Terkait Kejanggalan UU Cipta Kerja, Prof. Suteki: Semakin Tampak Adanya Devil




TintaSiyasi.com-- Alih-alih meminimalisir polemik di tengah masyarakat, Undang-undang Cipta Kerja yang telah diteken Presiden Joko Widodo (2/11/2020) terdapat banyak kejanggalan. Pakar Filsafat Pancasila, Hukum-Masyarakat, dan Guru Besar Universitas Negeri Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Suteki, S.H., M. Hum., angkat bicara terkait kejanggalan UU Cipta Kerja semakin tampak adanya 'devil' (baca:iblis).

"Terbukti sudah, bahwa ternyata semakin 'detail', sangat mungkin semakin tampak adanya 'devil'. Anda masih berpikir bahwa UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tidak bermasalah? Atau sebaliknya Anda merasa tidak puas? Welcome to MK (Mahkamah Konstitusi)," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Kamis (5/11/2020).

Beberapa kejanggalan penghapusan tersebut menurutnya bukan hanya berpengaruh pada teks, tetapi juga berpengaruh terhadap konten atau substansi, baik UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 53 dan 54 maupun UU P3H yang dihapus pasalnya tersebut. 

"Saya mencoba untuk menelaah Perubahan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), yakni UU No. 18 Tahun 2013 yang diatur dalam Pasal 37 UU Cipta Kerja (halaman 199 dan seterusnya). Beberapa kejanggalan salah hapus yang terjadi pada Pasal 53 dan Pasal 54 UU P3H, " ungkapnya.

Ia menjelaskan kejanggalan penghapusan pasal 53 UU P3H. "Kita lihat betapa Pasal 53 ini merupakan kelanjutan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 52," ungkapnya.

Menurutnya, ketika Pasal 53 dihapus, berarti Pasal 52 tidak dapat dioperasionalkan karena Pasal 52 mengatur tentang pentahapan pemeriksaan perusakan hutan mulai dari PN, PT hingga MA yang operasionalisasinya diatur dalam Pasal 52 tersebut. 

"Jadi, penghapusan Pasal 53 terkesan dilakukan secara "ugal-ugalan" karena sebenarnya penghapusan itu menegasikan Pasal 52 UU P3H ini, padahal faktanya Pasal 52 masih tetap dipertahankan," bebernya.

Ia melihat bagaimana hubungan antara pasal 55, 56 dan 57 dengan pasal 54, atau dengan perkataan lain pasal 55, 56 dan 57 UU P3H sebagaimana dijelaskan di atas tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 54. 

"Jadi, ketika pasal 54 dihapus maka pasal 55, 56, dan 57 pun harus dihapus. Jika pasal 55, 56 dan 57 tidak dihapuskan oleh UU Cipta Kerja, maka pasal-pasal tersebut menjadi tidak punya arti sama sekali," jelasnya.

Menurutnya, arti penghapusan pasal 54 menegasikan keberadaan pasal 55, 56 dan 57 padahal pasal-pasal ini masih dipertahankan oleh UU Cipta Kerja. 

"Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penghapusan Pasal 54 tersebut terkesan dilakukan secara ugal-ugalan," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar