TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Tim Penasihat Hukum: Luar Biasa! Kezaliman yang Dialami Gus Nur




TintaSiyasi.com--Terkait substansi persoalan penahanan Gus Nur untuk 20 hari pertama (13/11/2020), Tim Kuasa Hukum Gus Nur, Ahmad Khozinudin, S.H., mengungkapkan kezaliman luar biasa yang dialami Gus Nur.

"Inilah, yang menjadikan publik berkesimpulan, bahwa kepolisian tidak sedang menangani perkara, tetapi sedang menzalimi Gus Nur. Informasi terakhir, Gus Nur ditahan dengan tujuh orang di sel tahanan lantai bawah Mabes Polri, berkumpul dengan tahanan dengan status perokok. Luar biasa, kezaliman yang dialami Gus Nur," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Jumat (13/11/2020).

Selanjutnya, ia mempertanyakan beberapa substansi persoalan kepada Kapolri Idham Azis sebagai berikut.

Pertama, menurutnya, dulu Kapolri pernah menyatakan meminta agar jajaran penyidik lebih selektif dalam menentukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, Kapolri menyatakan kebijakan ini dibuat untuk mendukung upaya Pemerintah menekan penyebaran pandemi Covid-19. (2/4/2020).

"Faktanya, Gus Nur ditangkap dan langsung ditahan. Tak ada proses pemanggilan dan pengambilan keterangan pendahuluan," tegasnya.

Saat ia sebagai Kuasa Hukum mengajukan penangguhan disertai jaminan, Polri juga mengabaikan. "Tak ada tindak lanjut atas permohonan penangguhan, yang sebenarnya berangkat dari komitmen Kapolri yang pada awal pandemi berjanji akan selektif," tambahnya.

Padahal menurutnya, kasus Gus Nur ini hanya selisih paham antara sesama ulama warga NU dan bukan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. "Dua Tersangka Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo, saat tersandung Kasus Red Notice Koruptor Joko Tjandra, fakta keduanya tidak ditahan," jelasnya.

Ia heran, apakah yang dimaksud selektif itu menahan tersangka di luar anggota polisi, sementara jika yang menjadi tersangka anggota polisi tidak perlu ditahan?

"Jumhur Hidayat Tersangka aktivis KAMI dikabarkan positif Covid-19 dalam posisi ditahan Polri. Apakah, jika Gus Nur nantinya juga terinfeksi covid-19 karena kebijakan penahanan Polri, institusi Polri mau bertanggung jawab?" tanyanya.

Kedua, menurutnya, penahanan itu wewenang penyidik dalam rangka menjalankan amanah menangani perkara, bukan sarana untuk menzalimi anak bangsa, apalagi ulama. "Dari mana alasan penangguhan tidak diberikan, sementara semua proses dijalani Gus Nur dengan baik?" sanggahnya.

Ia mengingatkan Pak Idham Azis agar memperhatikan persoalan ini. "Jangan sampai, kebijakan bawahan di tingkat penyidik tak sejalan dengan arahan Kapolri," bebernya.

Ketiga, ia mempertanyakan, bukankah dengan menangguhkan penahanan perkara masih dapat dilanjutkan? "Bukankah, penyidikan tidak memerlukan syarat penahanan? Lantas, atas dasar apa penahanan Gus Nur tetap dilakukan?" tandasnya.

Ia menghimbau kepada Kapolri Pak Idham Azis agar segera melakukan evaluasi. "Tak layak, kepolisian berdalih menjalankan tugas tetapi menzalimi Gus Nur. Tugas penyidikan, tak akan terganggu dengan menangguhkan Gus Nur," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar