Perlukah Sekolah Tatap Muka Saat Pandemi?



Setelah kurang lebih 8 bulan lamanya BDR berjalan, banyak problem yang dirasakan. Bahkan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini juga sudah menelan korban meninggal baik karena stress akibat tugas yang menumpuk ataupun kecelakaan saat mencari akses internet demi kuliah online. Bahkan ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya karena anaknya susah dipahamkan saat belajar daring. 

Salah satu kota di Kalsel yang mengajukan pembelajaran tatap muka adalah Banjamasin. Sebagaimana diberitakan oleh media. “Jelang penghujung tahun 2020 di bulan Nopember, baru 1 wilayah di Kalsel yaitu Kota Banjarmasin yang mengajukan perencanaan tahapan pelaksanaan Kembali pembelajaran tatap muka di sekolah ke pemerintah Provinsi Kalsel. Hal tersebut dibenarkan Pejabat Sekretaris Daerah(Sekda) Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar.” (Tribunbanjarmasin.com, 15 Nopember 2020)

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut, pembukaan sekolah tatap muka memang menjadi kebutuhan, terutama di daerah-daerah. Oleh karena itu pada semester genap tahun ajaran 2020/2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bahwa sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan memenuhi syarat tertentu.

“Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang kalau siap melakukan tatap muka, kalau ingin melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun,” jelas Nadiem pada Jumat (20/11/2020) lewat akun YouTube Kemendikbud RI.(KOMPAS.com)

Salah satu alasan sekolah tatap muka dijalankan dikhawatirkan anak-anak putus sekolah karena ikut orang tua bekerja. PJJ ataupun tatap muka memang menimbulkan dilema bagi para orang tua, pertama tidak menjamin kualitas mutu pendidikan dikarenakan ketidaklengkapan sarana dan prasaran pembelajaran seperti kekurangan gadget, laptop, kouta dan akses internet serta sarana lainnya. 

Terkait kualitas pendidikan di negeri ini sebelum terjadi wabah pandemi saja fasilitas dan akses pemerataan tidak merata. Pendidikan tinggi hanya dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke atas saja. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini yang menambah beban ekonomi, sehingga akses pendidikan berkualitas hanyalah impian.

Lalu kemudian apakah hal tersebut menjadi alasan pembenar untuk dilakukan sekolah tatap muka, mengingat lonjakan kasus infeksi terus meningkat ? tentu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. 

Sesungguhnya bidang pendidikan tidak lah berdiri sendiri, dia terkait dengan bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, hukum, politik serta kebijakan dalam negeri yang berpihak pada kesehatan rakyat.

Secara umum seluruh kebijakan di negeri ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran kapitalistik. Ini semakin tergambar dengan cara penanganan wabah dari awal hingga saat ini. Kebijakan penanganan lebih berat pada aspek ekonomi. Enggannya menerapkan penguncian wilayah, tetap dibukanya akses pariwisata, serta stimulus-stimulus ekonomi yang tujuannya agar konsumsi belanja masyarakat tetap jalan. Sehingga perdagangan yang sempat macet karena kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) tetap berjalan. 

Tetapi dari sisi kesehatan tak banyak memberi dampak. Ketidakterbukaan akan data sesungguhnya korban pandemi. Minimnya tracking dan testing sehingga sulit untuk benar-benar memisahkan antara yang sehat dan sakit. Maka tak aneh jika pandemi sulit dikendalikan. Seolah pemerintah menerapkan herd immunity pada rakyatnya.

Oleh karena itu sekolah tatap muka ditengah pandemi yang belum usai ini sangat lah rentan, nyawa manusia lebih utama untuk dijaga, sehingga seharusnya sekolah tatap muka tidak dilakukan sampai kondisi wabah dapat dipastikan benar-benar hilang.

Untuk itu permasalahan selama PJJ inilah yang harus diberikan solusi. Pertama masyarakat yang memerlukan bantuna ekonomi harus dibantu sedemikian rupa sehingga anak-anak tidak sampai bekerja membantu orang tuanya. Kedua seluruh perangkat yang diperlukan untuk PJJ disediakan dengan layak tanpa perbedaan bagi siswa diseluruh wilayah. 

Bagaimana solusi itu dapat direalisasikan dengan situasi ekonomi negara seperti saat ini. Kondisi ekonomi negeri ini sebelum ada wabah saja sudah tidak stabil, ini akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis. Dimana yang menguasai kekayaan SDA negeri adalah swasta dan asing. 

Sehingga solusinya tidak lain adalah dengan membuang sistem rusak yang diterapkan saat ini dan kembali kepada sistem yang berasal dari Pencipta manusia yaitu sistem Islam yang telah terbukti selama 13 abad mampu menyejahterkan umat dan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya kepada muslim tapi juga kepada non muslim.

Bagaimana sistem Islam itu bisa diterapkan kembali, ini yang tak kalah pentingnya. Seharusnya kaum muslimin terus mengkaji dan memperdalam serta memperjuangkan Islam secara kaffah agar sistem yang mampu memberikan solusi atas segala permasalahan dalam kehidupan ini segera terwujud

Wallahu a'lam bishshawab.[]


Oleh: Hikmah, S.Pd

Posting Komentar

0 Komentar