Analis Senior PKAD Bongkar Daftar UU Kontroversi Sepanjang 2020



TintaSiyasi.com-- Analis Senior Pusat kajian dan Analisis data (PKAD) Fajar Kurniawan membongkar daftar undang-undang (UU) yang penuh kontroversi sepanjang 2020.

"Kebijakan (politik) yang paling kontroversial sepanjang 2020, menurut saya adalah terbitnya beberapa UU yang sepanjang 2020 menimbulkan kontroversi," tuturnya kepada Tintasiyasi.com, Sabtu (19/12/2020).

Menurutnya, kontroversi itu karena beberapa hal, UU itu diproses dengan proses yang kurang partisipatif bahkan terkesan terburu-buru, tidak melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder yang luas kemudian seolah-olah justru memanfaatkan situasi pandemi ini. "Dan juga produk kebijakan UU itu menimbulkan madharat yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Ia menyebutkan ada beberapa kebijakan yang menimbulkan madharat bagi masyarakat. "Pertama, ada UU yang dulunya Perppu terkait dengan penanganan Covid yang kemudian menjadi UU Nomor 2 tahun 2020. Sesungguhnya UU ini untuk memberikan kebebasan kepada penyelenggara negara untuk melebarkan rasio hutang dari PDRP yang sebelumnya itu hanya sekitar 3 persen, sekarang bisa lebih dari 5 persen atau bahkan10 persen," ujarnya.

"Intinya ada kelonggaran untuk itu. Berikutnya adalah untuk membayar utang, negara diperbolehkan melepas sebagian kepemilikan di BUMN. Tentu ini adalah jalan mulus untuk privatisasi. Dan ini tidak boleh dikriminalkan, tidak boleh dipidanakan, tidak boleh diperdatakan dan tidak boleh di PTUN-kan," tambahnya.

Kedua, UU tentang Minerba juga sekonyong-konyong disahkan. Ia menilai pembahasan UU Minerba ini sebenarnya cukup banyak isu yang strategis dan kontroversial. "Diduga bahwa disahkannya UU terkait dengan Minerba ini adalah untuk menolong tujuh perusahaan tambang batubara PKP2B generasi pertama yang disebut Seven Sister yang akan segera habis masa ijinnya. Hal ini agar mereka tetap bisa memperpanjang kontraknya dan untuk mengakomodir kepentingan Seven Sister itu untuk memperpanjang ijinnya," paparnya.

Ketiga, menurutnya, yang menghebohkan seluruh masyarakat adalah UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sejak awal sudah menimbulkan kontroversi. "Bagaimana tidak? UU ini meleburkan 79 UU di dalam satu UU. Tentu banyak sekali isu-isu yang seharusnya dibahas atau dimatangkan lintas departemen atau lintas pemangku kepentingan. Tetapi pemerintah tidak mendengarkan aspirasi itu," katanya.

"Bahkan mereka kemudian mengesahkannya menjadi UU pada tanggal 5 Oktober 2020. Dan saat ini dalam proses membuat aturan-aturan turunannya baik berupa peraturan pemerintah maupun aturan-aturan di bawahnya termasuk rencana Perpresnya," imbuhnya.

Sekali lagi ia menegaskan, peristiwa politik yang paling kontroversial sepanjang 2020 adalah maraknya dibuatnya UU yang justru UU itu berpotensi menimbulkan kerentanan bagi masyarakat karena lebih berpihak pada kepentingan oligarki ekonomi maupun oligarki politik.

"Selain itu, kebijakan politik lainnya yang kemarin membuat kegaduhan yakni terkait dengan pembahasan RUU BPIP. Hal ini juga menimbulkan kontroversi yang cukup luas. Kita menduga itu ditunggangi oleh komunis atau dari kelompok-kelompok liberal yang mencoba mengambil situasi moral dan situasi pandemi ini untuk kepentingan mereka," ungkapnya.

Menurutnya, maraknya kriminalisasi para aktivis, ia mengira juga menjadi isu-isu yang tetap kontroversial sampai hari ini. "Bukannya pemerintah itu merangkul semua anak bangsa tetapi mereka justru dengan stick and carrot policy-nya itu mencoba memukul anak bangsa yang dianggap berseberangan dan kemudian merangkul sebagian anak bangsa yang mereka anggap bisa ditaklukkan," tandasnya.

Ia menilai hal ini akan menimbulkan perpecahan diantara anak bangsa dan memperuncing potensi konflik di tengah masyarakat. "Ini alarm bahaya bagi kita semuanya kalau pemerintah tetap menggunakan kebijakan pendekatan seperti itu. Seharusnya pemerintah menggunakan pendekatan yang lebih bisa merangkul kepentingan semua pihak bukan pendekatan yang memukul seperti itu," ujarnya.


UU Omnibus Law Cipta Kerja: Paling Kontroversial Sepanjang 2020

Fajar menilai UU Omnibus Law Cipta Kerja sebagai UU yang paling kontroversial diantara beberapa UU yang diterbitkan sepanjang 2020.

"Tentu yang paling kontroversial dari seluruh UU yang dikeluarkan oleh rezim sepanjang 2020 yakni UU Omnibus Law Cipta Kerja," tuturnya.

Menurutnya, UU ini melingkupi hajat hidup orang banyak dan mencakup berbagai aspek. "Mulai dari masalah aspek ketenagakerjaan, menyangkut masalah kawasan ekonomi khusus yang bisa mengganggu kepentingan masyarakat, berkenaan dengan perijinan lingkungan yang lebih dilonggarkan dan batas hak kelola dari investor yang lebih panjang dari sebelumnya. Saat ini bisa mendapatkan hak kelola hingga 25 tahun," ujarnya.

Ia menilai dengan diringkasnya 79 UU menjadi satu UU, tentu sangat banyak sekali dimensi masyarakat yang tercakup di dalamnya. Prosesnya yang demikian cepat dan proses konsultasinya juga kurang memadai. "Bayangkan untuk UU yang begitu banyak, 1200 pasal lebih tapi hanya ada 65 kali konsultasi publik. Dan itu saya kira sangat kurang. Belum lagi nanti produk-produk turunannya," ungkapnya.

Ia menegaskan sebenarnya dengan UU itu justru menunjukkan rezim semakin membuka karpet merah bagi investasi asing itu. "Kita tahu investasi asing dan juga investasi swasta, ujung-ujungnya akan meningkatkan kerentanan masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial yang lebih lebar di masyarakat dan berpotensi untuk meminggirkan kepentingan masyarakat," bebernya.

Menurutnya, pengistimewaan investor dalam hal ini justru berdampak negatif kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai seharusnya bukan UU Cipta Kerja tapi UU Cipta Investasi karena tujuannya bukan cipta kerja, tapi sebenarnya memberikan pelayanan dan keistimewaan pada investor. "Tentu para investor itu adalah para oligarki baik investor dalam negeri maupun investor asing yang semua kerangkanya adalah kapitalis global," pungkasnya.[] Achmad Mu'it

Posting Komentar

0 Komentar