Tradisi Mendadak Islami Menjelang Pemilu, Sampai Kapan?




Menurut hasil penelitian Nathanael Gratias, partai politik (parpol) nasionalis dan sekuler lebih sering melakukan politisasi agama untuk meraih banyak suara. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama, Prof Adlin Sila saat menjadi narasumber pembahas pada rilis penelitian bertema 'Beragama di Dunia Maya: Media Sosial dan Pandangan Keagamaan di Indonesia.

Prof Adlin mengatakan, dalam sebuah artikel yang ditulis Nathanael berjudul A Price for Democracy, dijelaskan parpol apa saja atau kandidat kepala daerah mana yang menggunakan agama dalam memobilisasi massa. Hal yang menarik dari hasil penelitiannya, ternyata yang melakukan politisasi agama atau menggunakan agama sebagai alat untuk meraih suara itu tidak didominasi oleh kandidat-kandidat kepala daerah dari partai-partai Islam. Menurut Nathanael, yang lebih dominan menggunakan agama untuk mobilisasi massa itu dari partai-partai sekuler atau partai-partai nasionalis. (republika.co.id, 16/11/2020)

Memang di negeri yang mayoritas muslim ini, setiap kali menjelang pemilu perbincangan Islam dan umat Islam akan selalu meningkat. Sebab praktik sistem demokrasi yang diambil negeri ini mengharuskan legalitas penguasa dipilih berdasarkan suara mayoritas. Maka siapapun yang ingin unggul dalam pemilu tidak bisa mengabaikan suara kaum muslimin. Jika tidak, resiko kalah dalam pertarungan adalah hal yang bisa dipastikan.

Hal ini bisa dilihat dari pertarungan antara Ahok dan Anies di Pilkada DKI 2017 lalu dimana Ahok kalah, tidak mampu melawan arus politik Islam akibat penghinaannya terhadap alquran yang tentu saja hal ini menyakiti hati kaum muslimin. Padahal Ahok disinyalir mendapat dana melimpah dan dukungan penuh dari Presiden. Maka tidak aneh jika ketika menjelang Pilkada 2020 narasi agama kembali digunakan parpol untuk meraih suara rakyat yang mayoritas muslim sekalipun parpol tersebut berhaluan sekuleris. 

Hal ini tidak lepas dari fakta praktik politik demokrasi yang meniscayakan tidak ada musuh dan kawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan pribadi atau kelompok. Atas nama kepentingan itu, semua bisa dilakukan termasuk memanfaatkan agama dan tokoh agama. Jadi wajar jika calon pejabat mendadak Islami menjelang pemilu namun setelah mendapat kekuasaan mereka tanggalkan semua itu. 

Inilah politisasi Islam, menjadikan Islam sebagai alat untuk meraih kepentingan politik. Hal ini sekaligus menggambarkan bahwa partai yang seharusnya mengarahkan umat pada perubahan dan kebaikan bagi umat, nyatanya hanya memanfaatkan umat untuk kepentingan partainya. Sementara antusiasme umat memilih partai yang membawa narasi agama baik partai sekuler maupun partai Islam menunjukkan keinginan mendalam umat akan adanya perubahan ke arah Islam, dengan harapan partai tersebut mampu mewujudkan keadilan.

Penerapan sistem politik demokrasi memang sama sekali tidak kompatibel dengan Islam. Sistem ini dipastikan tidak akan pernah memberikan jalan bagi diterapkannya hukum-hukum Islam. Pasalnya proses permufakatan atau pengambilan keputusan dalam sistem perwakilan sistem sekuler demokrasi tidak disandarkan pada aturan halal-haram, akan tetapi berdasarkan suara mayoritas. Padahal suara mayoritas tidak menjamin mendatangkan kebenaran.

Allah Swt berfirman didalam alquran surat al-an'am ayat 116

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

Artinya: Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).

Jadi jelas, suara mayoritas yang menjadi prinsip tertinggi dalam demokrasi justru mendapat tempat yang terendah dalam alquran. Alquran menyematkan sebagai sifat dan karakter buruk yang melekat pada suara mayoritas artinya demokrasi setelah nyata mengkompromikan hukum Islam dengan kekufuran. 

Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab At Takattul hizbiy mengkritik partai yang ada di tengah umat Islam hari ini. Bahwa partai-partai tersebut memang akan sulit menjadi motor perubahan hakiki karena jauh jadi kriteria partai Islam yang shohih sebagaimana dikehendaki syariat Islam.

Partai-partai dalam sistem demokrasi sekuler tidak tegak di atas kesadaran bahwa akar dari seluruh problematika umat adalah karena penerapan sistem sekuler liberal alias akibat tidak diterapkannya aturan- aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Alhasil mereka tak memiliki gambaran utuh soal bagaimana cara aturan Islam memberi solusi atas semua problem, sekaligus tak memiliki gambaran shohih tentang peta jalan perubahan.

Perubahan Hakiki Butuh Partai Ideologis

Sejatinya yang sedang dibutuhkan umat hari ini adalah hadirnya parpol Islam ideologis yang mampu memimpin dan menggerakkan mereka pada perubahan yang hakiki dengan tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah. Sebab dengan tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah kemuliaan umat akan diraih.

Partai seperti ini tentu harus tegak di atas asas dan pemikiran Islam yang shohih. Yang konsepnya tergambar secara rinci dan utuh lalu diadopsi sebagai platform partai dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Parpol seperti ini akan terus mendekati umat dan bersabar mendidik mereka dengan Islam hingga umat paham urgensi dan kewajiban penegakan syariat Islam serta sadar bahwa hidup, mati dan kemuliaan mereka hanya ada pada tegaknya sistem Islam, bukan pada tegaknya sistem sekuler demokrasi.

Adapun menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya At Takattul Hizbiy, ciri partai politik Islam yang ideologis adalah;

Pertama, memiliki fikrah Islam, kedua, memiliki thariqah Islam. Ketiga, individu yang menginternalisasi fikrah dan thariqah Islam. Keempat, ikatan yang shohih diantara anggotanya

Fikrah dan thariqah Islam yang diambil inilah yang akan menuntun partai politik Islam ideologis terjun di tengah umat. Mereka akan mendidik dan menjelaskan kepada umat kerusakan dan bahayanya terhadap kehidupan seluruh manusia, mengungkapkan realitas rezim yang sedang berkuasa serta hubungan mereka dengan pihak asing. Menyingkap realitas partai politik, kelompok sekuler dan kelompok lain yang berperan dalam menjalankan proyek-proyek penjajah di negeri-negeri Islam, hingga terbentuk di dalam benak umat sikap siap berkorban dan siap diatur dalam kehidupan Islam. 

Dengan demikian aktivitas parpol Islam ideologis yang menonjol adalah melakukan dakwah menyeru kepada umat dan penguasa untuk berhukum pada hukum Allah Swt. Lebih lanjut, aktivitas mereka tidak boleh berupa aktivitas bersenjata atau menggunakan kekerasan karena sesungguhnya aktivitas mereka bersifat verbal dengan ucapan maupun tulisan yakni menyeru kepada Islam, memerintahkan berbuat ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar secara verbal. Artinya tindakan mereka haruslah bersifat damai serta tidak menggunakan kekerasan.

Inilah partai Islam ideologis yang akan mengantarkan umat kepada penegakan khilafah Islam yang shohih dan dijanjikan kemenangan sebagaimana firman Allah Swt didalam alquran surat al-Maidah ayat 56 yang artinya: Siapa saja yang menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut atau partai (agama) Allah itulah yang pasti menang.[]

Oleh: Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar