Abdullah Hehamahua: UU Indonesia Selalu Emergency Exit




TintaSiyasi.com-- Menanggapi maraknya mega korupsi di Indonesia, Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2005-2013 Abdullah Hehamahua memandang undang-undang (UU) di Indonesia selalu emergency exit yaitu jadi tempat untuk pintu keluar.

“Saya mengatakan UU Indonesia selalu emergency exit yang dimaksud political corruption atau korupsi yang dilakukan melalui kebijakan perundang-undangan yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya punya tujuan tertentu kepada orang, kelompok, golongan tertentu," tuturnya dalam acara Islamic Lawyer Forum (ILF): Hukuman Mati Bagi Koruptor, Pantaskah?di kanal Youtube LBH Pelita Umat, Selasa 29 Desember 2020.

Ia mengatakan, karena korupsi bersifat transnasional tidak hanya terjadi di kementerian tertentu atau pun di negara tertentu. Menurutnya, korupsi dapar disebut extra ordinary crime, karena korupsi adalah peluang bisnis yang menjanjikan.

“Kita lihat kasus (eks) Mensos (Menteri Sosial) tentang pengadaan barang dan jasa. KPK akan menggunakan pasal 12 B gratifikasi karena barangnya ada. Jika mereka menggunakan pasal suap ayat 11 atau 12, karena akan dibenturkan dengan UU no. 20 tahun 2020 tentang Covid-19, bahwa tidak bisa dipidanakan, tidak bisa diperdata. Jika menggunakan pasal 12 B gratifikasi jelas, itu ada barangnya, ada persetujuannya,” imbuhnya.

Ia menambahkan, UU nomor 20 tahun 2020 tentang Covid-19 itu adalah satu perampokan uang negara secara legal konstitusional. Karena menurutnya, dalam UU nomor 20 menyebutkan penggunaan dana-dana tersebut tidak bisa dipidanakan, tidak bisa diperdata, sehingga UU tersebut sudah dipersiapkan betul. 

“Inilah yang disebut intellectual corruption, korupsi yang dilakukan oleh orang yg punya ilmu, data, pengetahuan, informasi tapi disembunyikan, dimanipulasi, diputar balik untuk kepentingan tertentu atau kepentingan golongan tertentu,” tutupnya.[] Alfia Purwanti


Posting Komentar

0 Komentar