Utang Bertambah, Negara Semakin Terjajah




Nambah lagi, nambah lagi. Dalam waktu relatif berdekatan atau tak sampai dua minggu utang Indonesia bertambah sebesar lebih dari Rp 24,5 triliun. Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan dari Jerman sebesar Rp 9,1 triliun. Pemerintah mengklaim, penarikan utang baru dari Jerman dan Australia dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19. (Kompas.tv, 21/11/20)


Padahal, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sudah mengalami  peningkatan dari US$ 409,7 miliar per Juli 2020 menjadi US$ 413,4 miliar per Agustus 2020. Jumlah utang itu setara Rp6.084 triliun mengacu kurs Rp14.717 per dolar AS pada 15 Oktober 2020. (cnnindonesia.com, 15/10/20) Grafik peningkatan utang Indonesia semakin melonjak, terlebih di masa pandemi Covid-19. Menurut Ekonom Bank BNI Ryan Kiryanto, menyatakan bahwa pembiayaan penanganan COVID-19 membutuhkan biaya besar dan penyelesaian pandemi yang berlarut-larut membuat kebutuhan biaya semakin tinggi. Keperluan biaya besar tersebut berpotensi meningkatkan utang pemerintah, baik utang domestik maupun ULN. (suara.com, 29/06/20)

Besar pasak daripada tiang, begitulah kondisi Indonesia sekarang. Menurut lembaga pemeringkat utang internasional Fitch Ratings, negara Indonesia dinilai semakin bergantung dengan pembiayaan eksternal tapi dengan penerimaan dalam negeri yang rendah. (Kontan.co.id, 13/08/20) Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Indonesia mengalami resesi pada kuartal III-2020 minus 3,49% setelah kuartal II-2020 minus 5,32%. (cnnindonesia.com, 6/11/2020)

Kebijakan menambah utang sudah menjadi tradisi di negeri ini, bahkan utang dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang sudah amburadul. Dalam negara kapitalisme yang menganut  sistem ekonomi liberal, utang dan pajak memang dijadikan sumber utama pendapatan negara. Maka wajar jika utang menjadi skema rutin bagi setiap negara (terlebih negara berkembang). Pemerintah pun tidak pernah merasa bersalah dengan tumpukan utang yang semakin menggunung; seolah berutang menjadi sebuah trend dan kebanggaan. 

Padahal ledakan utang akan semakin menguatkan cengkraman asing untuk menyetir berbagai kebijakan negara yang diutangi hingga leluasa mengeksploitasi SDA. Sungguh ironi, potensi SDA negara hingga 200 triliun (liputan6.com, 28/01/14) digadaikan kepada asing dan aseng demi melakukan pembangunan ekonomi.

Inilah jebakan negara investor kapitalis untuk memandulkan peran negara lewat penjajahan neoimperialisme, agar negara bertindak sebagai calo bagi para investor dan tidak menjalankan fungsinya sebagai pengurus ekonomi rakyat.  Jika dibiarkan terus-menerus maka akan semakin membahayakan bangsa dan negara.

Maka tidak ada cara lain untuk membebaskan utang yang telah menggurita kecuali dengan menerapkan sistem Khilafah yang sudah terbukti selama beberapa abad mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi kaum muslimin dan non muslim tanpa sedikit-sedikit utang. Karena dalam Khilafah terdapat lembaga keuangan yang terstruktur, sistematis, dan efisien –yang disebut dengan Baitul Mal– yang memiliki sumber-sumber pemasukan negara, diantaranya:
1. Pengelolaan harta kepemilikan umum yang menjadi sumber pemasukan utama negara seperti air, api (energi), padang rumput, barang tambang dalam jumlah sangat besar (minyak bumi, emas, perak, dst), jalan, sungai, laut, hutan, dan sejenisnya. 
2. Pengelolaan harta milik negara, seperti gedung-gedung pemerintah, kendaraan-kendaraan pemerintah, dan sejenisnya.
3. Pendapatan dari non muslim, seperti kharaj, fa'i, jizyah, dan sejenisnya.
4. Pendapatan dari muslim, seperti zakat, wakaf, infak, dan sejenisnya.
5. Pendapatan temporal, misalnya dari denda.
6. Negara juga dapat mengenakan cukai terhadap barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, misalnya plastik, makanan olahan dengan kadar gula tinggi, dan seterusnya. (Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam bukunya, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah)

Jika terjadi kekosongan kas atau pemasukan Baitul Mal tidak stabil, maka Khilafah berhak menetapkan kewajiban pembiayaan kepada kaum yang dipilih dari kalangan yang memiliki kelebihan harta (aghniyah) untuk memulihkan kondisi ekonomi negara.

Maka dengan berbagai pemasukan yang diperoleh melalui Baitul Mal, Khilafah tidak akan mudah melakukan utang untuk mengatasi krisis ekonomi. Jikalau seluruh instrumen pemulihan ekonomi sudah dijalankan tetapi krisis ekonomi tetap saja melonjak, maka Khilafah bisa melakukan utang luar negeri dengan syarat tidak akan tunduk pada aturan kufur –utang berbunga atau ribawi– dan tidak akan menjadi negara yang mudah didikte. Khilafah hanya akan membayar utang pokoknya saja. Hal ini dilakukan atas dasar ketundukan pada Hukum Syara' dan takut terhadap ancaman Allah subhanahu wata'ala:
"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (TQS. Al Baqarah: 279)

Wallahu a'lam bishawab.[]

Oleh: Wahidah Nur Hasanah



Posting Komentar

0 Komentar