Demokrasi Dorong Partai Politisasi Agama



Isu politisasi agama kembali mencuat jelang pilkada 9 Desember nanti. Sejumlah calon kepala daerah mendadak islami demi mendulang suara nantinya. Tindakan ini mendapat banyak kontra ditengah masyarakat. 

Seperti yang diungkapkan TGB Muhammad Zainul Majdi, politisasi agama demi mendapatkan kekuasaan, memenangkan kontestasi politik akan berdampak buruk dan berbahaya. Tindakan ini akan memunculkan sentimen agama dan ketakutan dalam masyarakat (republika.co.id/19/11).

Di Medan, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) juga mengirimkan surat pastoral kepada warga Kristiani tentang Pilkada. PGI mengimbau agar seluruh jemaat yang di daerahnya menghindari politisasi agama dan menjual suara. Karena menjual suara dan menerima sogokan itu terlarang dalam agama (hariansib.com,7/11).

Dari dua sumber diatas dapat disimpulkan bahwa agama tak boleh ikut campur dalam urusan negara. Hal tersebut benar adanya karena Indonesia penganut paham demokrasi kapitalis dalam pemerintahannya. Dalam paham ini agama hanya boleh mengatur urusan individu, sementara urusan bernegara agama tak boleh diikutsertakan. 

Hanya saja, kemenangan calon dalam pilkada ditetapkan berdasarkan suara mayoritas. Yang meraih suara terbanyaklah yang akan menduduki jabatan gubernur, bupati dan walikota. Sementara yang sedikit suaranya akan tersingkir. Siapapun itu ga mau kalah dong ketika bertarung. Maka segala cara dilakukan demi meraih suara terbanyak pada pemilihan nantinya. 

Sementara itu, para pemilih mayoritas beragama islam. Umat islam tentunya menginginkan pemimpin yang punya pemahaman agama untuk memimpin daerah mereka. Maka berbagai cara dilakukan agar masyarakat melirik para calon. Termasuk berpura-pura alim, jadi imam sholat berjamaah, tiba-tiba rajin baca alquran dan lainnya. Semua bertujuan agar umat menaroh simpati dan memilih calon tersebut. 

Padahal nih ya, semua tindakan pencitraaan yang mereka lakukan hanyalah manipulasi semata. Sebagai ajang untuk mendulang suara rakyat, setelah terpilih nantinya hukum agama akan jauh dari pelaksanaan. Karena memang dalam demokrasi berlaku sekulerisme, atau pemisahan agama dalam kehidupan.

Seperti yang terjadi saat pemilihan presiden Amerikan Serikat beberapa waktu lalu. Joe Biden mengutip hadist nabi dalam kampanyenya. Semua bertujuan meraih simpati penduduk muslim di Amerika. Padahal kenyataannya negara Amerikalah yang paling gencar memerangi umat islam. Eh tiba-tiba saat pemilihan presiden suara umat islam mereka butuhkan demi meraih kemenangan. Berjanji akan berlaku baik ada umat muslim, padahal nih, setelah terpilih semua yang dijanjikan tak akan terlaksana. 

Itulah realita politisasi islam, agama hanya digunakan untuk kepentingan politik. Tak peduli itu melanggar syariat Allah atau tidak. Semua itu memang konsekuensi dari penerapan sistem demokrasi kapitalisme dinegara kita. Karena menegakkan keadilan dalam demokrasi akan sangat sulit, karena demokrasi sesuatu dipilih berdasarkan suara terbanyak. 

Politisasi Islam vs Islam Politik 

Hal yang berbeda dalam islam politik, tak akan ditemukan yang namanya politisasi Agama. Karena dalam islam politik, semua urusan umat baik dalam maupun luar negeri diatur dengan hukum islam. Tak ada pemisahan agama dari kehidupan, hukum islam diterapkan pada seluruh bidang kehidupan. Karena itu merupakan konsekuensi keimanan kepada Allah SWT. 

Untuk mewujudkan islam politik terlebih dahulu dibutuhkan kesadaran politik seluruh umat islam. Kesadaran politik ini akan mengarahkan segala urusan umat harus diatur dengan hukum islam. Kesadaran politik inilah nantinya yang akan mengantarkan umat menuju perubahan hakiki, bukan perubahan pragmatis.

Tentunya perubahan hakiki itu membutuhkan partai politik islam yang ideologis. Pantai politik islam ini dalam menjalankan metode dakwahnya harus berpedoman pada metode dakwahnya rasulullah saw. Partai politik islam ideologis yang akan mengantarkan umat kepada penegakan Islam kaffah bagi seluruh alam.[]

Oleh:Yudia Falentina
(Pemerhati Masyarakat) 


Posting Komentar

0 Komentar