UU Ciptaker Diteken, Aktivis 98: Rezim 'Ndableg' Menunjukkan Demokrasi Bobrok dan Busuk



TintaSiyasi.com-- Menyikapi UU Cipta Kerja setebal 1187 halaman yang diteken Presiden Joko Widodo, Senin (2/11/2020), Aktivis 98 Agung Wisnuwardana angkat bicara. Menurutnya, sikap pemerintah yang ndableg (keras kepala) adalah bukti bobrok dan busuknya demokrasi.

"Hal ini menunjukkan bahwa rezim negeri ini  baik eksekutif maupun legislatif dalam kondisi ndableg. Ke-ndableg-an rezim ini semakin menunjukkan jati diri sistem demokrasi yang bobrok dan busuk," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Selasa (3/10/2020).

Menurutnya, pemerintah sudah tak mau mendengarkan jeritan hati nurani rakyat. Ia mengatakan, inilah akibat sistem demokrasi yang mahal.

"Akhirnya memposisikan para oligarki kapitalis atau pemilik modal sebagai unsur penting.  Rezim hadir cenderung untuk melayani mereka dan mengabaikan rakyat," ungkapnya. 

Ia membeberkan, bila hal ini terus berlangsung, maka akan hadir diktator konstitusional, rezim bertindak otoriter kepada rakyat atas nama konstitusi demi para oligarki.

"Kaca mata kuda kapitalisme terus dikenakan oleh rezim. Rezim seperti tak memiliki solusi lain untuk menyelesaikan masalah resesi ekonomi dan pandemi kecuali dengan membuka investasi asing seluas-luasnya, meningkatkan utang luar negeri atau cetak uang," tegasnya.

Ia mengatakan, UU Omnibus Law digunakan untuk membuka investasi asing seluas-luasnya. Menurutnya, inilah masalah ideologis paradigmatis, masalah kronis rezim sejak dulu, dan saat ini semakin parah.

"Selama kapitalisme-demokrasi terus dipakai sebagai mindset ideologis, maka sampai kapan pun rezim tak akan bisa keluar dari  kotak pandora kedunguan kebijakan," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar