Negara wajib memenuhi kriteria kapabilitas dan berkepribadian Islam atau bersyahsiyah Islamiyah.

Nabi Saw bersabda, "Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat" (HR. Al-Bukhari)

Kedua, Negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Sehingga ketakwaan dan keimanan mereka akan terjaga. Khalifah Umar Bin Khattab selalu memberikan arahan dan nasehat kepada bawahannya. Umar pernah menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari yang isinya kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok.

Ketiga, Negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya. Sabda Nabi Saw, "Siapa saja yang bekerja untuk kami, tapi tak punya rumah hendaklah dia mengambil rumah. Kalau tak punya istri hendaklah dia menikah. Kalau tak punya pembantu atau kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan." (HR. Ahmad)

Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, " Cukupilah para pegawaimu agar mereka tidak berkhianat"

Keempat,  Islam mengharamkan suap dan hadiah bagi para aparat negara. Nabi Saw bersabda, "Siapa saja yang menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji maka apa saja yang ia ambil di luar itu adalah harta yang curang." (HR. Abu Daud)

Adapun tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi Saw bersabda, " Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht atau haram dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran."
(HR. Ahmad)

Nabi Saw mengutus Abdullah bin Rawahah berangkat ke khaibar (daerah Yahudi yang baru saja tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin) untuk menaksir hasil kurma di daerah itu. Karena Rasulullah Saw telah memutuskan hasil bumi di Khaibar dibagi dua, setengah untuk kaum Yahudi sendiri yang mengolahnya dan setengah lagi diserahkan kepada kaum muslimin.

Ketika Abdullah bin Rawahah sedang menjalankan tugas orang-orang Yahudi datang kepadanya membawa berbagai perhiasan yang mereka kumpulkan dari istri mereka masing-masing.

Kepadanya, mereka berkata, " Perhiasan ini untuk anda, ringankanlah kami dan berikanlah kepada kami bagian lebih dari separuh."

Abdullah bin Rawahah menjawab, "Wahai kaum Yahudi, demi Allah kalian memang manusia-manusia hamba Allah yang paling
kubenci, apa yang kalian perbuat itu justru mendorong dirimu lebih merendahkan kalian, suap yang kalian tawarkan itu adalah barang yang haram dan kami kaum muslimin tidak memakannya."

Mendengar jawaban tersebut mereka menyahut, "Karena itulah, langit dan bumi tetap tegak." (Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al Muwaththo': 1450)

Kelima, Islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara. Khalifah Umar bin Khattab  pernah menghitung kekayaan para pejabat pada awal dan akhir jabatannya.

Keenam, Perlu adanya teladan dari pemimpin. Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat termasuk pemimpinnya. Pemimpin harus memiliki jiwa yang mempu memberi petunjuk dan zuhud dari kemungkinan mengambil harta yang tidak halal. Keteladanan ini akan mencegah anggota keluarganya untuk memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi.

Sebagaimana diceritakan dalam buku Umar bin Khattab, Kehidupan Umar dalam Keluarga. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya Abdullah bin Umar karena digembalakan bersama beberapa unta lain di padang rumput milik Baitul Mal. Karena hal tersebut dinilai Khalifah Umar sebagai penyalahgunaan kekuasaan negara.

Ketujuh, pengawasan oleh negara dan masyarakat secara langsung. Aktivitas muhasabah atau koreksi terhadap penguasa menjadi kewajiban seluruh rakyat, dengan itu pejabat akan memperhatikan setiap langkah yang diambilnya agar tidak melanggar hukum syariah. Jika masih ada pejabat negara yang korupsi khilafah akan mengambil langkah kuratif dan tindakan represif yang tegas yakni memberikan hukuman yang tegas dan setimpal. Dalam kitab Nizham al-'Uqubat halaman 78-89 karya Abdurrahman al-Maliki, dijelaskan hukuman untuk koruptor berupa ta'zir yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuknya mulai dari yang paling ringan seperti nasehat atau teguran sampai yang paling tegas yaitu hukuman mati.

Berat ringannya hukuman disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan. Demikianlah kehebatan khilafah dalam mencegah terjadinya korupsi.[]

Oleh: Nabila Zidane, Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar