Demokrasi Gagal Menangani Krisis Rohingya




"Sudah jatuh, tertimpa tangga pula". Inilah ungkapan yang menggambarkan kondisi muslim Rohingya. Tak habis-habisnya mereka dirundung kepiluan. Setelah mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari kelompok ekstrimis Budha di Myanmar yang menyebabkan lebih dari 20.000 orang tewas dan 730.000 orang akhirnya terpaksa mengungsi. Terusir dari negeri tempat dilahirkan karena dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan, hingga terombang ambing di lautan karena kebingungan mencari suaka untuk bisa bertahan hidup. Ditambah lagi saat ini pihak berwenang Bangladesh hendak memindahkan para pengungsi Rohingya ke pulau terpencil yang tidak layak huni.

Menurut laporan kantor berita Reuters  (Jumat, 04/12), sekitar 1.600 pengungsi dipindahkan ke Pulau Bhasan Char, sebuah pulau yang rentan diterjang banjir di Teluk Bengal. Bangladesh mengatakan semua pengungsi yang dipindahkan telah memberikan persetujuan. Namun, banyak pengungsi Rohingya yang dipindahkan ke pulau itu di luar keinginan mereka. Hal ini dinyatakan oleh pengungsi kepada BBC pada Oktober 2020. 

Amnesty International merilis laporan tentang kondisi yang dihadapi oleh 306 pengungsi Rohingya yang sudah tinggal di pulau itu. Laporan tersebut berisi dugaan kondisi kehidupan yang tidak higienis dalam ruangan sempit, terbatasnya fasilitas makanan dan perawatan kesehatan, kurangnya telepon agar pengungsi dapat menghubungi keluarga mereka, serta kasus pelecehan seksual oleh TNI AL dan pekerja lokal yang melakukan pemerasan. (viva.co.id).
Kejadian ini sangatlah memilukan dan menyakiti hati umat muslim sedunia. Hal ini disebabkan karena muslim Rohingya merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam dunia yang saat ini berjumlah lebih dari 1,9 miliar orang (detikNews.com, 3/12020). 

Bangladesh sebagai negara muslim terdekat dari Myanmar merupakan negara muslim terbesar ke empat setelah Indonesia, India dan Pakistan (Republika.co.id, 27/9/2020). Atas nama nasionalisme, Bangladesh gagal mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Nasionalismelah penyebab negara-negara muslim terhalang untuk membantu saudaranya sesama muslim. 

Persoalan tersebut semakin pelik, dengan kurangnya keseriusan dari lembaga-lembaga seperti PBB, UNHCR dan HRW dalam menangani kasus tersebut. Padahal sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk melindungi dan menjamin HAM serta memanusiakan para pengungsi Internasional harusnya dapat memberi solusi bagi para pengungsi Rohingya, namun nyatanya justru menambah persoalan baru. Lembaga-lembaga tersebut hanya menjadi lembaga penghasil konvensi tanpa bisa menjadi gantungan harapan solusi.
Negara yang menerapkan sistem kapitalis demokrasi terbukti telah gagal dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Demokrasi dengan sekat nasionalismenya, tak peduli pada kaum Rohingya. Mereka hanya dianggap beban ekonomi dibanding saudara seiman. 

Persoalan muslim Rohingya bukan sekedar masalah kemanusiaan semata. Motif agama, politik dan ekonomi turut menjadi penyebabnya. Akar konflik Rohingya di Myanmar adalah UU kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang tidak mengakui Rohingya sebagai warganegara. Disamping itu, masalah perebutan pengaruh kuasa adidaya, akses sumberdaya alam di Rakhine state merupakan isu politik dan ekonomi yang semakin memperuncing krisis yang terjadi. 

Dalam pandangan Islam, tugas negara adalah menjaga darah, harta, keamanan dan kehormatan warga negaranya, serta mempertahankan wilayah Islam. Jadi masalah nyawa Muslim Rohingya yakni tertumpahnya darah Muslim adalah masalah agama yang butuh penyelesaian. Akan tetapi, kondisi sistem hari ini tak bisa memenuhinya. Pasalnya Islam dianggap sebagai "ancaman" yang dapat menggantikan pengaruh negara-negara yang saat ini sedang berkuasa. 

Krisis yang menimpa Muslim Rohingya hanya bisa diatasi oleh kekuatan negara. Hanya negara yang menerapkan sistem Islam secara kaffah (menyeluruh), yakni khilafah yang mampu bertindak nyata memberi solusi pada Muslim Rohingya. Khilafah akan mengayomi dan melindungi warganya, termasuk perempuan dan anak-anak, memberikan mereka wilayah yang berdaulat serta tempat tinggal yang aman untuk bertahan hidup. Hanya Khilafah berdasarkan metode kenabian saja yang akan memobilisasi tentaranya untuk memerangi orang-orang yang berani menindas kaum Rohingya.

Disamping itu, penerapan khilafah akan dapat mewujudkan ukhuwah sejati. Khilafah akan mempersatukan kaum muslimin seluruh dunia. Sesama muslim adalah saudara sebagaimana sabda Rasulullah saw:

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang dengan sesama mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan baik (sakit) demam dan tidak bisa tidur." (HR. Bukhari-Muslim).

Dalam Islam juga diwajibkan peduli terhadap urusan kaum muslimim. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

"Barang siapa yang bangun di pagi hari dan tidak memperdulikan urusan kaum muslimin maka dia tidak termasuk bagian dari mereka (kaum muslimin)." (HR. Al-Hakim dari ibnu Mas'ud).

Bahkan kepedulian kepada sesama manusia juga harus dijaga. Dalam permasalahan kemanusiaan tidak boleh membeda-bedakan suku, agama dan ras, karena semua manusia adalah makhluk Allah yang sama-sama perlu dibantu. 

Sudah saatnya kaum muslimin bersama-sama berjuang untuk tegaknya Izzul Islam dengan menerapkan sistem Islam di seluruh aspek kehidupan dalam bingkai Daulah Khilafah. Karena hanya dengan khilafah 1,9 miliar umat Islam di seluruh dunia bisa bersatu dan menghalau segala bentuk penjajahan, sehingga perlindungan terhadap darah dan kehormatan kaum muslimin di berbagai negeri bisa dilakukan dengan nyata, termasuk kepada muslim Rohingya. Wallahu a'lam bi ash showab.[]


Oleh: Seddwi Fardiani, S.Pt 
Pemerhati Masalah Publik



Posting Komentar

0 Komentar