Sudah Halal, Benarkah?



Sungguh suatu keadaan yang aneh, penduduk mayoritas negeri ini adalah muslim, namun mencari makanan dan minuman yang halal ternyata butuh ketelitian dan perjuangan yang lebih. Jika menuruti panduan syariah Islam, maka kita dapati bahwa standar makanan dan minuman ternyata tak cukup halal, namun harusnya halal dan toyyib. Sebagaimana firmanNya dalam surah Al Baqarah ayat 168, "Wahai manusia. Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".

Tatkala Allah Ta'ala menerangkan bahwa Dia adalah Dzat yang tidak ada Rabb selain Dia, dan berdiri sendiri dalam penciptaan, Dia segera menerangkan bahwa Dia adalah Pemberi rezeki bagi semua makhlukNya, sehingga Dia menyebutkan dalam posisi memberi nikmat bahwa Dia membolehkan mereka untuk memakan apa-apa yang ada di bumi, selama keadaannya halal lagi thayyib dari Allah, yakni jika itu berefek baik bagi dirinya dan tidak berbahaya untuk badan dan akal. (Tafsir Ibnu Katsir  juz:2, hlm 51)

Sayangnya dalam kehidupan sekuler kapitalis seperti saat ini, menemukan produk yang halal dan thayyib memang cukup menyulitkan bagi seorang Muslim. Karena standar agama tidak dipakai dalam menilai sesuatu. Sehingga menjadikan tujuan hidup untuk meraih keuntungan dan materi sebanyak banyaknya, adalah kondisi umum yang dirasakan berbagai pihak dalam masyarakat kapitalis.

Manusia sebagai Pembuat Aturan

Dalam kehidupan sekuler, manusia adalah pembuat aturan dan kebijakan. Sehingga aturan yang dibuatpun bisa berubah-ubah sesuai keadaan, keinginan, kepentingan maupun tujuan-tujuan duniawi lainnya. Seperti kebijakan terbaru dalam penentuan kehalalan suatu produk. 

Dikutip dari okezone.com - "Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, Indonesia tidak masuk ke dalam peringkat 10 besar industri makanan halal dunia. Padahal 60% pelaku Indonesia menjual produk makanan".

Salah satu yang menjadi kendala adalah sertifikasi halal pada produk makanan. Oleh karena itu, pemerintah merasa sangat perlu untuk mendorong para pelaku UMKM dalam memanfaatkan sertifikasi halal. Misalnya adalah dengan Undang-undang Cipta Kerja yang mana dalam pasal UU tersebut ada wacana untuk menggratiskan produk halal bagi para pelaku UMKM. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan omzet para pelaku UMKM bisa tumbuh lebih tinggi lagi. (Selasa, 20 Oktober 2020)

Tentu saja perubahan terbaru ini memunculkan kritikan, salah satunya dari lembaga MUI yang selama ini mempunyai wewenang dalam hal pemberian stempel halal suatu produk.

Dikutip dari wowkeren com, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim menilai UU Ciptaker merusak esensi sertifikasi halal. Sebab beleid sapu jagat itu hanya fokus pada perlindungan produsen. "Menurut saya, seolah Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait masalah halal," ujar Lukman, Selasa (6/10). "Karena dia masuk dalam rezim perizinan, maka substansi halalnya menjadi ambyar."

Salah satu pasal yang sangat disoroti adalah perihal auditor halal. Dijabarkan lebih detail, UU Ciptaker mengubah Pasal 10 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang buntutnya menghilangkan ketentuan adanya sertifikasi auditor halal dari MUI. Selain itu, Lukman juga mempermasalahkan perihal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dengan UU Ciptaker, LPH bisa buat atau diajukan oleh lembaga Islam di perguruan tinggi negeri, yang menurut Lukman tak semuanya memahami dengan baik syariat terkait produk halal.

Tambal Sulam Demokrasi vs Kesempurnaan Islam

Sebagai sistem buatan manusia, maka sangat lumrah jika demokrasi menimbulkan banyak konflik dan kerusakan karena dibuat oleh manusia dengan keterbatasan dan kelemahannya. Dengan dalih mendongkrak kuantitas produk halal, maka disiapkanlah kebijakan pendukungnya. Walaupun harus menabrak rambu-rambu Sang Khalik.

Tentu saja kondisi kerusakan saat ini sangat berbeda dengan kehidupan yang dilandasi dengan pondasi Islam. Lesley Stone dalam A Contextual Introduction to Islamic Food Restrictions menulis, catatan hadis menunjukkan Muhammad SAW menyembelih hewan dengan terlebih dulu menyebut nama Allah SWT. Ini merupakan bentuk dari upaya memberikan jaminan halal terhadap daging yang akan dikonsumsi.

Saat Islam datang pada abad ke- 7, segala bentuk minuman keras dari sumber dilarang dikonsumsi secara bertahap, termasuk di dalamnya sari buah yang difermentasi. Perasan sari buah segar, seperti perasan anggur dan kurma serta cuka, tetap diperbolehkan dikonsumsi. Pelarangan sejumlah kategori makanan dan minuman, tulis Stone, adalah karena makanan dan minuman itu membahayakan atau merusak fisik, mental, dan spiritual pengonsumsinya. Makanan difungsikan sebagai sarana pencegahan penyakit dan bentuk kepatuhan spiritual.

Saat dakwah Islam semakin luas, pertukaran budaya, termasuk bahan dan cara mengolah makanan, terjadi. Dalam buku Food Culture and Health in Pre-Modern Muslim Societies yang diedit David Waines, terungkap bahwa ekspansi wilayah membuat Muslim mengadopsi bahan makanan dan produksinya dari wilayah baru itu. Namun, standar yang diatur Islam mengenai makanan tetap dipertahankan.

Ibnu Tamiyyah mengungkapkan, Rasulullah tidak hanya melarang meminum minuman keras, tapi juga segala kegiatan yang berkaitan dengan itu, mulai dari menjual buah untuk dijadikan minuman keras, menerima atau memberikannya sebagai hadiah, menjual serta mendistribusikannya. Sebagaimana dituliskan di Republika.co.id (Ahad, 10 Agustus 2014)

Prinsip kehalalan makanan dan minuman adalah satu masalah dalam kehidupan yang seharusnya diatur sesuai panduan Allah Ta’ala. Tugasnya manusia adalah sebagai hamba yang sepantasnya tunduk pada semua syariahNya. Semua pilihan ada pada kita, apakah masih bertahan dengan sistem sekuler kapitalis yang mengagungkan materi hingga menjatuhkan umat manusia pada jurang kemaksiatan, ataukah beralih pada panduan-Nya yang akan bisa memuliakan manusia. Semoga kita mau mengambil pelajaran dari berbagai kejadian di sekitar kita. Wa ma taufiqi illa bilLah, ‘alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.[]

Oleh: Dahlia Kumalasari

Posting Komentar

0 Komentar