Sudah Pakai Demokrasi, kok Undang-Undang Masih Tidak Pro Rakyat?




Demokrasi lahir di Eropa, dilatarbelakangi oleh keberadaan para penguasa yang mengaku sebagai wakil Tuhan. Para penguasa dengan dalih agama membuat hukum dengan semena-mena sesuai kehendaknya dalam mengatur rakyatnya. Aturan yang mereka buat menjadikan rakyatnya sengsara dan tertindas. Bahkan rakyat dijadikan seperti budak penguasa yang harus menaati hukum, terlepas hukum tersebut baik atau tidak, membawa kemaslahatan atau tidak.

Kondisi seperti ini melahirkan para filosof dan pemikir untuk menemukan konsep pemerintahan rakyat. Sehingga muncullah sistem pemerintahan demokrasi. Sistem ini menjadikan rakyat sebagai pembuat hukum untuk diri mereka sendiri. Gagasan besar sistem ini adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan rakyat adalah sumber kekuasaan. 

Rakyat juga berhak untuk memilih wakil mereka yang duduk di parlemen untuk membuat peraturan. Karena tak mungkin jutaan rakyat duduk dalam satu forum membahas aturan apa yang mereka kehendaki. Selain berhak memilih wakil, rakyat juga berhak memilih kepala negara untuk menerapkan hukum yang telah mereka buat melalui wakilnya. Baik dipilih secara langsung maupun dipilih oleh anggota parlemen.

Sebenarnya para wakil rakyat hanya mewakili suara minoritas, bukan mayoritas. Alasannya, ketika pemilu suara pemilih harus dibagi jumlah orang yang dicalonkan. Semakin banyak calon, semakin berpotensi mendapatkan jumlah suara sedikit. Setelah terpilih, para anggota parlemen tidak akan pernah bisa mewakili rakyat. Bagaimana bisa satu orang mewakili ribuan bahkan jutaan rakyat yang memiliki keinginan dan pendapat yang berbeda-beda? Jadi gagasan demokrasi mengakomodasi suara mayoritas tidak akan pernah terwujud.

Selanjutnya dalam membuat undang-undang, pada umumnya pemerintahlah yang membuat rancangan kemudian diserahkan kepada parlemen. Rancangan undang-undang tersebut dikaji oleh komisi khusus yang akan memberikan pendapatnya. Pada faktanya, banyak anggota parlemen yang tidak memahami isi undang-undang tersebut sedikitpun. Sebab pembahasan dalam undang-undang tersebut bukan bidang keahlian mereka. Jadi pernyataan bahwa peraturan yang lahir dalam sistem demokrasi merupakan ungkapan umum rakyat, adalah pernyataan yang bertentangan dengan hakikat dan kenyataan yang ada.

Maka tak heran keluarlah undang-undang yang setelah diketok palu menuai banyak kecaman di masyarakat. Seperti UU minerba, UU KPK, revisi UU MK, UU ITE, dan yang paling terbaru dan kontroversial adalah UU Cipta Kerja. 

Apalagi jika si pembuat undang-undang sarat dengan kepentingan diri sendiri dan kelompok. Sudah umum diketahui bahwa produk UU banyak yang berpihak pada para kapitalis, dan abai terhadap rakyat.

Di Inggris dan Amerika Serikat sendiri, sebagai kiblat demokrasi, kepala negara dan anggota parlemen sebenarnya mewakili kehendak kaum kapitalis, bukan mayoritas rakyat. Kondisi ini karena ketika pemilu mereka terang-terangan mendapatkan dana dari swasta, yaitu para konglomerat dan orang-orang kaya. Ketika mereka terpilih, keinginan pemodallah yang diutamakan. Kondisi ini sama dengan di Indonesia dan negara-negara penganut demokrasi lainnya.

Dari sini bisa kita lihat bahwa demokrasi adalah sistem cacat sejak lahir. Demokrasi tidak bisa mengakomodasi suara mayoritas. Demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat adalah omong kosong. Kurang pas jika ada yang mengatakan bahwa berbagai kecacatan hukum dan ketidakadilan disebabkan karena penerapan demokrasi yang salah. Yang salah adalah demokrasi itu sendiri. 

Dan dilihat dari sejarahnya bahwa demokrasi adalah buatan manusia, tidak ada sangkut pautnya dengan agama apapun. Selamanya demokrasi tidak akan bisa menghasilkan aturan yang pas untuk semua manusia dan alam semesta. Itulah mengapa undang undang hasil dari demokrasi tidak pro rakyat. Tak seperti aturan Allah SWT yang cocok bagi makhluknya sejak diturunkan wahyu hingga hari akhir nanti. Karena Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk hambaNya.

Sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin bahwa dalam memerintah sebuah negara mereka menggunakan aturan Allah yaitu Islam dalam bingkai negara khilafah. Tak pernah sedikitpun Rasulullah dan para sahabatnya menggunakan demokrasi. Tidak cukupkah Rasulullah sebagai suri tauladan kita? Allah SWT telah berfirman yang artinya, "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah." (TQS. Al-Ahzab 33: Ayat 21).[]

Oleh: Nayla Hanifah (Komunitas Penulis Jombang)



Posting Komentar

0 Komentar