Bisakah Demokrasi Menjawab Kerinduan Umat Akan Keadilan?


Rindu itu berat. Apalagi merindukan keadilan penegakan hukum di sistem demokrasi. Seperti peribahasa bagai pungguk merindukan bulan. Merindukan sesuatu yang tak kunjung diraih. Merindukan keadilan penegakan hukum di sistem demokrasi hanyalah ilusi.

Seperti yang dialami umat di negeri ini yang sangat rindu keadilan. Sudah lama Indonesia berdemokrasi namun miris, keadilan semakin terkikis. Contoh kasus yang menjadikan umat marah adalah ketika seorang imam besar ditangkap dengan alasan melanggar pasal kerumunan. Sedangkan pilkada yang melibatkan anak bin tuan no.1 yang jelas-jelas ada kerumunan tidak diusut sama sekali. Kematian enam orang pengawal di tol yang diduga terdapat pelanggaran dalam proses penegakan hukum juga belum terungkap jelas.

Tidak hanya itu, sebelumnya kasus-kasus ketidakadilan penegakan hukum sudah marak terjadi. Seperti penanganan korupsi kelas kakap yang sulit diungkap, tetapi maling kecil langsung disikat. Penghina ayat Al Qur'an baru diproses setelah didemo jutaan umat, tetapi orang yang menyampaikan amar makruf nahi mungkar cepat-cepat ditangkap karena alasan makar dan ujaran kebencian. Sangat terlihat penegakan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, tumpul ke kawan tajam ke lawan.

HAM sebagai pilar demokrasi yang dibangga-banggakan ternyata tidak berlaku bagi lawan politik dan rakyat kecil. Siapapun penguasanya akan berlindung dengan tameng demokrasi atas kezalimannya dalam menegakkan hukum. Demokrasi yang katanya sistem pemerintahan rakyat tidak pernah terwujud. Yang ada adalah sistem pemerintahan oligarki.

Hal ini bisa terjadi karena satu kesalahan besar demokrasi, yaitu meniadakan peran agama. Demokrasi menganggap kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan Allah SWT. Padahal jutaan rakyat ini adalah manusia biasa yang lemah. Lebih parahnya, kedaulatan rakyat ini diserahkan kepada wakil-wakil rakyat dan penguasa untuk membuat hukum. Walhasil hukum yang ada bersifat subyektif, berisi pasal karet yang mudah ditarik sesuai kehendak penguasa. Hukum buatan manusia, apalagi manusia yang punya hawa nafsu dan kedudukan rawan terjadi inkonsistensi. Sarat dengan ketidakadilan.

Padahal Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (TQS An-Nisa: 58)

Muhammad ibnu Ka'b, Zaid ibnu Aslam, dan Syahr ibnu Hausyab mengatakan bahwa ayat ini diturunkan hanya berkenaan dengan para umara, yakni para penguasa yang memutuskan perkara di antara manusia. Adil menurut para fuqaha dan mufasir adalah melaksanakan hukum Allah yang manusia menghukumi sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW.

Agar terwujud keadilan hendaknya menggunakan sistem hukum dalam islam, bukan sistem hukum demokrasi buatan manusia. Karena Allah SWT tidak memiliki kepentingan dan hawa nafsu, jauh berbeda dengan manusia. Bahkan hukum buatan manusia andaikan ditegakkan belum tentu terwujud keadilan. Apalagi hukum yang dalam pelaksanaannya tebang pilih.

Sedangkan sistem pidana islam yang pernah diterapkan dalam negara khilafah memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya:

Pertama, landasan hukum adalah perintah dan larangan Allah, halal dan haram.

Kedua, bersifat tetap tidak berubah. Juga sesuai perkembangan zaman. Sehingga hukum akan bersifat objektif.

Ketiga, sanksi hukum mengandung efek jera (zawajir), misal pembunuh dihukum qishos dan koruptor dihukum mati, akan menimbulkan efek jera. Sanksi juga sebagai penebus dosa di akhirat kelak (jawabir). Pelaku dosa nantinya tidak akan lagi mendapat balasan di akhirat.

Keempat, peluang manipulasi dan mafia peradilan akan bisa ditekan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Seorang hakim, jika menerima hadiah, dia berarti telah memakan yang haram, dan jika menerima suap, berarti dia telah terjatuh dalam kekufuran”. (HR. An-Nasa’i)

Kelima, qodhi memutuskan perkara sesuai dengan syariat Allah. Keputusannya tidak bisa dibatalkan oleh siapapun kecuali bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga tidak ada banding sebagaimana peradilan saat ini.

Keenam, hukum pembuktian sangat ketat sehingga tidak mudah dimanipulasi barang bukti maupun keterangan saksi. Contoh saksi perzinaan adalah empat orang saksi yang melihat secara nyata.

Dengan seperangkat aturan peradilan Islam tersebut yang tidak kita temui dalam demokrasi, insyaAllah kerinduan umat akan keadilan akan segera terjawab. Masihkah kita ragu? []

Oleh: Dwi Nesa Maulani
(Komunitas Penulis Jombang)

Posting Komentar

0 Komentar