Utopia Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi



Lembaga Indikator Politik Indonesia mencoba menggambarkan demokrasi Indonesia dengan melakukan survei opini publik, salah satu variabelnya adalah hak menyatakan pendapat. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan pihaknya menanyakan setuju atau tidaknya responden dengan adanya pernyataan bahwa masyarakat semakin takut dalam menyatakan pendapat, (merdeka.com/25/10/2020).

Survei yang dilakukan via panggilan telepon pada 24 September hingga 30 Sepember 2020 dengan menggunakan metode simple random sampling sebanyak 1.200 responden. Hasilnya, mayoritas setuju bahwa kebebasan sipil mulai terganggu.

"Survei menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat 79,6 persen, makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes 73,8 persen, dan aparat dinilai semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa 57,7 persen," terang Burhanuddin.

Tak heran jika survei ini sejalan dengan rentetan tudingan publik bahwa rezim saat ini identik dengan rezim orde baru di era presiden ke-2 Soeharto. Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, terdapat tiga indikator yang bisa mengkonfirmasi tudingan publik bahwa rezim Jokowi identik dengan orba,(cnn.indonesia.com 22/10/2020).

Indikator yang pertama, pembatasan kebebasan sipil. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana cara rezim dalam merespon kritik publik, baik dari langkah mengkondisikan media masa hingga mengkriminalisasi aktivis. Indikator kedua, menurut Khoirul dapat dilihat dari bagaimana cara rezim memanfaatkan aparat penegak hukum guna menciptakan stabilitas keamanan dan politik. Indikator ini telah dikonfirmasi oleh sejumlah elemen masyarakat, mengingat banyak terjadi penangkapan sejumlah masyarakat yang melakukan kritik kepada rezim melalui media sosial.

Indikator yang terakhir menurutnya terlihat dari “perselingkuhan” antara kekuatan bisnis dan kekuasaan yang semakin nampak terjadi. Perselingkuhan itu terlihat jelas sejak pengesahan revisi UU KPK hingga pengesahan UU Minerba dan UU Ciptaker. Khoirul mengatakan sikap Jokowi ini kemungkinan lahir dari cara pandang politik terkait pembangunan dan kepercayaan diri bahwa gerakan sosial masyarakat mudah dijinakkan.

Dari sini terlihat, sistem buatan manusia tidaklah bisa memainkan peran dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi umat. Pun dengan demokrasi yang mengagungkan suara rakyat dengan kebebasan pendapatnya nyatanya sebatas fatamorgana. Suara rakyat dibutuhkan ketika hendak meraih kekuasaan, setelahnya bagaikan tersumbat telinga para penguasa. Sampai suara rakyat tercekat, tidak menggoyahkan keputusan penguasa. Justru kritikan dari rakyat seolah menjadi ancaman kekuasaan dan berujung  menggunakan “tangan” aparat.

Sejatinya jika kesejahteraan sudah didapat oleh masyarakat,  rasanya tidak mungkin rakyat berbondong-bondong menyampaikan kritik dan keluhannya. Namun kesejahteraan rakyat dalam sistem demokrasi nampaknya mustahil tercapai. Karena, sistem demokrasi justru melahirkan negara korporasi yang tujuan kekuasaannya hanya untuk mendatangkan keuntungan bagi sebagian golongan, terutama bagi “pemberi modal” saat menuju jalan meraih kekuasaan.

Wajar saja apabila kebijakan yang dibuat oleh rezim semata-mata untuk kepentingan korporasi, meskipun cenderung mencederai rakyat, bahkan bisa dikatakan menzalimi masyarakat. Bagaimana tidak? Suara rakyat yang menjadi ujung tonggak berdirinya demokrasi tak ada artinya dibanding dengan suara korporat. 

Jika pun rakyat menampakkan sikap kritisnya terhadap kebijakan yang jauh dari kepentingan masyarakat, rezim tidak segan membungkam dengan bebagai tuduhan yang dilontarkan penguasa. Yang pada akhirnya masyarakat merasa takut berpendapat dan berdiam dengan kezaliman yang diciptakan penguasa.

Berbeda halnya dengan Islam, pemimpin negara (khalifah) adalah pelayan masyarakat, di bay’at oleh umat untuk mengurusi urusan masyarakat berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah Saw. Maka segala kebijakan yang diputuskan oleh khalifah semata-mata demi kepentingan masyarakat, bukan yang lain. Sesuai dengan sabda Nabi Saw, “Imam (khalifah, penguasa) yang memimpin manusia adalah laksana seorang penggembala, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya, (HR. Muslim).

Namun, apabila dalam penerapannya khalifah melakukan kelalaian, khalifah terbuka untuk dikoreksi. Karena dalam sistem khilafah terdapat mekanisme kontrol (muhasabah) jika khalifah lalai dalam menjalankan kewajiban, serta menyampaikan pengaduan (syakwa) kepada khalifah atas sesuatu yang menimpa rakyat akibat dari kezaliman yang menimpa mereka.

Jika pun terdapat perbedaan pendapat antara rakyat dan penguasa, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada syariat Islam seperti halnya firman Allah Swt, “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, (QS. al-Maidah:48).

Itu semua merupakan jaminan untuk memastikan tegaknya sistem Islam yang benar dan konsekuen ditengah masyarakat, serta mewujudkan keadilan menyeluruh dan menghilangkan kezaliman. Maka dari itu sudah sepatutnya umat ikut berjuang menegakkan sistem Islam dalam bingkai daulah khilafah yang berlandaskan hukum-hukum dari Sang Pencipta. Sudah tentu Islam akan menjadi rahmatan lil aalamiin bagi seluruh negeri.[]

Oleh: Trisna AB
Aktivis Muslimah

Posting Komentar

0 Komentar