UU Ciptaker: Gagasan dan Kerjaan Orang Besar yang Ditolak Rakyat


Sejak disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020, UU Ciptaker, terus menuai kontroversi. Kaum Buruh dan rakyat serta berbagai ormas dan akademisi menolak keras UU tersebut. 

Jika memang UU Ciptaker itu memang membuka lapangan kerja dan bermanfaat buat rakyat, semestinya disambut gembira. Tapi, mengapa justru terjadi penolakan keras? 

UU ini merupakan gagasan orang-orang besar, yang dibahas dan disahkan oleh orang besar. Namun berkualitas rendah dan ditolak rakyat. Bukan hanya buruh dan rakyat yang menolak. Kalangan ormas dan kalangan akademisi juga menolaknya.

Dalam hal ini, Penulis memberikan EMPAT catatan penting atas penolakan berbagai elemen bangsa itu sbb:

Pertama, gagasan luar biasa orang-orang besar. Siapa pun mereka yang menggagas UU Ciptaker ini tentu bukan orang biasa. Tentu merekalah yang sangat berkepentingan dengan UU ini. Nampaknya kaum buruh dan rakyat biasa tidak begitu berkepentingan dengan UU ini. Toh, biasanya rakyat kalau ada gagasan akan diusulkan lewat wakil mereka di DPR. 

Gagasan san UU ini justru muncul dari pihak pemerintah. Entah siapa yang punya gagasan ini. Namun yang jelas istilah Omnibus Law muncul dalam pidato pertama Jokowi usai pelantikan periode ke-2 jabatan presiden pada 20 Oktober 2020. 

Siapa pun yang punya gagasan besar ini, ia telah mampu meyakinkan Presiden Jokowi  dan mendorong terbentuknya satgas Omnibus Law pada 16 Desember 2020. Bahkan telah sukses meyakinkan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Surpres pada 12 Februari 2020 sehingga RUU itu bisa dibahas bersama DPR. Selanjutnya berhasil disahkan menjadi UU Ciptaker yang terdiri 812 halaman pada 5 Oktober 2020 untuk diserahkan kepada Presiden.
 
Kedua, karya orang-orang Besar. UU Ciptaker ini diusulkan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahasa dan disahkan. Setisaknya ada 6 menteri terkait dalam penyusunan UU ini. Tentu sang menteri tidak sendirian. Ia dibantu dan diberikan masukan oleh para staf ahli dan orang-orang pintar disekitarnya. 
Setelah dikirim ke DPR, UU ini pun melibatkan 575 anggota Dewan yang terhormat. Tentu anggota Dewan yang  tidak sendirian, Ia dibantu oleh staf ahlinya yang tentu bukan orang biasa. Mereka orang-orang pintar yang membahas UU ini.

Dalam pembahasan UU itu pun tentu menghadirkan para pakar yang sesuai keahlian dibidangnya masing-masing. Dan tentunya biaya yang digunakan untuk membuat UU ini bukanlah sedikit.

Ketiga, biaya yang tidak tak besar. Karena melibatkan orang-orang besar maka biaya tentulah sangat besar. Berapa banyak fasilitas publik yang digunakan untuk membahas UU ini. mulai dari ruang gedung, AC, meja kursi, Listrik, Mobil, dll yang semua dibayar dengan uang rakyat. Belum lagi berapa banyak SDM yang dilibatkan untuk membahas RUU ini. mulai dari Presiden, para menteri terkait plus para stafnya, sampai para sopir dan petugas keamanan semua dilibatkan dalam pembahasan ini. Dan semua itu dibayar pakai uang rakyat.

Soal biaya yang diperlukan untuk membahas RUU menjadi UU di DPR RI anggarannya sekitar Rp.2,4 Milyar. Ini data tahun 2016 sebagaimana termuat pada laman teropongsenayan.com  tertanggal 03 Februari 2016. Sedangkan untuk tahun 2018 anggaran untuk pembahasan sebuah RUU mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp.3,8 Milyar. Sebagaimana termuat pada laman cnnindonesia.com tanggal 30/09/19. Sedangkan untuk pembahasan RUU Ciptaker kita belum tahu seberapa besar. Namun tentu tidaklah kecil karena ini karya besar yang melibatkan banyak orang besar. 
(cnnindonesia.com 30/09/19)

Keempat, karya orang besar yang bermutu rendah. Padahal UU ini di gagas oleh orang-orang besar. Juga dibahas oleh orang-orang besar (menteri dan DPR), yang dibantu oleh orang-orang pintar. Namun RUU ini masih juga ada yang keliru sebagaimana diakui pihak istana.  (m.republika.co.id . 07/11/20).

Inilah nasib UU kerjaan orang-orang besar yang ditolak rakyat dan berkualitas rendah.
Kita bisa memahami betapa kerasnya penolakan UU Ciptaker ini. Para buruh dan mahasiswa serta rakyat kecewa, marah dan Menolak UU ini.

Semestinya penguasa segera mendengar suara rakyat sebelum kemarahan semakin membesar. Presiden bisa minta maaf dan batalkan UU tersebut. Namun Yang terjadi  malah diteken dan diundangkan.
Tentu ini membuat Buruh dan rakyat merasa di khianati oleh wakil dan pemimpin mereka.

Semoga para pemimpin lebih peduli dan takut pada Allah jika tak mengurus rakyatnya dengan baik. Taabik.[]



Oleh: Wahyudi al Maroky
(Dir. PAMONG Institute)

NB; Penulis pernah belajar pemerintahan di STPDN angkatan ke-04 dan IIP Jakarta angkatan ke-29 serta MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.

Posting Komentar

0 Komentar