Terkait Penurunan Baliho Imam Besar, Prof Suteki: Blunder kan? Hukum Jangan Zigzag Kayak Mobile Legend!



TintaSiyasi.com-- Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., angkat bicara terkait video viral penurunan baliho Imam Besar HRS yang diduga kuat dilakukan TNI tidak sesuai prosedur hukum. Ia menganggap hal tersebut justru membuat blunder.

"Blunder kan? Ayo, jika mengajak kembali kepada hukum, terapkan hukum sebagaimana mestinya. Jangan zigzag kayak mobile legend!," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Jumat (20/11/2020).

Ia menyatakan, jika video yang beredar tentang keterangan petinggi TNI itu benar, bukan deep fake, maka sudah terang sekarang, bahwa yang memerintahkan penurunan baliho HRS adalah TNI sendiri dengan alasan Indonesia sebagai negara hukum semua orang harus taat hukum. 

"Pertanyaan saya, apakah TNI berwenang menurunkan Baliho yang terpasang di jalan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan hukum?," sanggahnya.

"Bukankah itu tugas dan wewenang Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)? Atau kalau ingin diperluas paling mungkin Satpol PP bisa minta bantuan kepolisian bukan TNI," ujarnya. 

Ia menanyakan, di mana landasan hukum TNI boleh menurunkan baliho. "Coba kalau ada yang menemukan aturan hukum, di mana ada ketentuan yg memberikan wewenang TNI menurunkan Baliho HRS? Catat, kita negara hukum," ungkapnya.

Selanjutnya, ia heran dengan wacana pembubaran ormas FPI. "Soal pembubaran ormas HTI, eh.. maaf FPI setahu saya sdh ada UU ormas, yang berhak membubarkan itu Men Hukum dan HAM setelah ada pencabutan Badan Hukum," jelasnya sambil berkelakar.

Ia mengingatkan bahwa FPI bukan ormas berbadan hukum, karena belum diperpanjang. "Tapi ingat, FPI itu bukan ormas yang berbadan hukum, bahkan tidak terdaftar. Setahu saya, surat perpanjangannya terdaftarnya tidak diperpanjang oleh Men Hukum dan HAM. Terus, mau dicabut apanya? Terus mau dibubarkan apanya?," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas


Posting Komentar

0 Komentar