TNI Kembalilah Kepada Tupoksi

Baliho Habib Rieziq Shihab yang berada di Petamburan di turunkan oleh TNI. Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman  mengakui bahwa ia yang telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pencopotan spanduk dan baliho imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dengan alasan  persoalan pemasangan baliho yang tanpa ijin. (Kompas.com, 21/11/2020). 

Namun ternyata aksi anggota TNI ini justru menimbulkan pro kontra dan sejumlah pertanyaan dari berbagai pihak. Dilansir dari kompas.com (21/11/2020),  Pengamat Militer Lembaga Pertahanan dan Studi Strategis (LESPERSSI) Beni Sukadis mengingatkan agar anggota TNI tidak terlibat dalam urusan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). TNI harusnya fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara yang memiliki tugas menjaga kedaulatan negara.

Wakil koordinator kontras Rivanlee Anandar mengatakan bahwa tindakan dan pernyataan TNI soal HRS dan FPI terlalu berlebihan.  Sebab TNI belum melalui kewajiban seperti pelaporan, pemanggilan, dan keputusan politik. Semua harus dijalankan sesuai koridor.
 
Tugas dan Fungsi Hankam

UU No 34 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara kesatuan republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Jika melihat isi undang-undang tersebut, aksi pencopotan baliho yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut memang terkesan janggal, karena tidak sesuai dengan tupoksinya dan melebihi kewenangannya. Tugas anggota TNI seharusnya fokus untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta mencegah ancaman asing yang akan merongrong kedaulatan negara.

Jebakan Politik Demokrasi

Di tengah memanasnya suasana politik saat ini, semestinya anggota Hankam tetap menjaga netralitas, sehingga tidak terjebak dalam kepentingan dan kekuasaan politik. Hal yang sebetulnya sering kali terjadi dalam sistem demokrasi, dimana alat negara dan alat kekuasaan maknanya mengalami pembiasan. Berbeda pandangan bisa dianggap melakukan perlawanan pada memerintahan yang sah. Kritik terhadap kebijakan juga bisa dianggap sebagai provokasi untuk merusak persatuan.
Meskipun dilantik Presiden, namun tugas aparat militer adalah sebagai alat negara bukan alat kekuasaan, sehingga sudah semestinya aparat militer bisa bersikap netral dan tetap berpedoman pada tupoksinya.

Militer dalam Pemerintahan Islam

Dalam sistem pemerintahan Islam tidak ada pemisahan antara militer dan kepolisian (surthah), mereka merupakan satu kesatuan yang utuh. Kepolisian merupakan bagian dari militer terbaik yang memiliki pengetahuan khusus. Tugasnya adalah untuk menjalankan tugas operasional dan menjaga keamanan dalam negeri. Lembaga ini berada dalam kepemimpinan Amirul Jihad.

Departemen keamanan dalam negeri bertugas menjaga negara dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang mungkin mengancam kedaulatan negara. Kepolisian dalam Islam juga memiliki akidah yang kuat, serta memiliki tekad yang kuat terhadap penerapan hukum syara. Karena loyalitas yang ditanamkan kepada mereka bukanlah doktrin untuk mematuhi perintah pimpinan, namun loyalitas kepada Allah semata.

Militer dalam sistem pemerintahan Islam merupakan bagian umat, sehingga mereka tidak akan terpisahkan dari umat apalagi sampai berbuat zalim kepada mereka. Dalam menjalankan fungsinya mereka akan jauh dari kepentingan kelompok maupun partai tertentu. Para militer bekerja untuk sistem (negara) bukan untuk penguasa.

Maka bukankah sudah seharusnya anggota Hankam untuk kembali kepada tupoksinya? Mengingat banyak sekali ancaman yang mengintai kedaulatan negara. Banyak PR yang harus segera diselesaikan sebelum kedaulatan negara benar-benar lenyap, berpindah ke tangan Asing dan Aseng.
Wallahu a’lam bishshawab.[]

Oleh: Nasira Mumtaza
(Pengamat Kebijakan Publik)

Posting Komentar

0 Komentar