Berkorban untuk Demokrasi, Layakkah?

Demokrasi kembali memakan korban, para kontestan dan anggota penyelenggara pemilu banyak yang terinfeksi Covid-19 dan bahkan ada diantaranya meninggal dunia. Dilansir dari bisnis.com (28/11/2020), Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020. "Prihatin 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang diantaranya meninggal dunia," cuitnya melalui akun media sosial twitter @hamdanzoelva, Jumat (27/11/2020).

Tidak hanya calon kepala daerah saja yang terinfeksi Covid-19, tetapi Hamdan juga menyoroti banyaknya anggota penyelenggara pemilu yang juga terinfeksi Covid-19. "100 penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi [Covid-19]. Betapa besar pengorbanan untuk demokrasi," ujarnya. 

Demokrasi yang dijalankan oleh negeri ini dan juga negara-negara lain di dunia tidaklah lebih untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan penguasa dan pengusaha. Demokrasi dengan asas dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat sesungguhnya hanyalah omong kosong belaka. Saat pemilu, rakyat benar-benar dibutuhkan suaranya oleh para kontestan pemilu. Namun setelah terpilih dan duduk dikursi penguasa, seolah-olah lupa akan janji-janjinya selama kampanye. 

Aturan-aturan yang dibuat dalam demokrasi diklaim untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi nyatanya banyak undang-undang yang tidak hanya merugikan rakyat tetapi juga bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu RUU yang dibahas saat ini adalah RUU Larangan Minol. RUU ini menuai kontroversi karena ternyata tidak sepenuhnya melarang miras. Padahal di dalam Islam sangat jelas keharamannya. Inilah buah peraturan sekuler yang dihasilkan demokrasi.

Lantas pemimpin seperti apa yang dihasilkan Pilkada Serentak yang memakan banyak korban jiwa seperti saat ini? Umat butuh pemimpin yang mampu menjamin keselamatan dan melindunginya, bukan pemimpin yang membiarkan umat bertarung dan meregang nyawa ditengah wabah demi secuil kekuasaan. Hajatan politik ditengah wabah covid 19 yang sampai hari ini masih mengalami peningkatan kasus ini dikhawatirkan berpotensi memunculkan klater-klaster baru dan membahayakan nyawa banyak orang, Sungguh tidak layak umat berkorban demi demokrasi, bahkan sampai berkorban nyawa.

Sejatinya pengorbanan yang layak hanyalah kepada Islam, kepada Allah SWT Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Islam turun dengan aturan yang lengkap, standar perbuatan dalam Islam adalah halal haram. Sistem Pemerintahan Islam atau Khilafah mewajibkan penguasa dan rakyat untuk berpegang teguh kepada syariat Islam dalam menentukan suatu perbuatan. Pemimpin yang amanah dan taat kepada syariat Islam hanya akan ditemukan di dalam sistem Islam bukan demokrasi.

Islam sangat melindungi nyawa manusia. Maka ketika terjadi pandemi seperti saat ini Khilafah akan memisahkan antara orang-orang yang sakit dan orang-orang yang sehat dengan melakukan berbagai tes kesehatan. Dalam Khilafah, pemilihan kepala daerah atau wali akan ditunjuk dan diberhentikan oleh Khalifah. Maka hanya dengan Khilafah umat mampu meraih kemuliaan. Hanya Khilafah yang mampu mensejahterakan dan melindungi nyawa umat. Wallahu’alam Bishawab.[]

Oleh: Anggie

Posting Komentar

0 Komentar