Wakaf Tunai Diandalkan, Penerapan Syariah Setengah Hati




Peningkatan kesadaran masyarakat kelas menengah, khususnya para milenial akan instrumen wakaf rupanya telah mengusik “jiwa” kapitalis pemerintah. Dana wakaf yang selama ini ditujukan untuk kegiatan sosial atau keagamaan, seperti wakaf tanah atau harta benda untuk pembangunan masjid, pesantren, sekolah dan lain sebagainya mulai dilirik menjadi 'solusi' alternatif pembiayaan negara. Terlebih lagi dengan kondisi perekonomian saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan adanya niatan pemerintah untuk 'mengoptimalkan' pemanfaatan dana wakaf guna mendongkrak sektor ekonomi.

Pemanfaatan dana wakaf dalam pembiayaan negara diambil dari realisasi pengumpulan dana instrumen wakaf kalangan menengah Indonesia yang ternyata nilainya sangat fantastis. Pada tahun 2020 saja, setidaknya dana wakaf yang terkumpul senilai Rp 217 triliun, atau setara 3,4% total Produk Domestik Bruto (PDB). Data ini menunjukkan adanya partisipasi yang cukup besar dari kalangan menengah dan jumlahnya bisa ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan penduduk kelas menengah di indonesia yang mencapi 74 juta orang, (cnnindonesia.com, 24/10/2020).

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan saat ini sejatinya instrumen wakaf bisa berkembang menjadi wakaf tunai yang terintegrasi dengan sukuk alias surat utang negara. Jadi wakaf tidak hanya berupa tanah atau benda bergerak. "Selama ini bayangannya wakaf itu menyerahkan aset selamanya, tapi tidak juga, cash wakaf link sukuk ini durasinya dua sampai enam tahun, meski memang tidak tradable (tidak bisa diperdagangkan). Tapi dua tahun, nanti dia cair, balik lagi hasil investasi itu yang diwakafkan," jelasnya.

Nantinya, hasil dari pengelolaan instrumen wakaf yang baru ini akan dialokasikan ke proyek sosial. Seperti, pembangunan rumah sakit/ klinik, beasiswa untuk anak tidak mampu, bantuan modal usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga bantuan beasiswa beserta alat bantu untuk siswa berkebutuhan khusus. 

Ditengah rencana pemerintah dalam pemanfaatan wakaf sebagai sumber pemasukan baru negara, Sri Mulyani juga mengatakan, ekonomi syariah berpeluang besar menjadi sumber baru perekonomian nasional. Sekaligus dinilai mampu menjawab berbagai tantangan dinamika perekonomian nasional di masa kedaruratan kesehatan ini.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah mempunyai pertimbangan khusus untuk menjadikan ekonomi syariah sebagi pusat pertumbuhan baru ekonomi nasional. Diantara adanya kesamaan karakteristik antara prinsip ekonomi syariah dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia yaitu filantropis dan peduli terhadap sesama. Apalagi penduduk muslim di Indonesia mencapai 87% dari total populasi 267 juta jiwa, maka potensi dana abadi wakaf tunai yang akan di dapatkan ini bernilai fantastis.

Keberadaan GNWT pada akhirnya mengkonfirmasi kondisi rezim yang tengah menemui jalan buntu dalam menambah sumber pedapatan negara. Hasil dari pungutan pajak dan utang nyatanya tidak memberikan kontribusi maksimal untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri, justru sebaliknya hanya menjadi beban rakyat dan negara. Sehingga bukan hal yang mengherankan jika pemerintah kemudian melirik dana wakaf yang nilainya sangat fantastis namun memiliki risiko rendah. Dari sini terlihat watak asli kapitalisme yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil mungkin.

Wacana pembidikan dana wakaf untuk investasi ini juga tidak berarti menunjukan bahwa syariat Islam sudah mendapatkan “tempat” di negeri ini. Yang terjadi adalah wakaf sebagai bagian dari syariat Islam dinilai menguntungkan bagi rezim, tatkala syariat islam yang lain sekiranya tidak dibutuhkan ataupun bertentangan dengan kepentingan rezim, maka akan ditinggalkan, dipojokan bahkan di dikriminalisasi para pengemban dakwahnya. Tidak salah jika disebut bahwa agama hanya digunakan sebagai legimitasi untuk memuluskan kepentingan rezim.

Lagi-lagi hal ini wajar terjadi di dalam sistem kapitalisme yang asasnya adalah keuntungan bagi segolongan kelompok, namun membawa mudhorot bagi rakyatnya, termasuk dalam mendapatkan sumber pemasukan negara. Maka dari itu jika negeri-negeri muslim masih tetap bertahan dengan sistem ekonomi kapitalis, apapun kondisinya krisis akan terus melanda baik dimasa pandemi maupun diluar pandemi.

Di dalam sistem Islam, penguasa negara (khalifah) adalah pelayan umat yang mengurusi segala urusan masyarakat. Negara bertanggung jawab atas terpenuhnya kebutuhan pokok masyarakat dan dalam pemenuhannya tidak boleh di monopoli oleh segelintir orang. Karena hal tersebut didukung besarnya sumber pendapatan negara yang dikelola secara optimal dengan memaksimalkan harta kepemilikan umum yang melimpah ruah, seperti barang tambang, hasil laut, air dan sumber energi. 

Selain itu negara juga mengelola harta kepemilikan negara seperti zakat (didistribusikan hanya bagi delapan asnaf sesuai dengan yang dicantumkan dalam Al-Qur’an), fa'i, kharaj dan jizyah yang semuanya dikumpulkan di dalam kas negara (baitul mal) dan hasil dari pengelolaannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat. 

Dari sini jelas bahwa Islam mewajibkan negara untuk memaksimalkan segala potensinya dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Dimana negara kemudian diberikan amanah untuk mengelola harta kepemilikan umum dan harta kepemilikan negara yang sejatinya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan umat. Dari sumber pendapatan semacam ini, negara tidak hanya mampu menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat tetapi juga secara pasti negara tidak akan membebani rakyatnya.[]


Oleh: Trisna AB
Aktivis Muslimah

Posting Komentar

0 Komentar