Tim Advokasi Sebut Proses Hukum Gus Nur Bentuk Kezaliman



TintaSiyasi.com-- Menanggapi proses hukum Ustaz Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, Tim Advokasi Ahmad Khozinudin, S.H., mengatakan bahwa itu adalah bentuk praktik kezaliman dan ketidakadilan yang nyata.

"Bahwa proses hukum terhadap Gus Nur adalah praktik kezaliman dan ketidakadilan yang nyata, dan menjadi bukti bahwa kriminalisasi terhadap ulama adalah fakta nyata bukan sekedar narasi atau opini," tuturnya membacakan Pernyataan Sikap Tim Advokasi Kasus Gus Nur, Kamis (26/11/2020) di Jakarta.

Sebelumnya ia menjelaskan, pada tanggal 24 Oktober 2020 Gus Nur ditangkap oleh penyidik Ditsiber Bareskrim Mabes Polri dengan status tersangka dan langsung ditahan. Hingga hari ini menurutnya, Gus Nur telah ditahan selama 30 hari, namun berkasnya belum juga dilimpahkan ke pengadilan. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa penahanan kliennya itu diperpanjang sampai 40 hari.

Ia mengatakan bahwa proses hukum  terhadap Gus Nur menelanjangi praktik arogansi kekuasaan karena mengabaikan hak-hak kliennya itu untuk diperlakukan dengan asas prasangka tidak bersalah (presumption of innocent), asas persamaan dimuka hukum (equality before the law), asas tidak memihak (imparsial), asas kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum.

Ia menduga bahwa penangkapan terhadap Gus Nur dengan status tersangka tidak memenuhi kecukupan dua alat bukti, dan tanpa pemeriksaan oendahuluan atas sejumlah saksi dan ahli sebagai pemeriksaan awal. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa kliennya itu tudak diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah namun diperlakukan dengan langsung status tersangka.

"Bahwa Gus Nur tidak diberlakukan sama dihadapan hukum seperti kasus yang menimpa dua jenderal polisi yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo yang melalui sejumlah pemeriksaan pendahuluan," bebernya.

Ia menilai bahwa perbedaan perlakuan ini benar-benar telah menciderai marwah dan wibawa hukum dan aparat penegak hukum. Menurutnya, tindakan seperti ini justru mengkonfirmasi adanya arogansi kekuasaan dalam penegakan hukum pada kasus Gus Nur.

Penolakan permohonan penangguhan Gus Nur oleh kepolisiaan, dinilainya sebagai bentuk nyata praktik kebijakan hukum memihak. Ia memabandingkan dengan tersangka kebakaran Kejaksaan Agung yang ditangguhkan penahanannya.

"Padahal, permohonan penangguhan yang diajukan Gus Nur dijamin oleh para ulama, keluarga tokoh nasional dan anggota DPR RI. Namun kenyataannya, permohonan penangguhan Gus Nur diabaikan," tandasnya.

Ia pun mengatakan bahwa jika proses hukum belum bisa dilimpahkan ke pengadilan, serta penyidik belum bisa melengkapi berkas, maka semestinya penahanan terhadap Gus Nur ditangguhkan.[] Rasman


Posting Komentar

0 Komentar