Ahmad Khozinudin: Pelarangan Kegiatan FPI Bertentangan dengan UU Ormas



TintaSiyasi.com-- Pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat mendapat sorotan publik. Advokat dan Aktivis Pejuang Khilafah, Ahmad Khozinudin S.H., menyatakan pelarangan kegiatan FPI dengan dalih tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Ormas. 

"Melarang kegiatan FPI hanya dengan dalih tidak memiliki SKT, jelas bertentangan dengan pasal 10 UU Ormas, UU No 17 Tahun 2013 yang diubah dengan UU No 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No 2 tahun 2017 menjadi UU)," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Kamis (31/12/2020).

Selain bertentangan dengan UU Ormas, menurut Ahmad pelarangan kegiatan FPI itu juga bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan juga bertentangan dengan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 82 PUU-IX/2013.

Ia mengatakan, pengumuman pelarangan berdasarkan SKB enam Pejabat Tertinggi itu tidak berdasar menurut hukum. Karena menurutnya, produk keputusan itu tidak didasarkan pada sumber hukum yang diatur dalam hierarki perundangan-undangan.

Sehinga menurutnya, pengumuman atau penetapan pelarangan terhadap organisasi tertentu yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah diumumkan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ideologi Marxisme, Leninisme dan Komunisme ditetapkan berdasarkan TAP MPRS NO XXV/MPRS/1966.

"Karena dasar pengumuman pelarangan FPI tidak sah dan inkonstitusional maka seluruh tindakan yang diambil pemerintah via aparat penegak hukum tidak sah, ilegal dan inkonstitusional. Tindakan ini jika tetap dilakukan, menunjukkan negara sedang mempraktikan kesewenang-wenangan (abuse of power) dan praktik kejemawaan dan melanggar hukum," jelasnya.

Ia mengatakan meskipun, de jure (secara hukum) FPI tidak memiliki SKT karena tidak mendapatkan perpanjangan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), bukan berarti FPI bubar. Menurutnya FPI tetaplah sah dan legal serta konstitusional dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar