Antara Janji dan Realita di Alam Demokrasi


Tidak bisa dipungkiri, agenda besar seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak membutuhkan ongkos politik yang dari tahun ke tahun perhelatan semakin membengkak. Lihat saja anggaran pilkada 2020 yang melibatkan 270 daerah. Semula dialokasikan Rp 15,23 triliun dan didanai APBD dan APBN, berubah menjadi Rp 20,46 triliun akibat adanya kebutuhan protokol kesehatan (bisnis.com 22/09/2020). Sedangkan anggaran pilkada serentak tahun 2015 yang lalu saja menelan anggaran Rp 7 triliun. Itupun dengan jumlah wilayah yang hampir sama, yaitu 269 daerah (tribunbisnis.com 22/01/2018).

Jika dibandingkan antara keduanya, anggaran yang diperlukan mengalami kenaikan lebih dari 200 persen. Artinya, beban belanja negara semakin besar. Padahal di sisi lain, 80 persen anggaran pendapatan bersumber dari sektor pajak (republika.co.id, 27/04/2017). Dimana pada gilirannya rakyat juga yang merasakan beban berat menanggung semua itu.

Terlebih sistem kenegaraan kita tidak menjadikan setiap peserta pemilu terpilih membuat pilihan sesuai dengan kehendak hati dan pikirannya. Mereka duduk di kursi kekuasaan tidak lebih dari perpanjangan tangan partai/golongan. Buktinya pasca terpilih, tidak serta merta lantas bisa menanggalkan baju identitas pengusung dan pendukungnya. Kendati tupoksinya terdedikasikan untuk seluruh tumpah darah, itu hanyalah salah satu isi paragraf teks sumpah jabatan yang harus diseremonikan. Dan sekali lagi mereka tetaplah seorang petugas partai/golongan yang merupakan kepanjangan tangan kelompok pengusung dan pendukungnya. 

Terlepas apapun jenis pemilihannya, tentu harga mahal yang dianggarkan negara dapat dimengerti jika dari hasil pelaksanaan pemilu bisa nyata mewujudkan keadilan dalam hal distribusi kesejahteraan. Namun ibarat jauh panggang dari api, kenyataan berkata lain. Alih-alih menikmati semilir kemakmuran, justru rakyat kerap menghirup udara pengkhianatan. Selama periode 2010-2019 saja Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 294 kepala daerah tersandung kasus tindak pidana korupsi. Dengan berbagai modus kepentingan yang berhubungan dekat dengan pilkada semisal penyediaan modal kampanye atau sekedar membayar mahar kendaraan partai yang cenderung mempunyai relevansi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan di daerah (okezone.com 15/10/2020). Artinya di luar besarnya anggaran pemilu yang dikeluarkan negara, di sisi lain ternyata juga dari mahalnya ongkos politik itu sendiri mendorong seorang calon menabrak norma-norma cara hanya untuk menang.

Kemudian jika dlihat dari sudut kompetisi. Persaingan memperebutkan suara konstituen semakin tahun terasa bertambah panas. Dikarenakan dasar dari demokrasi sendiri memang mengharuskan yang menjadi pemenang adalah yang memiliki suara terbanyak. Akibatnya, norma kepantasan tak lagi dihiraukan hanya untuk mendulang suara pemilih sebanyak-banyaknya. Memanipulasi istilah terlarang 'money politic' dengan kemasan sumbangan atau bantuan baik berupa uang, karpet musholla, paving jalan, sembako pun dilakukan. Bahkan janji-janji manis kepada konstituen pun seakan menjadi komoditas obral tanpa melihat realitasnya seperti apa.

Jika hanya mengandalkan anggaran dari panitia (KPU), yakin tidak akan mencukupi karena memang bersifat terbatas. Belum lagi biaya tambahan kebutuhan alat peraga kampanye yang tidak murah. Maka langkah berikutnya adalah mencari sumber pembiayaan tambahan yang mau tidak mau peserta pemilu harus merogoh kocek lebih dalam. Jika tidak mampu menanggung sendiri, secara kolektif pun bisa dilakukan. Nah, disinilah celah oknum cukong berperan. Lantas bersedia memberikan bantuan pembiayaan kampanye yang cenderung tersisip maksud pamrih.

Lambat laun bentuk kerja sama seperti ini menjadikan pihak calon akan terbebani perasaan hutang budi. Lebih jauh jika terpilih, akan berlanjut hingga momen lahirnya suatu kebijakan publik (undang-undang) yang berpotensi didesain tidak untuk melayani rakyat, melainkan merealisasikan undang-undang pesanan para kapitalis penyokong modal kampanye. Apalagi secara kemudahan akses, pengawasan oleh publik di daerah berbeda dengan pusat sehingga semakin membuka lebar celah penyalahgunaan wewenang para kepala daerah.

Dengan begitu, bisa dipastikan prioritas kerja peserta pemilu terpilih bukan lagi program-program kerakyatan, melainkan memikirkan bagaimana cara agar modal kampanye segera kembali berikut membalas budi para cukong pendukungnya. Lalu, apakah berhenti sampai di sini? Tentu saja tidak. Setelah itu mereka bakal mencari keuntungan sebesar-besarnya sebagai modal bertarung lagi di tahun pemilu berikutnya. Lantas pada gilirannya terjadilah itu yang namanya memperkaya diri dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya. Entah korupsi, suap atau mengemplang uang negara.

Kekacauan sosial seperti di atas sebenarnya tidak boleh terjadi. Selain agama melarang melakukan dan membiarkan kedzaliman, kerusakan sosial penyebab kehancuran peradaban menjadi hal yang harus dicegah. Sebagaimana kita ketahui akar masalah sebenarnya ada pada paradigma ideologi yang diterapkan suatu negara. Dengan mengadopsi ideologi kapitalisme, azas-azas kebebasan (liberal) yang di dalamnya termasuk kebebasan menggunakan akal dalam menetapkan hukum, telah menelurkan bermacam bentuk peraturan/perundangan sesuai kehendak pemesan (kaum pemodal). Termasuk peraturan kampanye yang justru membolehkan pihak luar menyokong para peserta pemilihan.

Maka disinilah tujuan kehadiran Islam. Di samping sebagai agama ritual, juga memiliki empat sumber hukum yang menjadi pedoman mengatur segala yang berhubungan dengan permasalahan hidup termasuk tata cara memilih penguasa. Di antaranya ialah Al Qur'an yang memang tidak ada keraguan di dalamnya serta sebagai petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (QS. Al Baqarah: 2). Artinya Al-Qur'an berisi aturan-aturan hukum yang datangnya dari Dzat maha memahami apa-apa yang baik atau tidak bagi manusia. Kemudian Hadits Rasulullah ﷺ. Kemuliannya berfungsi sebagai rujukan teknis tatanan hidup mulai dari lingkup individu, masyarakat hingga operasional negara. Selanjutnya Ijma' berfungsi memutuskan perkara yang muncul dari perbedaan agar tidak terjadi perpecahan umat. Dan yang terakhir Qiyas, berguna menetapkan hukum akan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Wallahu a'lam.[]

Oleh: Zainul Krian

Posting Komentar

0 Komentar