+
TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

UN Dihapus, Masalah Pendidikan Belum Selesai


Latar belakang dihapusnya Ujian Nasional berangkat dari keluhan baik tenaga pendidik maupun peserta didik. Sebagian besar pihak merasa Ujian Nasional memerlukan biaya yang sangat besar bagi peserta ujian dan penyelenggara ujian. Belum lagi banyaknya kebocoran soal dan kecurangan yang terjadi, membuat ujian nasional menjadi diragukan objektivitasnya  dalam mengukur kemampuan siswa. 

Ujian nasional sendiri sudah beberapa kali mengalami revisi dan enam kali pergantian nama. Contohnya ujian nasional yang dulu berbasis kertas, kemudian menjadi berbasis computer atau disebut UNBK. Sebelumnya juga tidak disebut sebagai Ujian Nasional, melainkan Ujian Negara. Hingga saat ini, Ujian Nasional pun akan resmi dihapuskan tahun depan, karena ketidakefektifannya dan hanya menghabiskan uang negara. 

Sebagai gantinya, Kemendikbud mengadakan Asesmen Nasional untuk mengukur tingkat mutu pendidikan. Asesmen Nasional ini memuat soal-soal yang sangat jauh berbeda dari tipe soal ujian nasional. Dihapuskannya Ujian Nasional oleh Kemendikbud merupakan angin segar  bagi guru dan siswa. Karena para guru tidak perlu pusing lagi untuk mempersiapkan soal ujian nasional, dan tidak perlu lagi mengadakan kelas tambahan pra UN. 

Begitupun siswa, tidak perlu lagi mengikuti bimbel yang mahal dan tidak perlu stress karena mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nasional. Ikatan Guru Indonesia pun menyambut hangat putusan ini. Dikutip dari kompas.com, menurut Satriwan dampak positif dari kebijakan ini adalah kelulusan tak lagi berbasis mata pelajaran sehingga hal ini mengurangi beban siswa baik dari sisi psikologis maupun ekonomi. 

Dengan cara ini, siswa tak perlu lagi mengikuti berbagai bimbingan belajar. “Asesmen nasional bukan untuk menguji pengetahuan siswa. Tapi hanya untuk mengukur bagaimana perkembangan kualitas pembelajaran. Sehingga, asesmen nasional tak berdampak bagi siswa dan guru. Beda dengan ujian nasional," kata dia. 

Yang menjadi stressing point adalah apakah dengan dihapuskannya ujian nasional akan mampu menghapuskan masalah pendidikan yang selama ini dikeluhkan? Ternyata ujian nasional bukan satu-satunya masalah yang dihadapi oleh pelajar dan tenaga pendidik. Sektor pendidikan Indonesia masih memiliki banyak PR. Mulai dari kasus bullying, pelecehan seksual di sekolah, sampai masalah kesejahteraan guru pun belum terselesaikan. Entah sampai kapan pendidikan di negeri ini bisa mencapai kategori kondusif dan aman. 

Lalu sebenarnya apa yang menjadi akar masalah dari pendidikan di negeri ini? Jika kita melihat dan menganalisa kembali kasus moral yang memengaruhi buruknya output pendidikan hari ini diakibatkan oleh diperbolehkannya industri pornografi dan hiburan yang mengkampanyekan cara hidup yang serba bebas dan liar. 

Selain itu, banyaknya kasus korupsi dalam penyaluran dana operasional sekolah mengakibatkan kurang meratanya penyediaan fasilitas pendidikan dan kurang jaminan kesejahteraan guru yang memprihatinkan. Sehingga kondisi pendidikan saat ini mengalami tekanan dari atas dan bawah. 

Maka dari itu, sejatinya perbaikan secara parsial tidak akan mampu menyelesaikan masalah pendidikan karena tidak diselesaikan dari akarnya. Yaitu dibiarkannya sistem kapitalis yang mencengkram negeri ini, termasuk dalam pendidikan dan moral. Untuk menyelesaikannya, haruslah dicabut sistem kapitalis ini dari akarnya. 

Sudah saatnya kita melepaskan diri dari cengkraman ideologi sekuler-kapitalisme global. Ideologi yang terbukti menjadi penghambat dalam pembanguan negeri ini menuju masyarakat madani dan beradab. Saatnya kita move on  menuju sistem yang mampu memberikan jaminan terwujudnya masyarakat madani sebagaimana generasi Rasulullah Saw dan para sahabat, yaitu sistem islam.  

Tidak ada salahnya menerapkan sistem yang dibawa oleh Rasul Muhammad Saw. Yaitu sistem islam secara kaffah dalam bingkai khilafah. Karena sistem ini berbasis pada hukum syari’at bersumber pada wahyu Allah SWT dan sabda nabi Saw. Sistem yang sudah tidak diragukan lagi keadilannya. Pendidikan yang berbasis iman dan taqwa, didukung dengan sistem sosial yang tegas dalam menjaga moral masyarakat agar tidak bermaksiyat kepada Allah SWT. 

Dalam syari’at Islam, para elit kapitalis tidak diperbolehkan menguasai sektor strategis, karena Negara berkewajiban mengelolanya. Alhasil, masyarakat menjadi lebih terurus oleh Negara berdasarkan tuntunan syariat islam. Terlebih jika menerapkan sistem islam kaffah ini merupakan kewajiban bagi ummat islam. Maka akan menjadi ladang pahala jika diterapkan dan berdosa jika tidak diterapkan. 
Wallahu A’lam Bissawwab.[]

Oleh: Syahida Adha

Posting Komentar

0 Komentar