Demokrasi: Telah dan Akan Mati




TintaSiyasi.com-- Dua ideologi besar dunia. Yang satu sudah ko'ot, yang satu sedang sekarat. Komunisme tumbang dan Uni Soviet bubar tahun 1991 karena negara terlalu besar, sistem politik totaliter, kemiskinan yang melanda negeri dan kebijakan Perestroika dan Glasnot Ghorbachev yang gagal semasa perang dingin melawan AS yang makmur oleh kapitalisme dan demokrasi.

Kemudian, sejak tahun 1980/90an sudah banyak beredar buku-buku yang menunjukkan kegagalan (failure) kapitalisme seperti karya Richard S., "The Failure of Capitalism" atau Paul Craig Roberts, "The Failure of Laissez Faire Capitalism" atau Paul Mason, "Post Capitalism: A Guide to Our Future" atau Peter F. Drucker, "Post Capitalis Society" dan lain-lain. 

Demokrasi? Sebagai saudara kembarnya kapitalisme, ya sama saja. Daniel Ritter menulis "The Failure of the Free Market and Democracy," Anne Applebaum menulis "Twilight of Democracy: The Failure of Politics the Parting of Friends," Albert Somit dan Steven Peterson, "The Failure of Democratic Nation Building," Paul Craig Roberts (kritikus demokrasi) menulis "The Failure of Democracy: How The Oligarchs Plan to Steal the Election" (Kegagalan Demokrasi: Bagaimana Para Oligarkhis Merencanakan Mencuri Suara Pemilu). Ini persis di Indonesia dalam Pemilu 2014 dan 2019. 

Bukti kegagalan demokrasi di berbagai negara pu banyak. Hamid Alkifary menulis buku "The Failure of Democracy in Iraq," Jhon F. Clark menulis buku "The Failure of Democracy in the Republic of Congo," Sungjoo Han menulis buku "The Failure of Democracy in South Korea." Jurnal The Atlantic menyuguhkan topik "Is Democracy Dying?" (Apakah demokrasi sedang mati) dan lain-lain. Dialog Islam dan demokrasi juga di beberapa negara, gagal. Frederic Volpi menulis buku, "Islam and Democracy: The Failure Dialogue in Algeria." 

Dan sekarang ,lagi viral di Indonesia, buku yang ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, "How Democracies Dies" (Bagaimana Demokrasi Mati), Januari 2018, yang dihangatkan oleh foto Gubernur DKI Anis Baswedan yang sedang membaca buku itu sambil santai bersarung (tapi kurang afhdal karena tak terlihat ngopi-udud).

Buku itu uniknya menjelaskan demokrasi mati bukan oleh otoritarianisme, totalitarianisme, komunisme apalagi oleh Islam, tapi pelaku-pelaku demokrasi sendiri yang menyalahgunakan dan menyelewengan kekuasaannya untuk memerintah secara otoriter secara konstitusional dan melalui UU. Kasus itu berdasarkan pengamatannya di Amerika Serikat selama pemerintahan Donald Trump. Banyak yang melihat, gejala yang sama terjadi di Indonesia dan masyarakat merasakannya.

Mengapa Socrates di Athena Yunani, jauh sebelum abad masehi, membenci demokrasi? 

Bibit-bibit pemikiran demokrasi sudah tumbuh di Yunani kuno tapi sang bapak filsafat itu adalah seorang futuristik, jauh lebih cerdas dan lebih berakal sehat ketimbang manusia-manusia di abad modern kini. Socrates sudah memprediksi buruknya demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan.

Jawaban atas pertanyaan itu, dalam literatur filsafat, digambarkan dalam dialog oleh Plato dimana Socretas bersikap amat pesimis terhadap demokrasi. Dalam “The Republic” buku IV, Plato menggambarkan bahwa Socrates sempat bercakap-cakap dengan seorang karakter bernama Adeimantus.

Socrates menggambarkan kekurangan-kekurangan demokrasi kepada Adeimantus, dengan cara membandingkan sebuah masyarakat dengan sebuah kapal dan bertanya kepada Adeimantus. “Kalau kamu sedang berpergian naik kapal,” kata Sokrates, “siapa menurutmu yang paling ideal untuk memimpin kapal? Siapa saja boleh, atau hanya orang-orang yang berpendidikan yang membuat aturan dan mengendalikan kerumitan perjalanan laut?", "Tentu saja yang kedua,” jawab Adeimantus.

Socrates pun merespon, “lalu mengapa kita terus berpikir bahwa semua orang, siapa saja, boleh menilai siapa yang akan menjadi pemimpin sebuah negara?" Maksud Sokrates, memilih dalam sebuah pemilihan umum adalah suatu keterampilan, keahlian alias memakai ilmu, dan bukan pilhan asal-asalan, berdasarkan selera, pencitraan apalagi secara acak.

Seperti keterampilan lain, kata Socrates kemudian. Keterampilan memilih pun harus diajarkan secara sistematis kepada masyarakat. Membiarkan orang-orang memilih tanpa pendidikan sama tidak bertanggung jawabnya dengan membiarkan orang-orang bodoh mengomando kapal perang yang sedang berlayar ke pulau Samos di bawah badai.

Socrates sendiri mengalami langsung bencana akibat kebodohan para pemilih. Tahun 399 SM, sang filsuf itu diadili dalam sebuah tuduhan yang dibuat-buat yaitu tuduhan bahwa ia merusak moral anak muda Athena. Dewan juri, yang terdiri dari 500 warga kota Athena, kemudian diminta untuk menilai kasus ini dan akhirnya memutuskan bahwa sang filsuf itu memang bersalah. Ia kemudian dihukum mati dengan racun hemlock, dalam sebuah proses, yang bagi orang-orang yang berpikir, sama tragisnya dengan hukuman mati Yesus bagi para penganut Kristen.

Filosofi Socrates adalah, memilih pemimpin itu sebuah urusan sangat serius, maha penting, membangun negara untuk kepentingan rakyat banyak. Maka, memilih pemimpin sebuah negara itu bukan urusan rakyat bawah, masyarakat kecil apalagi orang-orang bodoh yang tidak berilmu yang sudah beratus tahun dipraktekkan dalam sistem demokrasi oleh "masyarakat modern" di "abad modern." 

Itulah buruknya demokrasi yang sudah diprediksi Socrates ratusan tahun silam, yang sekarang terbukti sedang sekarat, baru disadari dan dikritik oleh orang-orang Barat sendiri, setelah sekitar 200 tahun secara khilaf dianut oleh masyarakat modern beradab. 

Ketika pemikiran Socrates ini saya jelaskan pada seorang santri, dia menjawab, "syar'i sekali ya Pak pemikiran Socrates itu." "Iya lah, seperti Karl Marx yang mengkritik kapitalisme, demokrasi dan agama yang mengekspolitasi masyarakat di Eropa abad ke-19, Karl Marx dan Socrates itu keduanya pemikiranya syar'i," kata saya. Dan dia senang sekali. Bahagia. "Kopi, mana kopi?" kata saya menutup obrolan. Dia bergegas membikin kopi dan menyodorkan udud-nya. Semangat sekali.[]

Oleh: Moeflich Hasbullah
Sejarawan

Posting Komentar

0 Komentar