Amir Uniol 4.0 Diponorogo: Its Not Fair! Jika Mengharamkan dan Memusuhi Khilafah



TintaSiyasi.com-- Menanggapi protokol kampus anti khilafah, Amir Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, mengatakan bahwa hal itu tidak fair, jika civitas akademika diajak untuk mengharamkan dan memusuhi gagasan khilafah.

"Menurut saya, its not fair! (Itu tidak adil) bila kita mengharam-kan khilafah dan memusuhi orang yang mempelajari dan mendakwahkan khilafah, apalagi hendak disusun proposal tentang protokol kampus anti khilafah," tuturnya dalam Kuliah Online Uniol 4.0 Diponorogo bertajuk Mengulik Proposal Protokol Kampus Anti Khilafah, Selasa (8/12/2020) via daring di zoom.

Karena menurutnya, perguruan tinggi atau civitas akademika tidak boleh melarang ajaran Islam. Baginya, khilafah ajaran Islam yang jejaknya ada dalam buku-buku yang dikarang ulama, seperti contohnya buku Fiqh Islam karangan Sulaiman Rasyid. "Dalam sejarah selama 1300 tahun umat Islam memang dalam kepemimpinan dengan sistem kekhilafahan, apapun bentuk dan variasinya," jelasnya.

"Bukankah beberapa wilayah Indonesia sempat menjadi bagian atau wakil kekhalifahan Ustmani, misalnya Demak, DI Yogyakarta? jejaknya masih jelas. Bukankah, kita juga pernah dibantu khilafah ketika kita melawan penjajah Belanda? Apakah kita akan melupakan begitu saja jejak kekhalifahan di negeri ini? Itu tidak fair! Itu a-history!," imbuhnya.

Ia menjelaskan, selama ini belum ada fatwa MUI dan Putusan Pengadilan atau Ketentuan UU (undang-undang) yang menyatakan khilafah ajaran Islam terlaran atau pun bertentangan dengan Pancasila.

"Khilafah itu jelas terbukti merupakan bagian dari fikih siyasah sehingga khilafah adalah ajaran Islam, bukan ajaran terlarang," tegasnya.

Oleh karena itu menurutnya, mendakwahkan khilafah bukanlah tindakan kriminal dan bukan terpapar radikalisme. "Persekusi kepada pendakwah khilafah baik oleh perorangan maupun organisasi merupakan perbuatan pidana yang dapat dijerat denagan KUHP (Pasal 156a) dan UU ITE serta UU Ormas 2017," tandasnya.

Menurutnya, tidak sepatutnya kampus melarang ajaran khilafah untuk didiskusikan maupun didakwahkan. "Jadi, nalarkah kita terima begitu saja Proposal Protokol Kampus Anti Khilafah?," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar